Pelanggaran HAM dalam Tema Debat Capres 2019

Pelanggaran HAM dalam Tema Debat Capres 2019
Paslon | TribunNews

Pada tanggal 17 Januari 2019 mendatang, para calon Presiden dan Wakil Presiden akan kembali mendebatkan isu tentang hukum dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai rangkaian dari agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tujuan utama diselenggarakannya debat adalah untuk menguji penguasaan kandidat terhadap permasalahan bangsa, bukan hanya sekadar ajang meningkatkan elektabilitas.

Penegakan HAM merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sampai saat ini para korban dan keluarga korban masih merasakan kekecewaan permanen (permanent disappointment) terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Sampai dengan tahun 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima beberapa pengaduan pelanggaran HAM yang di antaranya peristiwa kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, penyerangan terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan, dan beberapa pelanggaran HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pelanggaran HAM berat masa lalu juga belum dapat diselesaikan, seperti peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, Talang Sari, dan kerusuhan Mei 1998.

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui yudisial merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara hukum. Karena setiap orang berhak atas pemulihan dari pelanggaran HAM yang dialami (access to remedy).

Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat dijadikan sebagai alat penegakan HAM, namun implementasi dari peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai tools of law enforcement dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Padahal keberadaan peraturan seharusnya diiringi dengan mekanisme penegakan.

Permasalahan penegakan HAM di Indonesia, selain disebabkan oleh faktor politik, juga disebabkan oleh faktor yuridis. Terdapat beberapa persoalan pokok dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia, di antaranya (i) kekeliruan mendefinisikan istilah pelanggaran HAM dan (ii) terbatasnya kewenangan Pengadilan HAM.

Pelanggaran HAM atau Pelanggaran HAM Berat?

Pembahasan dalam debat Capres mendatang tidak akan terlepas dari persoalan tentang pelanggaran HAM. Tim Kampanye Nasional (TKN) masing-masing calon telah menyiapkan jawaban serta pertanyaan terkait HAM untuk debat tahap pertama ini.

Pelanggaran HAM masih menjadi istilah yang diperdebatan dalam diskusi publik. Tidak jarang ditemukan tokoh politik yang berpendapat bahwa pelanggaran HAM itu adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendapat tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Lantas apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Sebelum para Capres berdebat, perlu untuk dipahami terlebih dahulu tentang konsep pelanggaran HAM menurut Hukum HAM Internasional.

Indonesia adalah salah satu negara yang aktif meratifikasi kovenan internasional tentang HAM. Beberapa kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Kedua kovenan ini, bersama-sama dengan DUHAM, tergabung dalam international bill of human rights. Kovenan ini memiliki kekuatan “mengikat secara hukum” (legally binding) bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Sesuai dengan konsep HAM sebagai claims againts the public authorities of the state negara adalah pemangku kewajiban (duty berarer) sedangkan pemangku hak adalah warga negara (right holder). Hukum HAM mengatur tiga kewajiban dasar negara, yaitu (i) kewajiban menghormati (to respect); (ii) kewajiban melindungi (to protect); dan (iii) kewajiban memenuhi (to fullfil).

Kewajiban negara tersebut melahirkan tanggung jawab bila terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan, baik dengan perbuatannya (acts of commission) atau karena kelalaiannya (acts of ommission) berdasarkan suatu perjanjian internasional tentang HAM.

Namun, jika melihat definisi hukum tentang pelanggaran HAM yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka akan ditemukan pengaturan tentang subjek hukum pelanggaran HAM, yaitu (i) seseorang; (ii) kelompok orang; dan (iii) aparat negara.

Diaturnya “orang dan kelompok orang” dalam subjek hukum pelanggaran HAM adalah sebuah kekeliruan, dan secara langsung telah mengaburkan konsep tanggung jawab negara dalam hukum HAM internasional. Definisi ini jelas tidak melihat faktor kekuasaan negara sebagai masalah.

Dalam konteks hukum HAM, yang harus diperhatikan adalah negara (state actor) sebagai subjek hukum utama karena negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Menurut Suparman Marzuki, pelanggaran HAM adalah “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”. Kemudian C. de Rover merumuskan pelanggaran HAM adalah sebagai “perbuatan atau kelalaian yang dapat dipersalahkan kepada negara yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia”.

Oleh karena itu, dalam pelanggaran HAM, unsur yang paling penting adalah adanya pertanggungjawaban negara. Karena konsep utama hukum HAM adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, jika negara tidak menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang HAM, maka perbuatan tersebut adalah Pelanggaran HAM.

Kemudian tentang pelanggaran HAM berat. Istilah pelanggaran HAM berat dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian Pasal 7 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Diaturnya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kewenangan Pengadilan HAM juga merupakan sebuah kesalahan, karena genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari kejahatan internasional yang menjadi material jurisdiction Statuta Roma 1998. Pembuat undang-undang jelas seakan tidak dapat membedakan antara “pelanggaran HAM” (violations of human rights) dan “kejahatan internasional paling serius” (the most serious international crimes).

Dalam kejahatan internasional personal jurisdiction, yang bertanggung jawab adalah individu (individual responsibility), bukan entitas seperti negara. Sedangkan untuk pelanggaran HAM, yang bertanggung jawab adalah negara (state responsibility). Dengan demikian, yurisdiksi Pengadilan HAM yang hanya memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat telah membuat Pengadilan HAM kehilangan substansi.

Seharusnya pengadilan HAM di Indonesia didesain untuk melindungi dan mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara karena tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diatur dalam hukum HAM. Oleh karena itu, Pengadilan HAM yang ada saat ini lebih tepat disebut sebagai “Peradilan Umum yang Mengadili Kejahatan Internasional”.

Pertanyaannya, apakah dalam debat Capres dan Wapres nantinya akan membahas tentang isu HAM yang sesuai konteks? Apakah debat Capres akan menggagas usulan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang HAM dan Pengadilan HAM? Atau sama seperti debat sebelumnya yang hanya sebatas membahas tentang isu “Pemuatan Materi HAM pada Kurikulum Pendidikan dan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu”?

Konstituen harus memahami utuh konsep normatif HAM dalam substansi yang sebenarnya. Tidak sebatas menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat sebagai tolok ukur.Lebih dari itu, adalah melihat komitmen Capres dan Wapres untuk melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak warga negara seperti hak atas keadilan, hak atas keamanan, hak menyatakan pendapat, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan; serta memberikan akses peradilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.