Pendidikan Kita Laksana Makanan Basi yang Dihidangkan

Pendidikan Kita Laksana Makanan Basi yang Dihidangkan
©Dok. Pribadi

Pendidikan Kita Laksana Makanan Basi yang Dihidangkan

Pendidikan adalah instrumen untuk memajukan kesadaran seseorang. Sebagai proses pembebasan dalam memberantas buta huruf, dan ketidak tahun. Banyak parah tokoh bangsa merumuskan konsep pendidikan yang ideal dalam melihat persoalan bangsa hari ini dan masa depan.

Konsep pendidikan yang bermutu tentunya sangat penting untuk mendidik generasi baik secara intelektual, emosional, dan spiritualitas. Tujuannya adalah agar setiap generasi dan masyarakat pada umumnya dapat terbentuk menjadi manusia dengan kepribadian humanis dan berbudi luhur. Hingga menciptakan stimulus terhadap kepekaan pada lingkungan sosial yang kian amburadul akibat sistem.

Di era sekarang, orientasi pendidikan tak hanya dijadikan sebagai jalan membebaskan dari ketidak tahun. Namun, lajunya perkembangan peradaban saat ini—pendidikan lebih tepatnya untuk kebutuhan ekonomis, dan memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik. Itulah mengapa banyak adagium dari para orang tua pada setiap anak hari ini, salah satunya “Sekolah yang benar biar bisa jadi orang”—jelas ini tak asing di telinga kita, dan cenderung pragmatis.

Tetapi, apa boleh buat? Inilah dinamika kehidupan di era kapitalisme pasar bebas—tingginya biaya hidup, dan terjebak dalam lingkaran keterpurukan ekonomi, semuanya dipaksa memanfaatkan setiap peluang untuk kebutuhan hidup termasuk pendidikan.

Bersekolah tinggi-tinggi agar mendapatkan pekerjaan yang layak, begitulah perspektif mayoritas masyarakat pada umumnya. Sementara minimnya lapangan pekerjaan tidak menjamin seorang yang memiliki gelar berlipat ganda—yang koheren dengan realitas sesungguhnya di luar sana.

Fakta makin sempit dunia kerja, cenderung melahirkan sikap pesimistis pada sebagian populasi masyarakat Indonesia. Maka tak jarang, ada yang menganggap bahwa bersekolah hanya buang-buang waktu dan uang lebih baik langsung kerja saja. Padahal pada dasarnya pendidikan itu memproduksi atau mencetak calon pemimpin bangsa di masa depan.

Sementara itu, lembaga pendidikan dan sistem yang diatur hari ini, justru menyiapkan tenaga kerja dalam persaingan industri; mencetak robot-robot industri dan sekrup-sekrup pembangunanisme, ya, itulah pendidikan kita hari ini, terlihat mengerikan bukan?

Baca juga:

Memproduksi tenaga kerja untuk kepentingan industri saat ini, diatur melalui pola Link and Match yang diwariskan sejak masa orde baru. Pola itu mempertegas hubungan antara pendidikan tinggi, dan industri yang diprakarsai sikap arogansi kekuasaan demi kelancaran pembangunan. Setelah reformis, perkembangan pendidikan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Bahkan sebagian kebijakan masih diturunkan sampai sekarang termasuk pola Link and Match yang menjadikan laboratorium lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi sebagai pusat riset untuk kepentingan industri dan pemerintah. Yang pada esensinya, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan menguatnya intervensi modal ke dalam perguruan tinggi. Sehingga kurikulum pendidikan semakin diprakarsai dan dituntut mengikuti pola industri yang diarahkan berdasarkan kebutuhan pragmatis korporasi.

Namun bukan itu saja permasalahan pendidikan kita. Praktik kapitalisasi dan komersial, sudah menjadi warisan sejarah bangsa. Ini menjadi kausa prima dari tingginya angka pembengkakan putus sekolah pada anak-anak di era sekarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam rentang umur 7-12 tahun 99,1% sedangkan rentang umur 19-24 tahun sebesar 26,85%.

Data ini menunjukkan, keterlibatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan masih cukup minim. Sebagian besar, diakibatkan karena mahalnya biaya pendidikan yang sama sekali tidak selaras dengan pendapatan masyarakat pada umumnya.

Padahal amanat konstitusi dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan “Semua orang berhak mendapatkan pendidikan” yang artinya pendidikan milik bersama—tidak mengenal suku, ras, agama, atau kelas sosial.

Tetapi pada kenyataannya, hal itu tidak pernah direalisasikan bahkan bermunculan regulasi-regulasi terbaru yang mendukung atau melegitimasi kapitalisasi dan privatisasi pendidikan itu sendiri. Misalnya Undang-Undang Sisdiknas no 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 2b “Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut”.

Dan yang lebih mutakhir UU Cipta Kerja (Ciptaker) no 6 tahun 2023 pada pasal 65 ayat 1 menyebutkan “Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha, sebagai mana dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini” yang konsekuensinya setiap Perguruan Tinggi Negeri berlomba-lomba menjadi PTNBH dan berdampak pada tingginya biaya pendidikan.

Negara melepaskan tanggung jawab, dan memberikan wewenang otonom pada perguruan tinggi untuk membiayai dirinya sendiri. Inilah sumber dari kenaikan UKT yang mutakhir. Maka dengan peraturan-peraturan tersebut, pendidikan telah dijadikan sebagai barang dagang  yang menjadi faktor determinan praktik kapitalisasi berkembang.

Halaman selanjutnya >>>
Fikram Guraci