Pemilu sebagai Upaya Kudeta terhadap Penjahat Demokrasi

Pemilu sebagai Upaya Kudeta terhadap Penjahat Demokrasi
©The Conversation

Pemilu sebagai Upaya Kudeta terhadap Penjahat Demokrasi

Sedari awal, demokrasi membawa harapan sebagai sistem yang mampu menciptakan perubahan dalam sekrup politik dan kultural. Demokrasi seolah menjadi angin segar terhadap perbaikan kondisi masyarakat lewat nilai serta prinsip yang dibawanya, seperti kebebasan, menghargai pendapat, toleransi, kesetaraan, dan keterbukaan. Namun dalam perjalanannya, demokrasi memiliki banyak catatan hitam dalam pelakasanaanya.

Pada dasarnya, demokrasi dijalankan guna membentuk entitas pemerintah sebagai struktur kekuasaan pada negara dengan warga negara, atau hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Aristoteles, seorang filsuf politik, memberikan argumen yang sangat baik dalam menerangkan hakikat kekuasan, yakni hakikat kekuasaan nantinya bersifat timbal balik.

Publik membutuhkan penguasa, pemerintah, sekaligus pemimpin untuk menjamin tercapainya kebutuhan yang tepenuhi. Di sisi lain, publik juga turut memberikan legitimasi terhadap para pemegang struktur kekuasaan, atau pemerintah, sebagai penguat posisi mereka karena tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan di kala publik tidak memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mendapatkan kekuasaan.

Sayangnya pemahaman atas poin ini kian menghilang yang akhirnya menyebabkan lahirnya para “penjahat demokrasi” yakni mereka yang telah mendapatkan tampuk kekuasaan dari publik, namun justru tidak mengakomodir kepentingan publik itu sendiri,dan malah mempermainkan demokrasi menjadi tidak pada jalan yang seharusnya.

Meskipun rekam jejak perjalanan demokrasi sebagai sistem negara bisa dirunut hingga zaman Yunani Kuno. Namun kondisi pada zaman dahulu tidaklah jauh berbeda dengan konteks zaman kontemporer dimana pelaksanaan demokrasi nyatanya memiliki banyak kekurangan serta catatan dalam pelaksanaan di sistem pemerintahan.

Berbagai catatan tersebut salah satunya dapat dibaca lewat perilaku politikus sebagai aktor pelaksana demokrasi yang mencederai nilai serta prinsip demokrasi itu sendiri.

Perilaku jahat yang telah mencederai demokrasi kian awet di kala dilakukan di negara yang penduduknya mudah dibodohi dalam situasi politik, seperti di Indonesia. Hal ini bisa dilihat kala pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu sebagai prosedur pergantian kepemimpinan secara demokratis dilaksanakan.

Baca juga:

Dalam pemilu, suara rakyat adalah instrumen legitimasi sekaligus untuk memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung secara transparan, akuntabel dan tak partisan sehingga hasilnya mendapat kepercayaan penuh dari publik. Namun sayangnya, dalam perjalanan pemilu di Indonesia kian menunjukkan bahwa proses pemilu yang diharapkan sebagai proses transisi kepemimpinan yang mampu membawa angin segar namun menjadi curang karena pemilu dilakukan dengan tidak adil dan penuh kecurangan.

Dampak lain dari pemilu curang akan melahirkan para penguasa yang menjadi penjahat demokrasi, karena mereka mengikuti pemilu bukan untuk tujuan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat, namun justru mencederai kepentingan rakyat.

Jika kita tilik sejarah, pada awal kemerdekaan Indonesia para kaum terdidik dan negarawan berupaya agar ide demokrasi dintrodusir sebagai sistem pemerintahan yang dicita-citakan supaya mampu membawa kesejahteraan bagi warga negara. Pemilu 1955 menjadi momen dimana penyelenggaraannya berjalan sangat demokratis menjadi momok spirit bagaimana demokrasi dicita-citakan.

Namun sayangnya setelah Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin, kualitas demokrasi di Indonesia kian menyurut, hingga kekuasaan negara jatuh pada orde baru di bawah Soeharto yang kian menggerus kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Sistem politik otoriter ala Soeharto yang berpusat pada ekskutif dijalankan dengan melegitimasi kekuasaan pada poros presiden. Kekuasaan yang luar biasa dipegang oleh Soeharto kala itu dapat dilihat lewat keperkasaan rezim orde baru mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan bernegara, termasuk aktivitas sosial politik.

Pemilu kala rezim orde baru hanya sebatas bentuk formalisme belaka yang hanya memperlihatkan rutinitas politik dengan kualitas demokrasi yang rendah, dan cenderung seperti anti-demokrasi. Soeharto sebagai penjahat demokrasi pada akhirnya dilengserkan, dan dimulailah masa reformasi dengan poros kekuasan tidak lagi tersentralisasi dan diharapkan lebih setara dan demokratis.

Pada era reformasi yang berlangsung hingga sekarang, pemilu didorong untuk dilaksanakan secara lebih adil, tranparan, akuntabel, serta tidak partisan sehingga menghasilkan kepercayaan penuh dari publik untuk hasil pemilu nantinya.

Namun jika dikritisi lewat pandangan budaya politik dapat dilihat meskipun format dan struktur politik sudah jauh lebih demokratis jika dibandingkan dengan era Orde Baru, tetapi kultur politiknya masih belum mengalami transformasi, karena itu demokrasi di Indonesia masih dalam tataran prosedural, belum merupakan demokrasi yang substansial (Wahyono, 2012).

Halaman selanjutnya >>>
Muhammad Iqbal Kholidin