Pasal 65 UU Cipta Kerja Pertahankan Prinsip Nirlaba Pendidikan

Pasal 65 UU Cipta Kerja Pertahankan Prinsip Nirlaba Pendidikan
©Edukasi Kompas

Nalar Politik – Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan, prinsip dalam Pasal 65 UU Cipta Kerja tidak berubah. Pasal tersebut tetap mempertahankan prinsip nirlaba pendidikan.

“Pasal 65 dalam UU Cipta Kerja tidak mengubah prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Hal serupa turut dijelaskan Irjen Kemdikbud Chatarina Muliana Girsang. Ia mengatakan pihaknya sudah mulai mempersiapkan pengadaan peraturan pemerintah terkait aturan turunan dari Pasal 65 tentang pendidikan dan kebudayaan di UU Cipta Kerja tersebut.

“Saya akan menyampaikan mengenai isu tentang Pasal 65 di dalam UU Cipta Kerja, bahwa sebagaimana di dalam bunyi pasal 65 dan penjelasannya, maka dalam pelaksanaannya dan persiapan PP-nya sudah kami diskusikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Perekonomian sebagai leading sector,” jelas Chatarina.

“Bahwa untuk prinsip pengelolaan satuan pendidikan tetap berprinsip nirlaba dan proses perizinannya dengan izin operasional sebagaimana diatur di dalam UU existing serta seluruh PP yang ada,” tambahnya.

Adapun perizinan untuk satuan pendidikan, lanjut Chatarina, tetap mengikuti ketentuan peraturan pendidikan yang ada. Ia mencontohkan UU Sitem Pendidikan (Sisdiknas) akan tetap mengikuti Peraturan Pemerintah Tahun 2010.

“Misalnya UU Sisdiknas dengan PP 17, UU 12 (Tahun) 2012 dengan PP 4 (Tahun) 2012, dan UU Pesantren juga dengan PP. Jadi prinsipnya, perizinan untuk satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan peraturan pendidikan di bidang pendidikan.”

Oleh karena itu, di dalam RPP perizinan yang saat ini sedang diproses, untuk sektor pendidikan, tegasnya, tidak ada. Yang ada hanya untuk bidang perfilman dan kebudayaan. [de]