Pendidikan Indonesia: Hak Mereka yang Punya Uang dan Kuasa

Pendidikan Indonesia: Hak Mereka yang Punya Uang dan Kuasa
©Suara Jogja

Pendidikan Indonesia: Hak Mereka yang Punya Uang dan Kuasa

Isu Pendidikan sudah tidak asing bagi kita, terutama jika itu menyangkut sistem dan regulasinya yang membingungkan, terkesan plin-plan, dan kontroversial. Bagaimana tidak, mengingat setiap pergantian Menteri, maka akan disertai adanya pergantian kebijakan kurikulum yang masif, seakan ingin menghapus jejak kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, dan berujung pada dana anggaran yang fantastis.

Nyatanya, transparansi dari pengalokasian dana APBN untuk pendidikan sering kali tidak tepat sasaran, mempergunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, bahkan tak jarang jika dana tersebut tak tahu lari kemana.

Di sisi lain, pendidikan menjadi makin ekslusif, mengingat kebijakan pemerintah justru selalu terkesan mempermudah golongan tertentu, tanpa memikirkan golongan yang “termarginalkan”. Pendidikan yang harusnya menjadi hak semua warga negara, dan pemerintah yang harusnya mengupayakan pemerataan pendidikan bagi rakyat Indonesia, nyatanya masih mencetak hak istimewa bagi mereka yang punya uang dan kuasa.

Bagaimana bisa Indonesia memimpikan menjadi negara maju jika masyarakatnya saja makin dipersulit untuk menjadi orang berpendidikan? Bagaimana bisa wacana ‘Indonesia Emas’ terealisasikan sedangkan pendidikan saja masih tidak diperhatikan sebagai urgensi di negara ini?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 (dalam Selamat. F., 2024), Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) atau Gross Enrollment Ratio (GER) Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya, dengan capaian APK-PT yang baru mencapai 31,16 persen. Dengan capaian tersebut, Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Mengingat bahwa data UNESCO menunjukkan GER secara global meningkat dari 19 persen di tahun 2000, menjadi 40 persen pada tahun 2020.

Terkait dengan definisi APK-PT sendiri, menurut Selamat (2024), “…APK-PT adalah parameter yang menunjukkan komitmen negara dan masyarakat untuk memenuhi hak dasar penduduk dalam memperoleh akses pendidikan tinggi secara mudah dan berkualitas…”.

Kebodohan macam apa yang sedang digemborkan hari-hari ini? Desakan mahasiswa terkait makin tingginya UKT (Uang Kuliah Tunggal), ditambah dengan adanya uang pangkal yang melambung tinggi, justru direspons oleh pejabat Kemendikbudristek dengan narasi bahwa perguruan tinggi bersifat tersier.

Baca juga:

“Tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan ini adalah tersiery education. Jadi bukan wajib belajar,” kata Prof. Tjitjik Tjahjandarie selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek (Mashabi & Kasih, 2024).

Pernyataan tersebut menjadi kurang tepat dan secara tidak langsung menunjukkan sisi diskriminatif dalam dunia pendidikan. Pemerintah seharusnya memberikan dan menyediakan akses untuk mendukung agar masyarakat dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dan bukan hanya terpatok dengan adanya wacana “wajib belajar”, yang justru mematahkan semangat masyarakat untuk menimba ilmu, serta memperkuat stigma masyarakat terhadap bobroknya pendidikan di negara ini.

Sungguh mengherankan jika pejabat berwenang sendiri yang seakan-akan mengkotak-kotakan pendidikan berdasarkan wajib dan tidaknya. Terlebih, permasalahan ini seharusnya difokuskan pada solusi terkait biaya yang mahal, yang akhirnya menghambat mimpi para calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah menempuh jenjang perkuliahan.

Sebenarnya, perihal mahal atau murah memanglah relatif, namun pendidikan seharusnya didesain agar dapat menjangkau dan dijangkau semua kalangan. Tapi pada kenyataannya, negara makin bersahabat dengan sistem kapitalisme, di mana pendidikan sedang diperjual-belikan, menjadi ajang perlombaan bagi orang kaya, dan seakan-akan mereka juga yang kelak akan diberikan akses istimewa (privilege) untuk berkuasa di negara ini.

Lalu bagaimana nasib mereka yang berada pada kelas menengah ke bawah? Mengingat tidak semua masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, mendapatkan bantuan/beasiswa yang menjadi haknya. Dengan harga yang tidak affordable, tentunya menimbulkan dilema tersendiri bagi mereka, antara memaksakan diri agar tetap melanjutkan ke perguruan tinggi, atau justru melepas mimpinya dan memilih untuk mencari pekerjaan seadanya.

Dari sini kita juga bisa merefleksikan kembali, apakah benar pendidikan di perguruan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib? Apakah ini menandakan bahwa pendidikan di bangku perkuliahan hanya untuk golongan elite dan untuk pemenuhan atas gengsinya saja?

Kalau memang perguruan tinggi tidak wajib, mengapa lowongan pekerjaan selalu memberikan syarat terkait riwayat pendidikan? Mengingat bahwa menjadi lulusan sarjana saja sangat sulit mendapat pekerjaan, apalagi jika tidak menempuhnya sama sekali?

Hal ini selaras dengan pernyataan Abdullah & Gani (2022) yang menyatakan bahwa, “…pendidikan tinggi sangat penting untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan untuk menjadi tenaga kerja…” dilanjut dengan pernyataan, “…Dalam dunia kerja, untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintah, seseorang harus memegang gelar terakhir setidaknya di tingkat perguruan tinggi, sekolah sekolah menengah atas dan gelar sarjana dengan gelar sarjana diperlukan. Demikian pula syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi karyawan suatu perusahaan memiliki setidaknya ijazah sekolah menengah dan bergelar sarjana atau lebih tinggi dari itu. Nilai realitas sosial lebih tinggi daripada kuliah atau bergelar sarjana…”.

Baca juga:

Jadi, apakah negara sedang bertujuan untuk mencetak generasi-generasi buruh? Dengan permasalahan ini, negara seakan-akan sepakat untuk melanggengkan pernyataan “yang miskin akan makin miskin, dan yang kaya akan makin kaya”. Bukankah ini sangat tidak adil?

Masyarakat miskin seakan-akan dipupuskan harapannya di negeri sendiri, hanya karena kalah secara finansial. Sedangkan yang kaya disambut dengan senyum bahagia, karena merekalah yang bisa menopang pendanaan pendidikan dengan segala kapitalismenya.

Konsep klasik akan terus berlanjut, di mana yang kaya akan menjadi atasan, dan yang miskin akan menjadi bawahannya. Lantas, ke mana larinya hak warga negara yang dijanjikan dan termuat di dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) sampai dengan (5) UUD 1945?

Referensi

Margaretha Ayudhia
Latest posts by Margaretha Ayudhia (see all)