Pemuda dan Republik Korupsi

Oleh sebab itu, dalam peliknya korupsi akhir-akhir ini, mestinya pemuda perlu menghidupkan kembali sendi-sendi demokrasi setiap individu maupun komunitas. Demokrasi bukan lagi hegemoni kelompok elit semata tetapi menjadi tugas bersama. Karena urusan bersama, maka pemuda hadir di dalamnya secara aktif dan sadar.

Dengan kata lain, apapun situasinya pemuda harus tampil beda dan berpikir out of the box, mewujudkan Indonesia sejahtera jalan menuju perubahan.

Melawan Korupsi

Komitmen bangsa berantas korupsi perlu kita bumikan. Korupsi masalah akut bangsa kita. Beberapa hari lalu kita melihat Kepala Daerah yang tertangkap KPK.

Tercatat semakin banyak operasi tangkap tangan (OTT) tahun 2018 ini. Dan ratusan kepala daerah sudah jadi tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi. Tentu ini menjadi evaluasi lebih mendalam, ada apa dengan birokrasi kita?

Noda hitam yang birokrasi kita alami makin hari makin menjadi. Ada yang bilang karena konsekuensi sistem politik kita yang mahal mengalami kepala daerah melakukan korupsi. Dan itu, sah sah saja, bukan berarti menafikkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Dan kita butuh cara-cara luar biasa pula (exstra ordinary need) untuk memberantasnnya. Entah itu, lewat Undang-undang merevisi biaya politik atau aturan penyertaan lainnya. Intinya, perlu ada kultur birokrasi yang kedap korupsi mulai dari moralitas politisi atau birokrat itu sendiri.

“Generasi muda yang bekerja sebagai aparat birokrasi menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan birokrasi. Karakteristik anak muda yang anti kemapanan, memiliki idealisme besar, kreatif dan berani selayaknya mampu kita berdayakan sebagai daya pendorong utama lahirnya reformasi birokrasi. Berbagai terobosan dan keberanian perlu birokrat muda lakukan guna mempercepat laju perubahan yang kita cita-citakan.

Beberapa aspek determinasi kinerja birokrasi yang perlu jadi perhatian birokrat muda di antaranya, menggerakkan birokrat muda, keberanian melakukan diskresi, orientasi terhadap perubahan, melawan paternalisme, etika pelayanan publik, kontrol dan pengaduan Publik, dan sistem intensif”, (Baca; Jurnal Integritas, “Peran Birokrat Muda sebagai Agen Utama Reformasi Birokrasi”).

Baca juga:

Prilaku birokrasi dan politik yang feodalistik menghantarkan pemerintah yang korup. Tidak akan membuat suatu pemerintah berjalan sesuai bonum commmune yang publik luas harapkan. Tetapi bagaimana menerapkan sikap feodalistik kita adopsi dalam pemerintahannya.

Birokrasi kita perlu rejuvenasi kembali dan tampil dengan membawa semangat baru dalam perpolitikan dan birokrasi. Kepala daerah harus kreatif, inovatif dan melawan kebiasaan buruk yang instan dan memperkayai diri sendiri atau kelompok