Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Jeritan Ekonomi Masyarakat

Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Jeritan Ekonomi Masyarakat
©Pixabay

Covid-19 merupakan wabah penyakit yang sudah melanda belahan dunia saat ini. Sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan terhambat. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPSB).

Covid-19 ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina, tepatnya di salah pasar makanan hewan liar di sana. Virrus ini mulai terdeteksi pada Desember 2019 dan cepat menyebar ke belahan dunia hingga saat ini. World Health Organization pada 11 Maret 2020 menetapkan virus ini sebagai pandemi.

Pada 7 April 2020, merujuk data yang dimuat di worldometer, terdapat 1.431.706 orang positif tersinfeksi Covid-19 di dunia. 82.080 di  antaranya meninggala dunia. Di Indonesia sendiri, terdapat 2.738 penduduk yang positif terinfeksi Covid-19. 221 yang terinfeksi Covid-19 meninggal dunia. Jumlah presentasi kematian di Indonesia agaknya lebih besar dibandingkan negara lain.

Sampai saat ini, pemerintah melakukan berbagai upaya. Upaya yang terbarunya adalah pembatasan sosial berskala besar.

Jumlah masyarakat yang positif Covid-19 terus bertambah dikuti kematian akibat hal tersebut. Alat pelindung diri (APD) di sejumlah rumah sakit mengalami kekurangan yang drastis. Bahkan banyak masyarakat yang menggalang dana untuk membantu APD rumah sakit dikarenakan sedikit sekali pasokan APD dari pemerintah pusat. Dualisme antara pemerintah pusat dan daerah terus terjadi dalam menangani Covid-19.

Lantas bagaimanakah langkah pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 ini? Mengapa pembatasan sosial berskala besar (PPSB) yang dikeluarkan? Apakah ekonomi menjadi pertimbangan utama? Bagaimanakah dampak PSBB terhadap masyarakat? Bagaimanakah bantuan yang mengalir kepada masyarakat saat PSBB berlangsung?

Tulisan ini hanya sekadar tulisan yang merefleksi kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan hubungannya dengan ekonomi masyarakat. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengkaji secara mendalam tentang apa yang terjadi. Tulisan ini hanya mengkaji sedikit dari sudut pandang kemanusiaan dan suara masyarakat, khususnya masyarakat bawah dalam situasi pandemi Covid-19.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tujuannya dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Peraturan ini telah mencakup berbagai aspek dalam upaya untuk menanggulangi Covid-19.

PSBB ini dilaksanakan selama 14 hari. Hal tersebut dapat diperpanjang apabila Covid-19 masih mewabah di Indonesia. Mulai berlaku di Indonesia pada 3 April 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini mencakup berbagai aspek untuk dibatasi demi mengurangi pandemi Covid-19. PSBB ini dapat mencakup wilayah kota/kabupaten dan provinsi. Dalam menetapkan PSBB, kepala daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat dengan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu.

Beberapa hal yang dibatasi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar di antaranya adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, tempat umum, sosial budaya, tranfortasi, dan pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB Pasal 13 ayat (1).

Akan tetapi, ada beberapa sektor yang dikecualikan dalam PSBB ini. Di antaranya yang dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas. Juga, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar, berbagai aspek kegiatan masyarakat tidak dibatasi secara mutlak layaknya Karantina Wilayah. Jalur keluar-masuk wilayah tetap dibuka dalam kebijakan ini. Hal ini tentunya pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek termasuk yang pemerintah utama lindungi adalah ekonomi. Akan tetapi, bantuan pemerintah pusat saat Pembatasan Sosial Berskala Besar tentunya harus dipertanyakan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sangat berbeda dengan Lockdown atau Karantina Wilayah yang di mana gerak sosial masyarakat dibatasi secara mutlak. Penjagaan suatu wilayah dilakukan secara ketat oleh petugas dan masyarakat. Tidak ada yang boleh keluar-masuk wilayah. Dalam Karantina Wilayah, walaupun gerak masyarakat dibatasi secara ketat, akan tetapi “kebutuhan masyarakat” terjamin. Hal tersebut ditanggung pemerintah pusat.

Ekonomi sebagai Basis dari Suprastruktur

Ekonomi merupakan aspek terpenting dalam kehidupan yang menjadi roda penggerak kehidupan sosial masyarakat. Tanpa ekonomi, kehidupan sosial tidak akan berjalan.. Kehidupan akan mandeg.

Ekonomi juga menjadi sektor yang paling dipertimbangkan dalam berbagai hal, termasuk kebijakan politik. Pandemi Covid-19 dari Wuhan, Cina, yang telah mewabah secara global, berdampak secara signfikan terhadap kemerosotan ekonomi dunia.

Di satu sisi, pemerintah sangat mempertimbangkan ekonomi sebagai hal yang selalu diglorifikasikannya. Di sisi lain, pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai sebagai hal yang berkaitan dengan keselamatan penduduknya.

Meminjam teori Karl Marx tentang basis dan suprastruktur. Menurutnya, ekonomi adalah “basis”. Sedangkan sosial, budaya, hukum, politik, dan sebagainya adalah suprastruktur.

Berbagai suprastruktur sangat dipengaruhi oleh basisnya yang fundamental, yaitu ekonomi. Ekonomi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, budaya, hukum, dan politik. Dengan ekonomi, manusia bisa makan, minum, memiliki tempat tinggal, menjamin kehidupan, bersekolah. Ekonomi sebagai basis memengaruhi instrumen utama dalam negara, yaitu politik.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya mempertimbangan aspek ekonomi, dan sedikit mengesampingkan aspek kesehatan. Hal ini sesuai dengan rezim Jokowi yang selalu menglorifikasikan aspek ekonomi.

Dalam Pembatasan Sosial Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan pemerintah ini, tidak jelas subsidi apa yang akan diberikan pemerintah pusat yang inheren untuk membantu masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang dengan mayoritas penduduknya adalah pekerja informal. Artinya, mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada penghasilan harian, seperti  para pedagang, ojek, buruh, petani, nelayan, dan sebagainya.

Baca juga:

Secara kultural, kebijakan pemerintah ini memang efektif untuk menangani Covid-19 dikarenakan mayarakat Indonesia ini memiliki mobilitas yang tinggi. Akan tetapi, hal tersebut kembali apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia melakukan mobilitas, yakni ekonomi.

Jika tidak ada bantuan ekonomi yang konkret dari pemerintah pusat, maka masyarakat akan terus melakukan mobilitas sosial yang tentunya menjadi tindakan rasional instrumental untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, masyarakat akan tetap bergerak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Sebutlah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada 10 April 2020. Masyarakat DKI Jakarta di tengah wacana PSBB tersebut sangat berharap bantuan ekonomi dari pemerintah pusat. Begitu banyak masyarakat yang menginginkan bantuan dari pemerintah pusat, utamanya masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Katakanlah pedagang, ojek online, dan pekerja harian lainnya yang terkena dampak signifikan atas Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dengan adanya kebijakan tersebut otomatis pendapatan mereka yang bergantung pada pendapatan harian menurun. Ini dikarenakan konsumen mereka sebagai sumber penghasilan berdiam diri di rumah sesuai apa yang dianjurkannya.

Salah seorang pedagang kecil di DKI Jakarta mengeluhkan apa yang terjadi. Menurutnya, sejak adanya Pandemi Covid-19, pendapatannya merosot 50 persen karena banyak masyarakat sebagai konsumen melakukan social distancing.

Dia juga memaparkan bahwa selama terjadi pandemi Covid-19, banyak sekali aspek umum sebagai lahannya untuk berdagang ditutup. Ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19. Ketika mengetahui tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta, dia sangat waswas.

“Diam di kontrakan, perut kosong, istri ngedumel di kampung enggak dikirimin uang, saya bingung saya harus bagaimana kalau kayak gitu,” kata Sutrisno.

“Kalau pekerja kantoran gitu enak, karena gaji per bulan. Kalau kita kayak gini kan ngandelin pendapatan sehari-hari. Istilahnya, kita harus mikir setiap hari besok masih bisa makan atau tidak,” imbuhnya sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Baca juga:

Hal lain yang menjadi jeritan ekonomi masyarakat kecil adalah larangan bagi pengemudi untuk membawa penumpang di kendaraan roda dua. Hanya boleh membawa 50 persen penumpang bagi kendaraan roda empat.

Masyarakat yang bekerja sebagai ojek online tentunya sangat terdampak atas kebijakan ini. Ojek online tidak diperbolehkan membawa penumpang. Mereka hanya boleh membawa barang dan makanan saat menjalankan aktivitas ladang pencahariannya.

Hal itu dipertegas oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (Tirto). Akan tetapi, pasti atau tidaknya kebijakan ini masih dikaji oleh Pemerintah DKI dan sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Di atas hanya sedikit gambaran dari jeritan masyarakat kecil di ibu kota yang bergantung pada penghasilan harian dan sangat terdampak atas pandemi Covid-19. Begitu banyak masyarat yang terkena imbas atas Covid-19 ini. Mereka meminta banyak bantuan ekonomi saat wabah Covid-19. Apalagi di tengah adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tidak jelas apa bantuan dari pemerintah pusat.

Jika dalam lockdown atau Karantina Wilayah telah dijelaskan bahwa saat masa karantina tunjangan masyarakat akan dijamin oleh pemerintah pusat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan.

Akan tetapi, beriring akan dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memberikan bantuan terhadap penduduknya saat kebijakan itu berlangsung. Anies Baswedan akan memberikan sembako pada warga miskin di Jakarta sebelum PSBB berlangsung.

Pemerintah DKI juga meminta bantuan terhadap pemerintah pusat untuk tunjangan warganya selama masa PSBB. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan DKI telah mempersiapkan anggaran sebanyak 3 triliun. Namun menurutnya, anggaran tersebut harus ditambah oleh bantuan pemerintah pusat (Warta Ekonomi).

Baca juga:

Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana ekonomi memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ekonomi memengaruhi budaya, sosial, dan politik. Pandemi Covid-19 yangmakin mewabah ini jelas mengancam keselamatan masyarakat dan juga perekonomian.

Secara struktural fungsional, pemerintah memang berfungsi untuk membuat kebijakan yang relevan dan cocok untuk menangani pandemi Covid-19. Dalam hal ini, masyarakat juga diwajibkan menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi melawan Covid-19 yang makin mewabah.

Akan tetapi, di sini pemerintah dapat memberikan bantuan tunjangan ekonomi terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga, jika pemerintah tidak memberi tunjangan yang konkret saat PSBB berlangsung, maka mobilitas masyarakat akan tetap berjalan. Upaya apa pun akan sia-sia. Karena mobilitas masyarakat didorong oleh kebutuhan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan primer.

Latest posts by Raka Putra Pratama (see all)