Pasal-Pasal dalam UU Cipta Kerja yang Melindungi Buruh

Pasal-Pasal dalam UU Cipta Kerja yang Melindungi Buruh
©Beritagar

Nalar Politik – Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dalam sidang paripurna DPR, Senin (5/10), sontak menimbulkan polemik. Terutama dari kalangan buruh, mereka menganggap banyak pasal di dalamnya yang—alih-alih melindungi buruh—mempersulitnya.

Ternyata, UU Cipta Kerja justru memiliki sejumlah pasal yang melindungi buruh atau pekerja domestik. Artinya, persepsi bahwa UU ini memberatkan buruh adalah hal yang tidak benar.

Dalam infografis yang CNBC Indonesia tayangkan pada 16 November 2020, terbaca jelas bahwa UU Cipta Kerja memang melindungi buruh. Pertama, kaitannya dengan Tenaga Kerja Asing (TKA), terlihat bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Beda halnya bunyi UU 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 Ayat 4 yang tidak menyertakan frasa “memiliki kompentensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki”. Ini berarti bahwa tidak sembarang TKA bisa masuk ke dalam negeri.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, jelas bahwa pemerintah melindungi tenaga kerja domestiknya.

Kedua, melindungi pekerja kontrak. Selama ini, banyak isu liar yang berseliweran di publik yang mengatakan bahwa pekerja kontrak ditekan haknya dan dipinggirkan. Nyatanya, tertuang pada Pasal 61 Ayat 1-3 pada Pasal 59 Ayat 2: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”.

Maka jangan khawatir soal pemberi kerja yang bisa bersikap sewenang-wenang dengan mengutak-atik status dan kontrak kerja.

Ketiga, kalau perusahaan bangkrut, kepentingan buruh jadi keutamaan. Dengan kata lain, dalam kondisi di mana perusahaan tempat bekerja bangkrut atau pailit, UU Cipta Kerja tetap menomorsatukan buruh (lihat Pasal 95 Ayat 1-3).

Keempat, hanya UU Cipta Kerja yang memberi jaminan bagi para pengangguran. Setiap pekerja yang kehilangan pekerjaannya berhak mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan yang anggarannya tidak dipungut dari pekerja atau pemberi kerja maupun dari APBN. [ci]