Pembangunan Inklusif Pascapandemi dan Pentingnya Kebebasan Warga

Pembangunan Inklusif Pascapandemi dan Pentingnya Kebebasan Warga
©Bizlaw

Nalar Politik – Muhamad Chatib Basri berbagi kenangan percakapannya dengan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998. Saat itu, keduanya sempat membahas pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang menurutnya menuntut pembangunan inklusif tanpa menegasikan kebebasan warga.

Alasan utama yang dikemukakan, yakni adanya soal besar yang menanti, seperti ketimpangan pendapatan, risiko memburuknya kualitas modal manusia (pendidikan dan kesehatan), dan ketimpangan gender.

“Perekonomian memang berangsur membaik, tetapi ada risiko pemulihan yang timpang. Ada yang naik ada yang turun seperti huruf K (K-shape recovery),” jelas Chatib Basri melalui kolom opininya di Kompas hari ini, edisi 2 Desember 2021.

“Perusahaan di bidang teknologi digital, kesehatan, atau mereka yang memiliki tabungan, unggul. Namun, UMKM, pekerja sektor informal, mereka yang tak punya tabungan, terpuruk,” tambah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

Ia kemudian melansir temuan Survei Konsumen Bank Indonesia. Data menunjukkan penurunan porsi tabungan terhadap total pendapatan yang paling dalam terjadi pada kelompok pengeluaran Rp3 juta ke bawah. Sebaliknya, tabungan untuk kelompok menengah atas (pengeluaran Rp5 juta ke atas) justru meningkat (September 2020-Oktober 2021).

Hal yang sama turut ditemukan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia menunjukkan data pertumbuhan dana pihak ketiga tertinggi terjadi pada kelompok tabungan Rp5 miliar ke atas.

“Kelompok kelas menengah atas mampu bertahan karena punya tabungan dan memiliki akses digital. Di sisi lain, kesejahteraan kelas menengah bawah berisiko menurun akibat tabungan yang terkuras dan terbatasnya akses digital.”

Chatib Basri juga mencatat, walaupun sudah dibuka, sekolah belum penuh. Tak hanya itu, studi Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk beberapa negara ASEAN ditunjukkan, sekitar 27 persen dari anak-anak tidak dapat mengikuti sekolah secara daring karena infrastruktur internet tidak memadai.

“Ada risiko kualitas pendidikan menurun.”

Isu kesehatan turut dikemukakan. Ia menilai Covid-19 adalah contoh lengkap bagaimana kesehatan masyarakat, terutama yang rentan, adalah faktor yang sangat penting.

Baca juga:

“Kita belajar, pandemi membawa dampak buruk yang lebih dalam bagi kaum perempuan karena banyak dari mereka bekerja di sektor informal. McKinsey (2020) menunjukkan, lebih dari separuh yang kehilangan pekerjaan di dunia adalah perempuan.”

Disimpulkan, pandemi meninggalkan luka bagi kesejahteraan kelompok rentan. Itu sebabnya, pembangunan infklusif pascapandemi adalah keharusan, harus memberi akses untuk masyarakat luas. Ini hanya bisa terwujud jika tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan institusi, termasuk akses kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender.

“Ini membutuhkan institusi hukum dan bekerjanya demokrasi. Apa yang diartikulasikan Amartya Sen menjadi sangat penting.”

Kebebasan Warga dalam Pembangunan

Mengutip Sen, Chatib Basri menyebut konsep well being (kesejahteraan) harus dilihat dalam konteks kapabilitas (capabilities) seseorang untuk jadi sesuatu (being), atau melakukan sesuatu yang diinginkan (doing).

Being dan doing inilah—Sen menyebutnya achieved functionings (fungsi yang bisa dicapai)—yang membuat hidup bernilai. Contohnya, bekerja, menjadi melek huruf, menjadi sehat, menjadi dihormati, dan sebagainya.”

Achieved functionings fokus pada apa yang dicapai (actual achievement). Sementara capabilities melihat kebebasan untuk mencapai itu (freedom to achieve). Di sini, menurutnya, peran kebebasan warga menjadi penting.

“Mudahnya begini: tengok orang yang berpuasa. Ada kesamaan antara orang yang berpuasa dan yang kelaparan karena miskin: sama-sama tak mengonsumsi makanan. Namun, ada beda tajam di antara keduanya: mereka yang berpuasa sebenarnya memiliki kebebasan (freedom to achieve) untuk makan, tetapi memilih berpuasa. Adapun mereka yang kelaparan tak memiliki kebebasan untuk makan. Orang yang berpuasa memiliki ruang kapabilitas lebih besar dibandingkan yang kelaparan.”

Kemiskinan pun diarahkan agar dipandang dalam konsep itu. Baginya, orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu—karena ruang kapabilitasnya kecil—bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu.

Dengan logika itu, kata Chatib Basri, kesejahteraan tercipta bukan karena barang yang orang miliki, melainkan karena aktivitas yang memungkinkan orang memiliki barang tersebut.

“Di sini elemen kebebasan menjadi penting. Jika orang dibatasi hak politiknya, dibungkam, terbatas aksesnya untuk pendidikan, kesehatan, ruang kapabilitasnya menjadi kecil, menjadi terbatas. Ia tak bisa mengembangkan dirinya. Itu sebabnya Sen melihat pentingnya kebebasan dan pembangunan.

Baca juga:

Dengan itu, jelasnya kembali, Sen memperluas dimensi pembangunan di mana peran aspek ekonomi, sosial, dan politik menjadi seimbang.

“Kita tahu, dalam perspektif yang lebih sempit, pembangunan kerap dititikberatkan pada kepentingan ekonomi. Demi kepentingan ekonomi, aspek sosial politik dimarjinalkan, represi dibenarkan, kritik dibungkam atas nama pembangunan.”

Ia pun melihat Orde Baru di Indonesia, atau pemerintahan Chile di bawah Pinochet, sebagai contoh bagaimana represi dibenarkan demi kepentingan pembangunan ekonomi. Ia mengingatkan pada semua, utamanya bagi pemerintah, agar tidak mengulangi kesalahan yang silam itu.

“Saya ingat Sen memuji Indonesia karena memilih jalan demokrasi.”

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor keuangan, di mana kredit diberikan tanpa analisis risiko yang benar, dilihat telah membuat sektor perbankan di Indonesia menjadi rapuh ketika krisis keuangan Asia 1997 menghantam.

“Krisis perbankan bisa dihindari, jika kritik dimungkinkan, sehingga ada tuntutan untuk transparansi, dan institusi yang baik. Namun, di sistem otoriter, kritik dianggap musuh, dianggap makar. Akibatnya, kebijakan yang salah tak bisa dikoreksi.”