Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi Merusak Demokrasi

Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi Merusak Demokrasi
©Kompas

Nalar Politik – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta Shinta Maharani menyebut penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi merusak demokrasi. Melalui materinya untuk diskusi bertajuk “Keselamatan Jurnalis dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme”, ia mempertanyakan mengapa perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia masih terbilang rendah.

“Jurnalis bekerja memenuhi hak publik dan sudah sepatutnya mendapat perlindungan dari negara. Celakanya, perlindungan terhadap kerja jurnalistik di Indonesia sangat rendah,” beber Shinta dalam diskusi yang digelar Aksi Kamisan Yogyakarta yang mengundang AJI Yogyakarta dan Balairung UGM hari ini (4/4).

Hal itu ia lihat dari data tren kekerasan terhadap jurnalis di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, menambah jumlah kasus kekerasan terhadap wartawan.

“Data Aliansi Jurnalis Independen Indonesia menunjukkan tahun 2020 terdapat 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pelaku paling banyak adalah polisi.”

Jumlah kasus tersebut pun meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 54 kasus. Bentuk-bentuk kekerasannya seperti intimidasi, kekerasan fisik, perusakan alat liputan, perampasan alat kerja hasil liputan, serta ancaman atau teror.

“Lembaga Bantuan Hukum Pers juga mencatat ada 117 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Pelaku paling banyak adalah polisi. Lalu ada tentara, warga, dan pengusaha. Sebagian besar kasusnya mandek dan tidak ditangani dengan serius hingga ke pengadilan.”

Data-data itu, jelas Shinta, menjadi catatan buruk bagi kepolisian dan tentara karena paling dominan sebagai pelaku kekerasan. Situasi inilah yang menurutnya tentu tidak baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Membungkam Jurnalis agar Tidak Menulis

Shinta kembali menegaskan peran penting media massa dalam menjaga prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Bahwa media massa bertanggung jawab menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga. Bahwa tugas jurnalis adalah mengawasi jalannya pemerintahan.

Tak salah kemudian ketika Nurhadi selaku jurnalis berupaya meminta konfirmasi dari mantan Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Apalagi sebelumnya KPK sudah menyatakan Angin sebagai tersangka kasus suap pajak.

“Nurhadi bekerja untuk publik. Bila dia tidak mengungkap kasus suap pajak itu, maka pelanggaran hukum bakal terus merajalela.”

Sialnya, terang Shinta, Nurhadi justru mengalami pemukulan, penyekapan, teror, dipaksa menerima uang, hingga ancaman pembunuhan. Ponselnya yang berisi foto dan data-data penting diambil paksa terduga pelaku yang bekerja sebagai polisi.

“Kekerasan ini motif utamanya adalah membungkam korban agar tidak menulis.”

Komitmen AJI

Selaku perwakilan jurnalis, AJI pun berkomitmen membawa kasus kekerasan Nurhadi ini ke meja hijau. Pihaknya mengandalkan dukungan penuh dari jaringan masyarakat sipil lainnya seperti LBH dan KontraS untuk terus mendesak agar pelaku dibawa ke pengadilan guna mendapat hukuman setimpal.

“Penyelesaian hingga pengadilan ini penting agar tidak jadi preseden buruk. Fakta-fakta penganiayaan harus diungkap terang benderang. Aliansi Anti Kekerasan Jurnalis yang terdiri dari AJI Surabaya, KontraS Surabaya, LBH Pers, LBH Lentera, dan LBH Surabaya terus mengawal proses penyelidikan.”

Shinta pun berharap Presiden Jokowi bisa tegas memerintahkan Kapolri menuntaskan kekerasan terhadap Nurhadi. Ia juga mengajak masyarakat sipil agar memperkuat solidaritas untuk melawan berbagai bentuk pembungkaman kerja-kerja jurnalis, serangan terhadap kebebasan pers, dan penghentian kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Untuk jurnalis di Indonesia dan media massa, harap Shinta lebih lanjut, penting meneruskan liputan investigasi atas berbagai kejahatan yang melatari kekerasan terhadap jurnalis.

“Jangan diam terhadap serangan atas kebebasan pers. Solidaritas terhadap kekerasan akan menjadi lebih baik bila kerja-kerja liputan investigasi mengungkap kejahatan dan pelanggaran hukum diteruskan, menjadi kolaborasi bersama demi kepentingan publik.”