Pembangunan yang Merata dengan RUU Cipta Kerja

Pembangunan yang Merata dengan RUU Cipta Kerja
©Pixabay

Ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial masih menjadi persoalan di negeri ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada 2018 mencapai 25,95 juta jiwa dengan persentase 9,82 persen dari jumlah total penduduk Indonesia.

Jumlah penduduk miskin tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni penduduk miskin perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 7,02 persen sementara di daerah perdesaan mencapai 13,20 persen. (Badan Pusat Statistik, 2019)

 Jika data tersebut dicermati, maka kita dapat melihat bahwa banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, penduduk miskin di daerah perdesaan lebih dominan dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Ini menunjukkan tantangan pembangunan ekonomi nasional dewasa ini belum merata. Padahal daerah perdesaan memiliki potensi ekonomi yang sangat potensial.

Untuk itu, perlu ada upaya dari pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Upaya berani berupa terobosan yang dapat mereformasi beberapa sektor, yang didukung oleh regulasi yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya lebih cepat, tapi merata.

Pemerintah sedang melakukan beberapa upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari pembangunan infrastruktur, memberikan akses modal usaha, hingga memberikan subsidi bibit dan pupuk kepada para petani. Yang terbaru adalah pemerintah berupaya menerbitkan Omnibus Law Cipta Kerja.

Draf RUU Cipta Kerja saat ini sudah diserahkan DPR RI untuk dibahas. Secara menyeluruh, RUU Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law bakal menyederhanakan 79 UU dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal. Ada 11 klaster Omnibus Law Cipta Kerja:

Penyederhanaan perizinan tanah; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan invoasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengendalian lahan; kemudahan proyek pemerintah; dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jika kita baca isi draf ini, klaster kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kemudahan berusaha dapat memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi. Ia akan meningkatkan pertumbuhan investasi dari pengusaha dalam ataupun luar negeri, juga akan muncul UMKM dan perusahaan startup.

Hal itu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap pengangguran lebih signifikan. Hanya saja, problemnya, kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menjadi problem wilayah perkotaan saja, tapi juga problem daerah-daerah perdesaan.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada 2018 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk Indonesia mencapai 5,34 persen. Dengan rincian 124,01 juta orang adalah penduduk yang memiliki pekerjaan sedangkan 7 juta penduduk lainnya tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan itu, persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah perdesaan 4,04 persen.

Ini artinya, regulasi ini perlu didukung dengan kebijakan lain menyokong pemerataan pembangunan. Investasi bukan hanya hadir pada wilayah-wilayah perkotaan atau wilayah pendukung perkotaan, tapi juga hadir di daerah-daerah kabupaten dan perdesaan.

Jika pertumbuhan investasi hanya hadir di perkotaan saja, itu hanya akan menyerap tenaga kerja di wilayah itu dan memberi pendapatan daerah di wilayah bersangkutan. Meski tidak menutup kemungkinan tenaga kerja dari wilayah lain akan mendatangi kota atau wilayah yang lapangan kerjanya lebih terbuka.

Tapi tetap saja, itu bukan pemerataan pembangunan. Kota-kota besar akan makin berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera. Tapi bagaimana dengan daerah bukan perkotaan dan masyarakatnya?

Regulasi dalam Omnibus Law Cipta Kerja mungkin akan berpengaruh dengan munculnya UMKM-UMKM baru. Tapi itu tidak akan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Tanpa adanya penanaman modal dari investor, lapangan pekerjaan di daerah-daerah non-perkotaan akan sangat terbatas, pendapatan daerah tidak maksimal, dan kesejahteraan masyarakatnya pun tidak ikut naik dengan signifikan.

Pertumbuhan PDB secara nasional yang akan mengikuti datangnya investasi di Indonesia seiring disahkannya RUU Cipta Kerja tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tapi tidak menjamin pemerataan kesejahteraan. Hal itu karena tidak memastikan penanaman modal yang lebih merata menyentuh daerah-daerah non-perkotaan.

Kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah non-perkotaan tidak naik signifikan. Padahal pemerataan kesejahteraan masyarakat itu penting. Kesejahteraan memiliki dampak langsung pada akses pendidikan dan asupan gizi masyarakat dan akses pada kebutuhan-kebutuhan pokok.

Akses pendidikan dan asupan gizi sangat berperan penting bagi pertumbuhan yang baik bagi calon SDM di masa depan. Merekalah yang akan menyongsong 2045, sebuah tahun yang dicanangkan menjadi target bagi kondisi ideal negara Indonesia: negara terbesar keempat di dunia dalam ekonomi.

Hal itu tidak dapat terwujud jika kualitas baik SDM kita tidak merata. Kualitas SDM di perkotaan makin meningkat, begitu pun di daerah lain. Itu idealnya. Yang saya bayangkan 2045 bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional tinggi dan PDB kita jauh lebih positif, tapi juga pemerataan pembangunan.

Bukan hanya Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Jogjakarta, dan Semarang saja yang mendapat berkah dari RUU Cipta Kerja dalam hal penanaman modal serta penyerapan tenaga kerja. Tapi juga daerah seperti Brebes, Tulungagung, Tasikmalaya, Garut, Pandeglang, Boyolali, dan semua wilayah-wilayah administratif di Jawa.

Bukan hanya di Makassar dan Manado saja yang mendapat berkah itu, tapi juga seluruh wilayah-wilayah lain di daerah Indonesia Tengah.

Poinnya, saya berharap semua wilayah di Indonesia mendapat berkah dari dari RUU Cipta Kerja dalam hal penanaman modal serta penyerapan tenaga kerja. Sehingga tercipta pembangunan yang lebih merata, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jauh lebih merata dan luas.

Kondisi ideal ini hanya mungkin terjadi jika RUU Cipta Kerja disahkan dan regulasi lain yang mendukung pemerataan pembangunan juga perlu ada.

Muhamad Azmi
Latest posts by Muhamad Azmi (see all)