Pendidikan Gratis Hak Semua Anak Bangsa

Pendidikan Gratis Hak Semua Anak Bangsa
©Ist

Nalar Warga – Hampir di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, pemerintah daerahnya punya program pendidikan gratis. Ada yang sampai SMU seperti Jakarta, tapi ada juga yang cuma sampai SMP.

Sayangnya, kebanyakan yang gratis itu cuma untuk sekolah negeri. Sementara yang swasta tetap bayar, walau ada juga bantuan dari Pemda atau pemerintah pusat dalam bentuk BOS atau BOP.

Perlu diketahui bahwa jumlah sekolah negeri (yang gratis) itu kayak piramida: SD banyak – SMP tambah sedikit – SMU makin sedikit. Ini menyebabkan untuk masuk ke sekolah tersebut ada persaingan. Nilai bagus bisa masuk dan sebaliknya, nilai jelek, harus ke swasta.

Di sini, menurut saya, letak “ketidakadilan”-nya. Bayangkan ada dua orang anak bersekolah di SD yang sama. Satu miskin dan satu kaya.

Anak miskin sangat mungkin gizi kurang, peralatan perlengkapan tidak lengkap, dan orang tua juga kurang pendidikan. Sehingga mungkin orang tua tersebut kurang baik dalam mendidik anaknya di rumah. Mungkin suka dipukul yang menyebabkan daya tangkap anak rendah. Ujungnya, ketika ujian di sekolah, nilai jelek dan bisa masuk SMP negeri dan harus ke swasta dan bayar.

Sedangkan anak kaya yang gizi cukup, peralatan perlengkapan memadai, dan orang tua berpendidikan, sehingga daya tangkap dan nalar anak bagus. Ketika ujian, dapat nilai tinggi dan berhasil diterima masuk SMP negeri dan gratis.

Anak miskin sekolah di SMP swasta bayar dan anak kaya sekolah di SMP negeri gratis. Hal ini juga terjadi ketika anak SMP mau masuk SMU. Karena di setiap sekolah negeri ada persyaratan nilai ujian tertentu untuk bisa masuk. Makin tinggi nilai, maka kesempatan untuk masuk di sekolah negeri, apalagi yang unggulan, makin tinggi. Sedang anak miskin cuma bisa masuk swasta yang kualitas rendah.

Pertanyaannya, apa solusi untuk masalah ini?

Baca juga:

Menurut saya, ada satu solusi yang mungkin tepat. Silakan warganet koreksi kalau kurang pas. Yaitu, setiap tahun APBD dan APBN pasti anggarannya mencapai 20 persen atau lebih dari total APBD/APBN karena ini adalah amanat UU.

Dan pengalaman saya di Jakarta, pasti ada anggaran untuk renovasi atau bangun sekolahan. Maka usul saya, bangunlah sekolah tersebut sekaligus 10 – 12 lantai. Kalau perlu, pakai lift biar bagus sekalian.

Kenapa harus setinggi itu lantainya? Supaya muat sekaligus SD-SMP-SMU negeri di tempat yang sama. Jadi lulusan SD akan diterima di SMP dan lulusan SMP akan diterima di gedung sekolah yang sama.

Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak usia sekolah untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama bersekolah di sekolah negeri yang gratis (pendidikan gratis). Ditambah Pemda harus terus-menerus meningkatkan kualitas gurunya.

Kecuali, misal, anak orang kaya yang ingin masuk sekolah swasta dengan kualitas bagus, ya silakan pilih sendiri sekolahnya. Tapi ini semua kembali pada keberpihakan kepala daerah kepada si miskin. Gubernur, bupati, wali kota harus punya political will dan bikin perencanaan politik anggaran yang betul-betul berpihak kepada yang lemah.

Dan kalau Anda Menteri Nadiem Makarim bisa menginisiasi dan betul-betul melaksanakan ini, saya yakin nama Anda akan harum. Sekian, mudah-mudahan bisa terlaksana.

Khusus kepada Pak Gubernur Anies Baswedan, saya berharap Anda memulai ini di Jakarta. APBD Jakarta sangat besar dan mampu untuk bangun sekolah 12 lantai bahkan lebih. Bisa dimulai bikin 1 gedung di tiap kota dan kabupaten di Jakarta.

*Taufiqurrahman

Warganet
Latest posts by Warganet (see all)