Pelayanan Publik dan Kualitas Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik dan Kualitas Reformasi Birokrasi
©JP

Pelayanan publik menjadi salah satu target utama reformasi birokrasi seiring dengan dijalankannya reformasi pada sektor atau bidang lain. Reformasi birokrasi dilaksanakan karena birokrasi merupakan perangkat yang menjadi sentral aktivitas berbagai kegiatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan berkenaan dengan segala bidang.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi hingga saat ini masih menuai penilaian negatif. Birokrasi belum mampu menghapus sepenuhnya berbagai stigma yang selama ini dilekatkan oleh masyarakat, yakni berbelit, tidak jelas, kaku, eksklusif, tempat suap-menyuap terjadi, penyalahgunaan wewenang.

Guna menepis anggapan negatif publik terhadap birokrasi, khususnya dalam pelayanan publik, pemerintah mengalokasikan energi yang cukup besar untuk upaya perbaikan birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemangkasan birokrasi, pemberlakuan pelayanan satu atap dan satu pintu, jemput bola, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Namun pada kenyataannya, apa yang dilakukan selama ini belum mampu menghapus stigma-stigma tentang birokrasi.

Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dikatakan gagal. Sebagian lembaga/kementerian dan pemerintah daerah sudah berangsur dan bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, sekali lagi harus jujur diakui bahwa demokrasi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih harus dievaluasi, dikembangkan, dan ditingkatkan.

Berkenaan dengan pelayanan publik, Dwiyanto (2012) memberikan tanggapan bahwa salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan profesional.

Pada 2010, pemerintah menetapkan grand design reformasi birokrasi sebagai gagasan besar bagaimana Indonesia memiliki birokrasi dengan pelayanan yang berkelas dunia. Namun tampaknya juga masih membutuhkan energi besar untuk dicapai.

Demokratisasi yang digulirkan sejak terjadinya reformasi pada 1998 hadir dengan wajah baru. Secara umum memang dikatakan berhasil memperkuat posisi warga negara melalui pengakuan hak-hak politiknya untuk memilih langsung pemimpin dan wakil-wakilnya di pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Namun, dalam hal pelayanan, demokratisasi dengan berbagai upaya  perbaikan yang dilakukan belum mampu menempatkan warga negara pada posisi sebagai panglima dalam sistem pelayanan.

Warga dan kebutuhan (kepentingannya) belum berhasil menjadi utama, bahkan terus tersingkirkan oleh agenda-agenda pemerintah yang lainnya. Hal tersebut menjadi faktor bahwa dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sistem pelayanan publik, warga dan kepentingannya bukan menjadi yang utama.

Baca juga:

Salah satu prinsip pokok otonomi daerah adalah desentralisasi yang mengalihkan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi yang berkenaan dengan birokrasi adalah desentralisasi administrasi dan fiskal. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang pelayanan publik dan sumber pembiayaan pada daerah.

Hal tersebut, menurut Dwiyanto, tidak juga memberikan harapan dan kejelasan bahwa sistem pelayanan publik menjadi lebih berpihak kepada kepentingan warga. Pandangan tersebut masih selaras dengan kenyataan di lapangan yang mengindikasikan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi belum menempatkan masyarakat sebagai partner yang harus dilayani dan dilindungi secara maksimal dan profesional.

Sedangkan pada sisi yang lain, menurut Muwafiq (2010), pelayanan merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan eksistensi di tengah derasnya arus persaingan global seperti ini. Pelayanan yang diberikan harus memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kejelasan.

Pelayanan harus bertumpu pada responsivitas birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan terhadap kebutuhan dan cara yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Seperti contoh kasus ditutupnya berbagai layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pokok persoalannya adalah munculnya kekhawatiran dari masyarakat terkait terhentinya pelayanan publik dalam menangani kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mencari bahan pokok. Tidak dapat mengurus surat-menyurat dan perizinan yang berdampak pada bisnis dan pekerjaan. (Kompas, 28/04/2020)

Hemat saya, dengan melihat kasus di atas, tidak berlebihan sebenarnya mengatakan bahwa pelayanan yang dalam hal ini ditangani oleh birokrasi harus dievaluasi. Gunanya untuk memformulasikan kembali sistem pelayanan yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Jangan karena pandemi ini menjadi alasan kuat untuk tidak ikut melayani kebutuhan masyarakat. Sebelum wabah ini muncul, pelayanan pun kadang tidak stabil dalam mengurusi segala hal yang dibutuhkan.

Kondisi Reformasi Birokrasi Indonesia Saat Ini

Kondisi birokrasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik. Masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya. Praktik KKN masih banyak terjadi. Mentalitas birokrat masih jauh dari harapan.

Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Juga untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi sesuai sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Yakni, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)