Pembatalan UU Cipta Kerja, Fadli Zon: Terlalu Banyak ‘Invisible Hand’

Pembatalan UU Cipta Kerja, Fadli Zon: Terlalu Banyak ‘Invisible Hand’
©Galamedia

Nalar Politik – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pembatalan UU Cipta Kerja layak. UU Nomor 11 Tahun 2020 ini turut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, di samping memang banyak masalah di awal pembuatannya.

“UU ini harusnya batal karena bertentangan dengan konsitusi dan banyak masalah sejak awal proses,” kata Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11).

Selain itu, Fadli Zon melihat ada banyak sekali unsur kepentingan di dalam perancangannya sehingga pembatalan UU Cipta Kerja jadi pilihan logis.

“Terlalu banyak invisible hand.”

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini pun menegaskan efek permintaan Mahkamah Konsitusi ke para pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan isi.

“Kalau diperbaiki dalam 2 tahun, artinya tidak bisa digunakan yang belum diperbaiki.”

Baca juga:

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formal UU Cipta Kerja. MK memutuskan pembentukan omnibus law ini bertentangan dengan UUD 1945.

Meski demikian, MK mewajibkan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak pembacaan putusan.

Pemerintah pun, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, bergegas merespons putusan MK atas uji materi dan uji formal UU Cipta Kerja. Hanya beberapa jam setelah pembacaan putusan, didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, ia menggelar konferensi pers.

“Pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Airlangga.

Sejumlah pengamat hukum dan pegiat lingkungan turut menyatakan putusan MK menggambarkan kekeliruan prinsipil dalam pembahasan UU Cipta Kerja. Putusan itu juga dinilai menegaskan bahwa pemerintah dan DPR terbukti melanggar konsitusi serta prinsip dalam pembahasan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu.

Baca juga: