Pemblokiran Media Sosial, Sudah Tepatkah?

Pemblokiran Media Sosial, Sudah Tepatkah?
©grahmate.tk

Pemblokiran media sosial yang dilakukan pemerintah merupakan langkah antisipasi terhadap efek buruknya.

Realitas maya di dalam media sosial tentu akan mengaktualisasikan dirinya ke dalam ruang-waktu tempat manusia bertatap muka, yaitu realitas nyata. Sehingga realitas apa pun dalam media sosial juga berpotensi menjadi realitas nyata. Hanya menunggu waktu saja untuk melihatnya.

Segala macam perbedaan di berbagai belahan dunia bisa terhubung dan terkonsentrasi dalam media sosial. Semua bentuk diskusi, debat, dan penyampaian informasi bisa tertampung di dalamnya. Media sosial tidak hanya membentuk dan memperkaya realitas, tetapi menghadirkan realitas tandingan.

Bisa dibayangkan, ketika saya membuka media sosial, semua dunia seperti ada di dalamnya. Pendengaran, penglihatan, emosi, dan pikiran saya, semua beralih ke dalam media sosial.

Saya seperti berada di dunia nyata. Diskusi, debat, pengungkapan gagasan, dan emosi saya tuangkan di dalamnya. Semua realitas nyata yang saya hadapi, saya ekspresikan di dalam realitas maya tersebut.

Sebaliknya, pengalaman realitas maya juga memengaruhi pola kehidupan saya di realitas nyata. Betapa besar pengaruh dari realitas maya ini, sampai-sampai saya berpikir realitas ini telah menjadi sentral kehidupan dan menjadi realitas yang sesungguhnya.

Saya mencoba membayangkan besarnya kekacauan yang akan terjadi jika mayoritas orang mengalami hal yang sama dengan pengalaman saya. Jika melihat dan membaca kondisi perang di Timur Tengah, misalnya, dengan data penunjang yang tidak benar (hoaks), akan memungkinkan saya melakukan reaksi yang tidak benar pula. Begitu pun sebaliknya.

Bagi saya, ini perlu penanganan serius. Media sosial yang berfungsi sebagai alat komunikasi, secara langsung atau tidak, harus diawasi terus-menerus. Pasalnya, acap kali media sosial juga digunakan sebagai alat komunikasi oknum-oknum yang ingin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca juga:

Misalnya, komunikasi jaringan teroris yang terjadi akhir-akhir ini. Komunikasi mereka tidak hanya terbatas pada teritorial Indonesia semata, melainkan komunikasi lintas negara. Rencana teror, dengan begitu, dapat terkoordinasi di dalam satu komando di seluruh dunia. Pola komunikasi massif seperti ini juga berkat peran media sosial.

Selain sebagai alat penyampaian gagasan dan perasaan, media sosial juga digunakan untuk komunikasi, baik dalam lingkup publik ataupun grup terbatas. Mulai dari komunikasi ringan hingga rencana strategis dan terperinci.

Jika kekacauan seperti yang saya pikirkan terjadi, maka sejak awal setiap elemen harus bekerja sama untuk menghindarnya, demi menjaga ketenangan hidup bersama. Masyarakat memiliki peran penting untuk mendampingi keluarganya menggunakan media sosial. Tindakan pendampingan ini jauh lebih baik daripada melakukan serangkaian tindakan teknis, seperti pembatasan menggunakan media sosial. Namun ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Sedangkan pemerintah berperan menjaga keutuhan NKRI dari bahaya radikalisme dan teror para oknum pengguna media sosial. Caranya adalah melarang masyarakat menggunakan media sosial atau ‘memotong’ konten di dalamnya hingga melakukan pemblokiran media sosial tersebut.

Namun, kebebasan dan hak saya sebagai warga negara tidak boleh dibatasi pemerintah. Saya berhak memilki akun media sosial dan menggunakannya sesuai asas manfaat yang saya inginkan.

Pemerintah juga tidak boleh membatasi konten apa saja yang hendak saya baca, sebarkan, dan komunikasikan di media sosial. Tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan pemerintah karena akan membatasi hak warganya.

Jika sebuah pilihan sudah disuguhkan, pemerintah tidak berhak melarang saya untuk ambil bagian dalam suguhan itu. Kecuali jika suguhan itu benar-benar tidak ada, maka hak saya hanya ada pada ketiadaan itu.

Dalam kaidah HAM, sebuah negara memang diperbolehkan menurunkan standar HAM selama negara tersebut dalam keadaan genting. Dengan catatan, tidak boleh ada diskriminasi dalam menerapkan standar terhadap kelompok tertentu. Namun, persoalannya adalah kegentingan itu juga harus punya standar baku. Standar yang harus disepakati semua kalangan dan memiliki legitimasi hukum.

Baca juga:

Pemerintah tentu akan sangat ‘pusing’ jika melakukan penyaringan terhadap konten-konten tertentu yang dianggap mengancam NKRI, mengingat jutaan konten tersebar tiap jam. Dibutuhkan usaha sangat keras jika melakukan penyaringan semacam itu.

Namun, jika operator media sosial itu mau bekerja sama memotong informasi, konten, dan komunikasi yang mengancam bagi keutuhan NKRI, dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, tentu itu akan sangat membantu.

Segala aturan yang ada di dalam media sosial tentu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Selama itu ada di dalam media sosial, maka setiap orang di setiap tempat dan waktu bebas menggunakannya. Kecuali sang pemilik tidak lagi menyediakan ‘menu’ tersebut, maka saya sebagai pengguna tidak bisa lagi menggunakan sesuatu yang tidak ada.

Inilah yang harus dinegosiasikan pemerintah kepada para pemilik media sosial. Pemerintah harus memberikan standar tertentu konten-konten yang boleh disediakan media sosial jika ingin tetap eksis di Indonesia.

Jika negosiasi standar tersebut tidak menemui kata sepakat, maka kedua belah pihak harus memutuskan kesepakatan yang sudah terbentuk. Dengan kata lain, pemerintah harus melakukan pemblokiran media sosial yang tidak mau mengikuti aturan main di Indonesia.

Tetapi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan reaksi yang akan muncul dari para pengguna apabila pemblokiran media sosial itu dilakukan. Saya tidak bisa membayangkan betapa sepinya hidup saya jika pemerintah, misalnya, memblokir Facebook. Bukan tidak mungkin protes akan menghujani pemerintah. Apalagi jika tindakan protes itu ditunggangi kepentingan politik, bisa ribut lagi negeri ini kalau begitu.

Lalu, apakah pemblokiran media sosial itu akan membatasi hak warga negara? Sama sekali tidak. Saya tidak berhak atas sesuatu yang tidak ada. Ibaratnya, saya tidak mungkin mendapat palu di dalam rumah makan.

Tentu, jika saya tidak ingin memesan makan di rumah makan tersebut, maka saya tidak boleh ada di dalamnya. Sebaliknya, jika saya ingin tetap ada di rumah makan itu, tidak mungkin saya memesan palu. Saya tidak berhak atas sesuatu yang tidak ada. Hak saya hanya ada pada ketiadaan itu.

Nia Annasiqie
Latest posts by Nia Annasiqie (see all)