Partisipasi Politik dalam Tatanan Kebijakan Pemerintah

Partisipasi Politik dalam Tatanan Kebijakan Pemerintah
Partisipasi politik (fajar.co.id)

Tatanan kebijakan pemerintah di Indonesia tidak sepenuhnya menganut karakter sistem presidensial, tetapi juga menganut sistem parlementer. Penjabaran dari pelaksanaan sistem presidensial, yaitu Presiden Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai Kepala Negara. Kepala Pemerintahan memiliki kekuasaan meliputi Kekuasaan Legislatif, Administratif, Eksekutif, Militer, Yudikatif. Dan Kekuasaan Diplomatik tertuang dalam beberapa Pasal di konstitusi Negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan lembaga negara telah diatur dalam konstitusi. Berdasarkan penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tidak adanya pemisahan kekuasaan secara tegas antara lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2). Bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR dan berkaitan dengan pasal tersebut—dijelaskan pada pasal 20 Ayat (1) bahwa tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR.

Uraian tersebut mengamanatkan UUD 1945 tidak sepenuhnya menjalankan paham pemisahan kekuasaan (separation of power) yang dijalankan dalam tatanan kebijakan bersistem presidensial. Tetapi negara menganut paham pembagian kekuasaan (distribution of power) yang dijalankan pada sistem parlementer. Tugas dan wewenang yang dijalankan oleh pejabat negara sudah seharusnya menggandeng aturan yang jelas sesuai penjabaran konstitusi. Sehingga pembagian tanggung jawab yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih atau menghindari terjadinya pemborosan kedudukan di parlemen.

Terdapat cita-cita luhur pendahulu bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan melalui kedudukan wakil rakyat yang menjalankan roda pemerintahan saat ini, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, potensi Sumber Daya Alam seharusnya dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Kekayaan alam bangsa Indonesia tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Tentu pihak yang memiliki wewenang dalam menjaga dan melestarikan kekayaan tersebut adalah seluruh rakyat Indonesia.

Akan tetapi, potensi tersebut akan dikelola dalam tatanan kebijakan pemerintah sesuai wewenang yang dimiliki serta tanggung jawab moril dalam memanfaatkannya. Mereka berasal dari masyarakat yang memiliki perhatian lebih pada kesenjangan sosial yang semakin marak menyengsarakan rakyat kecil. Terkadang justru orang-orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan hanya melirik segelintir masyarakat yang berada pada strata yang lebih tinggi atau hanya segelintir kelompok yang memiliki pengaruh positif pada kepentingan tertentu.

Jika hal ini tidak ditindaklanjuti, maka tidak akan tercipta komunikasi dua arah yang baik, antara pemerintah dan masyarakat setempat. Misalnya ketidakstabilan penyediaan cadangan beras nasional oleh pemerintah. Sehingga pada awal tahun 2018, Pemerintah kembali melakukan kebijakan impor 500.000 ton beras yang mematok prediksi cadangan beras pangan Indonesia menipis dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara nasional.

Di sisi lain, kebutuhan pokok masyarakat Indonesia terhadap daging sapi yang kian merayap ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui penambahan jumlah impor daging sapi. Ini untuk menekan harga jual daging di pasaran.

Partisipasi Politik dalam Tatanan Kebijakan Pemerintah
Partisipasi masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dalam skala nasional (Sumber: regional.kontan.co.id)

Banyak tatanan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang masih belum mampu meningkatkan eksistensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh negara kita sendiri. Jika dilihat dari pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan. Pemerintah belum berhasil dalam memenuhi kebutuhan lokal masyarakat terhadap daging sapi. Sehingga pada awal tahun 2017 lalu, Pemerintah kembali mengimpor 50 persen daging dari India untuk memenuhi kebutuhan nasional masyarakat Indonesia.

Selain itu, ketidakstabilan pemerintah dalam mengolah uang negara terkait pelaksanaan kebijakan. Pada tahun 2014 silam, terjadi penyelewengan jabatan yang mencoreng arah tatanan kebijakan pemerintah karena kasus yang menyeret Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Ia dituntut selama enam tahun enam bulan penjara terkait kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementrian Pertanian.

Masih banyak kasus lain yang menunjukkan ketidakstabilan dalam mengelola arah kebijakan. Masalah yang muncul di tengah masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah yang perlu segera dirumuskan melalui kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan. Sehingga terjalin hubungan yang kembali harmonis antara pihak pemerintah dan masyarakat secara holistik dan berkesinambungan.

Seharusnya anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah terkait peningkatan mutu dan kuantitas Sumber Daya Alam harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan program. Juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia itu sendiri yang nantinya akan mengolah dan membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat skala nasional. Program nasional sudah seharusnya melibatkan masyarakat di daerah dalam berbagai bidang.

Hal ini tentu saja memerlukan peran lembaga legislasi dalam mendorong tercapainya keberhasilan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, tatanan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Negara Indonesia. Selain itu, hal-hal lain yang bisa mempengaruhi produksi seperti pengelolaan sumber daya genetik hewan (SDGH) maupun pewilayahan sumber bibit ternak yang perlu dipertimbangkan kuantitasnya.

Di sisi lain, pemerintah seharusnya jeli dalam menjalankan dan mengevaluasi kebijakan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya, yaitu pemerintah perlu memberikan apresiasi pada daerah yang mampu meningkatkan produksi kebutuhan pokok masyarakat yang kuantitasnya bisa berpengaruh secara nasional. Antara lain, kebutuhan pangan berupa beras dan daging sapi yang angka kebutuhannya bisa melonjak setiap saat sesuai kebutuhan pangan nasional masyarakat.

Persoalan yang ada di masyarakat adalah masalah urgen yang sebenarnya sedang dihadapi Negara Indonesia. Selain itu, kesenjangan di berbagai daerah juga termasuk pekerjaan lembaga negara yang perlu dirumuskan bersama dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena sejatinya ketimpangan daerah bisa menjadi bumerang pemerintah yang sulit diatasi apabila sudah meranggas ke berbagai bidang Pemerintahan itu sendiri. Apalagi jika sudah melibatkan penurunan daya saing generasi mudanya.

#LombaEsaiPolitik

*Sakina Amaliah Pratiwi, Mahasiswa Jurusan Biologi di Universitas Negeri Makassar. Asal Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan sekarang berdomisili di Kota Makassar.

___________________

Artikel Terkait:

    Peserta Lomba

    Peserta Lomba Esai Nalar Politik

    Latest posts by Peserta Lomba (see all)