Pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat

Pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar

Saya, Nasaruddin Ali, kembali mengirimkan surat sebagai pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar. Surat ini saya tulis tepat di malam takbiran, di sekretariat Ikatan Keluarga Mahasiswa Mandar Sulawesi Barat (Ikama Sulbar) Yogyakarta.

Sampai hari ini, saya cukup berprasangka baik sama bapak. Bahwa saya dan bapak sama-sama resah atas kondisi masyarakat Sulbar hari ini. Bedanya, bapak lebih senior alias tua, yang tentu sudah banyak mengeyam dunia hitam-putihnya politik, serta sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Sulbar.

Sementara saya? Ya, hanya sebatas orang biasa yang mengalami kondisi kemiskinan parah. Saya sama seperti kebanyakan warga Sulbar yang miskin itu, baik yang percaya pada janji-janji politik bapak, kiprah bapak yang katanya ada untuk memperjuangkan rakyat pada kedudukan jabatan gubernur, atau yang tidak sebelumnya sama sekali.

Jujur, saya dan kawan-kawan asal Sulbar di Yogyakarta ini terkadang merasa malu dengan teman-teman mahasiswa dari daerah provinsi lain. Bagaimana tidak, jangankan asrama, harapan dari kabar pemerintah Gubernur Sulbar yang kini bapak dukuki pun belum ada sampai saat ini. Yang ada, dan paling terkenal, hanyalah slogan dan janji-janji politik belaka, yang katanya hendak menjadikan Sulbar malaqbiq dan akan memperhatikan betul bidang pendidikan.

Tapi di Jogja, sebagai Kota Pendidikan, duta Sulbar di sini hanya memandang semua itu sebagai bualan kampanye saja. Itu hanya merupakan pemanis bibir belaka, hambar pada realitas.

Lihat: Jangan Biarkan Kebijakan Sentralistik Sulsel Bajak Perekonomian Sulbar

Oh, ya, pak, melalui surat bertajuk Pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat ini, saya senantiasa akan mendoakan bapak semoga tidak pernah miskin. Ya, miskin seperti saya dan kebanyakan rakyat di Sulbar sana meski tanahnya terkenal sebagai tanah malaqbiq. Karena apa, pak? Miskin itu berat. Biar saya saja. Biar kami rakyat saja yang miskin.

Semoga umur bapak panjang agar punya kesempatan terus memperjuangkan air mata kemiskinan, keterbelakangan akses pendidikan, fasilitas, kesehatan warga-warganya. Tidak seperti gubernur lain (gubernur khayalan) yang panjang umurnya untuk membodoh-bodohi masyarakat, memelihara kemiskinan agar lebih leluasa dalam melanggengkan kekuasaan. Untuk apa lagi kalau bukan untuk lebih mudah menyogok atau menekan para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa, dan sejenisnya itu lantaran keserakahan mereka? Begitu, kan, pak?

Kali ini bukan surat tantangan saya menyoal bapak tentang keseenak-enaknya dalam menetapkan Perda tentang PT Migas Blok Sebuku Malaqbiq. Bukan juga surat amarah kepada Sang Gubernur, atau tentang Surat Peringatan saya kepada pemimpin besar Provinsi Sulawesi Barat lainnya. Seperti judulnya, surat ini adalah surat pelajaran untuk Gubernur Sulbar. Ini saya tujukan kepada bapak selaku Tuan Besar.

Surat ini berisi materi pelajaran untuk gubernur yang memuat poin-poin penting bagi gubernur yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saya beri judul surat ini Pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat.

Lihat juga: Surat untuk Ali Baal Masdar, Tuan Besar Gubernur Sulbar

Apakah ini penting? Tentu. Kalau UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tidak penting, berarti tidak ada gunanya bapak menjadi gubernur untuk masyarakat Sulawesi Barat. Kan begitu, kan, pak?

Saya tahu kalau bapak serba sibuk, tidak punya waktu banyak untuk santai. Dan semoga kesibukan bapak tidak membuat lupa akan tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam undang-undang tersebut. Sebab jangan sampai karena kesibukan dan semangat bapak sebagai gubernur yang berapi-api malah bapak buat Perda lagi tentang tugas kewajiban pemerintah daerah (gebernur) menurut versi bapak sendiri. Bisa repot, pak. Dan bapak layak dikudeta kalau buat macam-macam terhadap jabatan bapak, apalagi hanya PHP-in rakyat sulbar.

Untuk hal-hal yang buruk ini, saya yakin Gubernur Sulbar itu tidak bodoh. Bagi saya, menyoal bacaan Pancasila itu cuma mainan-mainan bapak untuk mengecek apakah masyarakat Sulbar sudah paham Pancasila atau tidak. Dan terbukti, masyarakat sampai saat ini masih hafal. Mereka sampai menegur bapak.

Baiklah. Materinya saya singkat, pak. Hanya menampilkan kesimpulan yang munurut saya sangat urgent untuk bapak perhatikan dan pahami betul-betul, yang masih beberapa tahun lagi dalam masa jabatan gubernur bapak.

Pelajaran untuk Gubernur

Pertama, bahwa gubernur harus benar-benar paham bahwa atas dasar pertimbangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Adanya keharusan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, pak, catat baik-baik ini:

Bukan atas dasar karena bapak dari golongan bangsawan, golongan ‘peppuangan’, keturunan raja-raja atau sebagainya. Bukan pula untuk melanggengkan kepentingan pribadi guna meraup keuntungan sebanyak-banyaknya di atas penderitaan rakyat.

Apakah sejauh ini kondisi percepatan yang bapak lakukan sebagai gubernur sudah maksimal dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat? Jangan sampai hanya keluarga bapak saja yang drastis meningkat kesejahteraannya. Jangan sampai ada cerita-cerita di dalam masyarakat bahwa bapak dan keluarga bapak pakai mobil mewah dan hidup serta berkemewahan. Apa-apa bisa bapak beli, tapi rakyat dan orang-orang di bawah yang mendukung bapak hanya bisa naik mobil pete-pete, mobil truk saat kampanye bapak.

Golongan rakyat mana saja yang bapak layani selama ini? Kelompok masyarakat mana yang bapak berdayakan? Sejauh mana bapak sudah meningkatkan daya saing daerah? Mengapa ada cerita bahwa para dokter mogok karena ketidakpedulian dari gubernur terhadap fasilitas kesehatan? Apa yang terjadi dengan bapak?

Bapak ditetapkan sebagai gubernur untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, kepentingan masyarakat. Ingat, pak, yang mendasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga Sulbar, bukan pelayanan kroni, nepotisme yang melempar air mata derita rakyat dalam labirin keganasan pemerintahnya.

Lihat juga: Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar Diduga Terlibat Korupsi Bersama Staf Ahlinya

Kedua, bapak pasti sudah punya RPJPD untuk 20 tahun ke depan, RPJMD untuk Sulbar 5 tahun ini, serta RKPD untuk setiap tahunnya. Kalau tidak punya, bukan gubernur namanya.

Tapi jujur, ya, pak, saya dan bahkan mungkin banyak masyarakat serta pelajar-mahasiswa lainnya juga tidak tahu apa saja poin-poin program dari rancangan pembangunan bapak sebagai Gubernur Sulbar. Dari media-media daerah pun, saya tidak menemukan program gubernur yang bapak rilis secata utuh memuat 20 tahun ke depan, 5 tahun, atau tahunan.

Entah program pembangunan gubernur itu bukan konsumsi publik, ataukah saya yang masyarakat tidak dibolehkan untuk tahu-menahu menyoal apa saja rangkaian dari program kerja bapak. Ataukah jangan-jangan…??? Ah, saya mana mungkin berani suudzon pada bapak selaku Gubernur Sulbar. Tapi entahlah. Wallahu a’lam bishawab, pak.

Hanya saja, yang jelas, apa pun itu, program jangka panjang, menengah, ataupun tahunan, semua harus bapak sampaikan secara detail kepada publik. Itu saran saya. Itupun kalau bapak mau. Ya terserah bapaklah. Kan yang gubernurnya sampean, pak?

Perlu disadari, 20 tahun ke depan adalah era teknologi yang semakin canggih. Itu tidak bisa dinafikan lagi. Bahwa kita sudah masuk pada era baru, yang di mana rovulusi industri 4.0 akan berdampak besar pada Sulbar.

Kalau Sulbar melek teknologi tetapi alat produksinya masih sangat konvensional, SDM rakyat tidak inovatif dalam mengambil peran dalam hal ini, ditambah para pemerintah juga tidak becus dalam mengawalnya, maka kita semua akan terjemurus dalam labirin kehancuran, ketidakberdayaan Sulbar di masa depan. Anda harus cepat bertindak, pak!

Nah, untuk hal itulah, selang 5 tahun ini, peran gubernur untuk mendorong masyarakat dalam partisipasinya harus meningkatkan kemampuan teknologi. Program ini menjadi sangat penting. Pendidikan rakyat harus betul-betul diberdayakan secara optimal. Jangan ada lagi dusta di antara kita, pak.

Apakah bapak tidak kasihan melihat begitu banyaknya masyarakat Sulbar yang merantau ke Malaysia atau ke negeri lain hanya karena alasan mereka tidak tahu mau kerja apa di kampung halaman? Hanya karena alasan mereka tidak tahu bagaiamana mengelolah tanah mereka yang subur itu?

Jawab, pak! Ini fakta, pak! Bahwa mereka lebih memilih menjadi imigran gelap ke Malaysia, menjadi budak-budak pembangunan di negeri Jiran, daripada hidup di Sulbar. Sekali lagi, mereka terpaksa, pak. Bapak harus menyadari ini. Mengapa ini semua bisa terjadi? Tiada lain karena kelalaian dari pemerintah dalam berperan penting meningkatan SDM.

Rakyat semakin sengsara. Bapak tidak mengalami derita ini, karena bapak dari golongan yang serba kaya dan terpandang. Sementara mereka betul-betul terbelakang, dalam, seluas-luasnya.

Sampai di sini, apakah bapak sudah paham isi surat Pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat saya ini?

Intinya, buatlah program yang betul-betul berefek terhadap pengembangan skill kaum miskin Sulbar. Libatkan kepedulianmu, programmu secara revolusiner. Jangan hanya sebatas janji kampanye dengan slogan Maju dan Malqbiq itu. Sekali lagi, tunaikanlah amanah penderitaan rakyat.

Bapak harus sadar melihat fenomena Sulbar ini semua! Hentikan omong kosong para penipu rakyat itu. Rangkaikanlah program-program gubernur yang revolusioner untuk rakyat miskin, untuk sebuah masa depan Sulbar yang maju dan malaqbiq. Program-program bapak jangan sampai kecolongan oleh kroni-kroni yang menyengsarakan SDA dan SDM Sulbar.

Lihat juga: Anggota DPR RI Afzal Mahfuz: Sulbar Itu Provinsi, Bukan Kerajaan

Ketiga, pada BAB VI tentang Penataan Daerah Pasal 67 poin A, C, dan E, menegaskan kewajiban bapak sebagai gubernur. Ada banyak poin dari kewajiban bapak sebagai gubernur yang tercantum di sana. Namun, saya hanya akan menunjukkan yang paling penting saja dalam surat Pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat secara terbuka ini.

Anda boleh lupa Pancasila, atau salah membaca Pancasila, pak. Tidak masalah jika kami anak-anak Sulbar malu karena kekhilafan dalam membaca Pancasila. Tapi tolong, jangan sampai lalai pula dalam mengamalkan pesan dari panca azimat revolusi kita, Pancasila itu.

Tunaikanlah keadilan sosial di negeri Sulbar yang malaqbiq.  Keadilan sosial bukan hanya keadilan politik, tapi keadilan ekonomi. Jangan lagi ada di Sulbar yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Wujudkanlah keadilan ekonomi itu, pak. Itu kewajiban bapak dan jajaran pemerintah lainnya.

Ketahuilah bahwa selama masih terjadi ketimpangan demokrasi ekonomi di Sulawesi Barat, maka selama itu pulalah demokrasi politik hanya milik orang-orang yang kaya dan kelas bangsawan seperti bapak. Saya tak tahu saat ini program apa yang bapak lakukan untuk menwujudkan kehidupan demokrasi ekonomi di gedung Gubernur yang begitu besar nan sangat megah itu.

Di poin B, C, serta E Pasal 76, menunjukkan kepada bapak bahwa Anda harus betul-betul menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, memperbesar kehidupan demokrasi, serta menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Maka dari itu, seorang gubernur ataupun wakilnya yang maju dan malaqbiq adalah bukan hanya bersih pakaiannya, seperti pakaian bapak yang sangat higienis dan mahal itu, tapi bersih akal budinya, bersih programnya untuk masyarakat.

Pikiran seorang gubernur yang baik dan bersih adalah tidak boleh dikotori oleh kerakusan kepentingan jabatan pribadi keluarga. Saya tahu, pak, kalau menjadi gubernur itu banyak godaannya, punya kesempatan besar untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, semua hormat dan kagum kepadanya, serta kehidupannya yang terjamin, bahkan hingga sampai tujuh turunan. Kalau perlu, sangat punya kekuatan untuk melanjutkan generasi. Begitu gampang untuk menjadikan saudara-keluarga kelak untuk menjadi gubernur periode selanjutnya.

Saya tahu itu semua, pak. Saya percaya bahwa bapak punya kekuatan yang sangat besar itu di Sulbar. Bapak bisa saja bermain di belakang atau di depan layar publik dengan sokongan dana yang sebesar-besarnya untuk menjadikan saudara-saudara bapak sebagai gubernur di periode selanjutnya nanti jika bapak memang menghendaki. Sebab bapak adalah pemegang sektor perekonomian yang strategis dan melimpah di Sulbar.

Tapi bukan itu yang saya maksudkan, pak. Yang saya maksudkan bahwa bapak punya kekuatan dan kesempatan besar melibatkan program bapak untuk kemajuan ekonomi masyarakat Sulbar yang senyata-nyatanya. Di situlah arti dari pemerintahan Provinsi Sulbar yang maju dan malaqbiq yang saya maksudkan, pak.

Lihat juga: Malaqbiq, Karakter Masyarakat Mandar yang Berkenyataan

Keempat, ini yang sangat penting, pak. Ini yang tertuang dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang hal-hal yang dilarang bagi Anda sebagai gubernur. Itu ada pada BAB IV Pasal 76 ayat 1 poin D dan E.

Di situ terlihat jelas bahwa bapak dilarang keras dalam menyalahgunakan wewenang sebagai gubernur untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Apalagi hal itu merugikan masyarakat Sulbar. Anda sama sekali tidak boleh melakukan korupsi, kolusi yang di mana memuluskan jalan kepentingan keluarga untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari uang rakyat. Tidak boleh nepotisme yang di mana semua bisa disuap sana-sini.

Demikian surat Pelajaran untuk Gubernur Sulawesi Barat yang terbuka ini saya sampaikan. Semoga bapak selalu menjadi gubernurnya rakyat yang sejati, bukan gubernurnya para pemodal, yang merusak keseimbangan demokrasi dan ekonomi masyarakat, yang hanya bisa memelihara kemiskinan massal untuk mempermudah monopoli masa depan rakyat. Semoga bapak menjadi pribadi gubernur yang tangguh dalam mengembangkan perekonomian rakyat.

Saya tidak mau lagi mendengar cerita bahwa gubernur gagal membawa masyarakat dalam memasuki era baru revolusi industri 4.0. Saya tidak mau lagi mendengar cerita bahwa periode masa jabatan bapak sebagai gubernur terjadi kebanjiran kota beberapa kali.

Saya tidak mau lagi dengar cerita bahwa para perantau memilih menjadi budak-budak di negeri Jiran karena tidak tahu bagaimana mengelolah sumber daya alamnya yang kaya melimpah itu, dan para pemerintah hanya disibukkan membuat bualan-bualan kata-kata saja.

Yang terakhir, saya tidak mau lagi dengar cerita bahwa faktanya Sulbar itu penuh dengan kolusi, yang di mana semua sektor kakayaan Sulbar, baik itu sektor ekonomi apalagi sektor politik, dimonopoli oleh sistem kolusi, sistem dinasti.

Sekian pelajaran untuk gubernur dari saya kali ini, pak. Besok-besok saya akan kirimkan surat cinta lagi. Dan jangan lupa ingat-ingat kata-kata ini: sebaik-baik pemerintah adalah yang mencintai rakyat dan dicintai rakyatnya.

____________________

Artikel Terkait:
Nasaruddin Ali
Latest posts by Nasaruddin Ali (see all)