Pemuda, Penyelamat Rupa Parlemen

Pemuda, Penyelamat Rupa Parlemen
Ilustrasi: IST

Rupa parlemen memang sangat memprihatinkan. Alih-alih menjadi panutan atau penyambung aspirasi rakyat, malahan menjadi olok-olok sebagian masyarakat. Tidak mengherankan jika hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi paling buncit terkait tingkat kepuasan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Hanta Yuda selaku Direktur Poltracking, lembaga yang mempunyai misi menghasilkan kajian dan analisa politik yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan menilai kinerja DPR 2017 sebagai yang terburuk sepanjang masa. Selain karena tidak profesional dalam fungsinya sebagai wakil rakyat, gonta-ganti pimpinan, tersangkut masalah hukum, hingga beberapa kali diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena melakukan pelanggaran etik.

Seolah-olah Parlemen saat ini berada dalam keterpurukan. Terpuruk dalam arti: mereka (wakil rakyat) tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, malah sering berulah dan menimbulkan kekacauan.

Masih ingat ulah “Papa minta saham” yang sangat ramai diberitakan oleh media? Sampai-sampai mencatut nama Presiden Jokowi demi kepentingan pribadi? itu salah satu kelakuan Dewan Perwakil Rakyat (DPR). Dan, yang paling memperihatinkan adalah ulah itu dilakukan oleh ketua mereka yang katanya “terhormat”.

Ulah mereka yang tak kalah menggelikan terjadi dalam rapat antara Komisi III DPR dengan para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu anggota DPR memprotes para komisioner KPK hanya karena mereka tidak mengawali kata “yang terhormat” kala berbicara dengan wakil rakyat. Ulah tersebut terjadi bulan September 2017.

Hal tersebut tentu menggelikan. Hanya karena tak disertai “yang terhormat”, para wakil kita itu ngambek, bahkan menjadikannya sebagai perkara penting dan harus diperdebatkan dalam rapat. Wakil rakyat lebih mementingkan kata “yang terhormat” untuk diri mereka sendiri ketimbang menyuarakan aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi.

Pemaparan di atas hanya sedikit dari ulah wakil kita yang “sangat memprihatinkan”. Belum lagi jika ulah mereka yang lain dipaparkan, seperti korupsi yang seolah sudah menjadi hobi mereka, kinerja yang tak berdampak apa-apa bagi masyarakat, budaya kongkalikong di lingkaran DPR, dan lain sebagainya.

Jika dijelaskan satu per satu, barangkali membutuhkan waktu satu minggu, bahkan lebih. Atau jangan-jangan fungsi mereka yang sering disebut “wakil rakyat” memang membuat ulah? May be.

Inilah rupa absolute wakil rakyat saat ini. Lantas, apakah kondisi demikian akan selamanya menjamur dalam tubuh parlemen? Tentu saja kita semua berharap hal tersebut dapat berubah, lebih baik tentunya. Lantas, siapa yang akan mengubah rupa itu?

Ya, kaum mudalah yang mempunyai peran paling penting dalam perubahan tersebut. Sebagai penerus bangsa. mereka diharapkan mampu menyelamatkan parlemen pada kondisi “memprihatinkan”, mengembalikan parlemen pada koridor yang sesungguhnya, yaitu menjalankan fungsi mereka secara amanah dan profesional.

Kenapa Kaum Muda?

Pemuda berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Pemuda dianggap sebagai golongan yang masih memiliki peluang besar untuk memberi sumbangsih terhadap Negara.

Terlepas dari sejarah revolusi pemuda, mulai dari awal proklamasi kemerdekaan sampai pada era reformasi, ada beberapa hal yang menjadikan dirinya sebagai tumpuan dan harapan untuk  kemajuan bangsa.

Pertama, spirit pemuda. Semangat jiwa muda sudah menjadi modal utama mereka sebagai generasi penerus dan pembaru bangsa. Dengan semangat membara, pemuda diharapkan membawa dampak positif bagi bangsa, khususnya parlemen.

Dengan spiritnya, sudah seharusnya pemuda menanamkan model demokrasi yang terpuji dan mendidik, bukan praktik ‘demokrasi’ terdahulu yang cenderung menghalalkan segala cara untuk menciptakan sebuah kemenangan.

Keterlibatan pemuda dalam parlemen, baik secara partisipan maupun sebagai aktor utama, ini akan menyelamatkan rupa parlemen di mata masyarakat. Semangat muda itulah yang selalu menimbulkan rasa optimis dan kepercayaan besar untuk parlemen yang lebih maju dan modern.

Kedua, independen. Sekiranya inilah alasan kuat kenapa harus pemuda. Golongan muda masih berada dalam kondisi yang tidak sedang diselimuti oleh banyak kepentingan.

Sifat kedua ini yang mampu mengubah rupa parlemen. Ideologi-ideologi muda yang diperoleh di Perguruan Tinggi (kampus), misalnya, serta keterlibatannya dengan masyarakat sosial masih belum tercemari oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Oleh sebab itu, dengan independensi dan kemandiriannya, pemuda menjadi satu-satunya harapan untuk mengembalikan marwah wakil rakyat. Bukan wakil rakyat yang tertidur saat rapat tentang rakyat, dan “mata melongo” pada saat wacana bagi-bagi proyek.

Ketiga, pengetahuan. Boleh kita berbangga dengan semangat muda. Akan tetapi, unsur pengetahuan tidak boleh ditinggalkan. Bukan maksud penulis membanding-bandingkan pengetahuan antara kaum tua dan yang muda, tetapi hanya perbedaan pada aspek perkembangan pengetahuan yang semakin pesat.

Penulis kira para sahabat sepakat ketika penulis mengatakan, ”Beda zaman beda kualitas.” Zamanlah yang menjadi pembeda utama dari kedua generasi tersebut.

Dalam hal ini, penulis justru mengatakan generasi muda “lebih unggul”. Sebab, pengetahuan di zamannya dianggap lebih modern. Akses pengetahuan tersedia di mana-mana. Dan ini memudahkan kaum muda untuk mengisi dan mempersiapkan diri sebagai generasi emas bangsa.

Pengetahuan yang dimiliki kaum muda tersebut menjadi aset besar untuk parlemen. Apalagi untuk mewujudkan parlemen yang modern sebagaimana yang selama ini dicita-citakan oleh wakil rakyat.

Modernisasi yang dimaksud adalah parlemen harus mengikuti perkembangan zaman. Senada ungkapan Winantuningtyastiti, Sekretaris Jenderal DPR RI, bahwa salah satu karakteristik modernisasi parlemen antara lain adalah seberapa besar proses-proses kerja DPR berbasis teknologi informasi.

Inilah komitmen awal para wakil rakyat untuk memanfaatkan media sosial. Agar masyarakat bisa mengakses, mengontrol, dan mengawasi kinerja parlemen secara luas dan transparan.

Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa hal di atas bukan lagi sesuatu yang asing bagi kaum muda. Karena mereka sudah memiliki pengetahuan yang sesuai dengan zaman dan pada kompetensi masing-masing, yang kemudian disebut generasi “milenial”.

Ketiga poin di atas menjadi potensi besar yang dimiliki golongan muda. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya dalam kerja nyata, termasuk dalam peranan sebagai wakil rakyat.

Hal tersebut juga menjadi dasar keberanian pemuda untuk menyuarakan kebenaran. Sebab, salah satu khas pemuda adalah “pemberani”. Maka sudah sewajarnya seorang sastrawan sehebat Pramoedya Ananta Toer pernah berpesan kepada angkatan muda:

“Jangan berlagak bodoh, kalian cukup pandai, kalian cukup punya keberanian, kalian cukup punya keahlian untuk mempersatukan angkatan muda. Bergeraklah terus sampai tujuan.”

Tawarkan Kualitas Diri Bukan Popularitas Family

Kaum muda boleh berbangga dan berbesar hati dengan segala potensi yang ada pada dirinya. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu dihindari para pemuda, yakni bergantung pada popularitas keluarga besar.

Sebab, menuju pemilihan wakil rakyat 2019, begitu banyak kaum muda yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi aktor utama di DPR. Ini bukan hal yang negatif, malah menjadi kabar gembira bagi kita, agar nantinya para pemuda tersebut bisa mengubah rupa wakil rakyat yang lebih bermartabat.

Tetapi, perlu dipahami bersama, sebelum terjun dalam parlemen, ada satu hal yang harus digarisbawahi oleh kaum muda, yaitu “tawarkan kualitas diri sendiri, bukan kepopuleran family dan kolega.”

Jika yang dikedepankan adalah popularitas family, maka yang terjadi bukan justru memperbaiki rupa parlemen, malahan memperkokoh laku bobrok para wakil rakyat.

Oleh karena itu, jika benar-benar berniat mengubah rupa parlemen, sudah seharusnya justru menonjolkan kualitas diri sebagai kaum muda. Bukan nama besar ibu atau bapaknya yang menjadi seorang Gubernur, Bupati, Kapolri, Presiden, dan popularitas kolega-kolega lainnya.

Mereka yang terpilih menjadi wakil rakyat harus berdasarkan kualitas mereka masing-masing, bukan karena popularitas family, sebab hal demikian akan menghilangkan independensi seorang pemuda.  Ini yang juga dikhawatirkan akan memperkokoh laku kekuasaan warisan di tubuh parlemen. Setelah kekuasaan sang ayah, kemudian diwariskan ke anak, cucu, cicit, dan seterusnya.

Tidak salah jika Iwan Fals sang legend menulis dalam lirik lagunya yang berjudul “Surat Untuk Wakil Rakyat” untuk menggambarkan rupa parlemen:

… wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman-teman dekat
Apalagi sanak famili…

#LombaEsaiPolitik

*Hedi Basri, Penulis berasal dari pedalaman Sulbar, yang diberi kesempatan mengadu nasib di Yogyakarta. Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Filsafat Agama.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Peserta Lomba (see all)