Pengaruh Diskriminasi Rasial dalam Lingkup Berpolitik

Pengaruh Diskriminasi Rasial dalam Lingkup Berpolitik
©Rmol

Pengaruh Diskriminasi Rasial dalam Lingkup Berpolitik

Negara Indonesia lebih dikenal dengan beragam etnis, ras, suku dan budaya. Keberagaman etnis menjadi ciri khas dalam berkebangsaan Indonesia bahkan dalam lingkup pemerintahan.

Sebagai negara yang kaya akan keberagaman, tentunya memiliki berbagai etnis yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi, realitas saat ini, negara selalu dilandasi dengan diskriminasi rasial. Dalam artian, memiliki kelompok, etnis, suku-suku tertentu yang membedakan dengan kelompok lainnya.

Diskriminasi rasial yang terjadi saat ini ingin menegaskan tentang perbedaan etnis bahwa ruang lingkup negara Indonesia, baik dari segi agama, budaya maupun politik selalu dilandasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Maka, diskriminasi rasial sangat menonjol dalam kehidupan berkebangsaan Indonesia, terutama yang terjadi saat ini—lebih tren dengan politik identitas. Politik identitas merupakan sesuatu forum yang merujuk pada perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.

Kehadiran politik identitas sesungguhnya adalah suatu tindakan diskriminasi. Dalam hal ini lebih kepada perbedaan antar suku, agama, budaya dan ras bahkan antara individu dan kelompok. Perbedaan tersebut merupakan suatu tindakan yang memisahkan antara yang satu dengan lainnya sehingga dapat disebut sebagai tindakan rasial. Tindakan rasialisme sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sekarang ini bahkan melanda ke dunia agama dan pemerintahan/politik.

Kedua hal menjadi problem dalam kehidupan berbangsa bahwa dalam beragama sering terjadi pemisahan antara yang mayoritas dan minoritas sedangkan dalam berpolitik selalu membawa kemayoritasan agama dan kelompok. Karena itu, terjadi tidak kompakan dalam membangun sebab selalu mementingkan ambisi-ambisi sendiri bahkan dalam ranah politik saat ini memiliki tingkat kepentingan antara individu dan kelompok sangat tinggi.

Tindakan mementingkan ambisi diri sendiri atau kelompok merupakan suatu sikap diskriminasi karena tidak melihat kepentingan bersama. Hal ini jika disimak lebih mendalam bahwa kehidupan sekarang ini selalu dilandai dengan pemilahan identitas dalam artian merujuk pada kaum minoritas dan mayoritas sehingga terjadinya politik identitas.

Politik identitas adalah suatu kegiatan berpolitik yang cendrung kepada etnis-etnis tertentu seperti ras, suku, budaya dan agama. Maka, diskriminasi rasial pada umum selalu menjerumus ke dalam politik identitas.

Dikriminasi rasial dalam berpolitik mengcakup pada kegiatan berpolitik itu sendiri, misalkan pertama, terjadi tidaksetaraan dalam representasi yaitu terdapat sejumlah partai politik atau calon yang tidak selalu memberikan kesempatan yang sama kepada anggota beragama atau etnis minoritas untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan memegang jabatan publik.

Baca juga:

Kedua, Sentimen Etnis dalam Kampanye yakni Terkadang, beberapa politisi atau partai politik mungkin mencoba memanfaatkan sentimen etnis atau agama untuk memenangkan suara pemilih, yang bisa berujung pada peningkatan ketegangan antar kelompok etnis dan agama.

Ketiga, Diskriminasi dalam Kebijakan Publik, misalkan Beberapa kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah dapat memiliki dampak diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu. Contohnya, dalam hal hak tanah, pemberian izin usaha, atau akses ke layanan publik tertentu. Hal ini menjadi polarisasi dalam kehidupan sosial berpolitik yang menciptakan ketidakharmonisan dalam berkebangsaan.

Ketidakharmonisan diskriminasi rasial merujuk pada ketidakstabilan dan konflik yang timbul akibat ketidaksetaraan dalam berpolitik dan pemerintah, seperti kelompok etnis yang terjadi karena ketegangan antara kelompok beragama yang berbeda dan mengakibatkan kerusuhan, dan polaritasi politik yang menciptakan masyarakat menjadi kubu berlawanan, serta ketidaksetaraan akses ke sumber daya dan peluang, bahkan terjadi pengabaian terhadap hak asasi manusia misalkan, kebebasan beribadah, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam beragama.

Maka, hal ini ingin menegaskan bahwa diskriminasi rasial dalam berpolitik merupakan sesuatu yang menghambat dalam memajukan negara dan mensejahterakan hidup bermasyarakat. Karena itu, hal ini menjadi pertanyaan bagi realitas sekarnag ini bahwa apakah layak negara Indonesia sebagai negara yang beragam suku, ras, agama, dan budaya lebih mementingkan kelompok dan etnis? Pertanyaan ini menjadi landasan refleksi dalam kehidupan sosial, beragama dan politik.

Tindakan mementingkan kelompok dan etnis akan menciptakan sikap egoisme, kesombongan, dan acuh tak acuh terhadap orang lain sebab lebih kepada kepentingannya masing-masing. Maka, pengaruh diskriminasi rasial dalam berpolitik selalu terjadi atau ada dan sulit diatasi karena masing-masing kelompok atau etnis memiliki tujuan tertentu dalam artian lebih mementingkan ambisi mereka tanpa memandang kebaikan bersama (bonum comune) yang menjadi tujuan dasar dari berpolitik itu sendiri.

Karena itu, berpolitik merupakan suatu aspek integral yang tidak memisahkan antara yang satu dengan yang lainya dalam artian memiliki satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan yakni kebaikan bersama.

Kebaikan bersama mengacu pada tindakan dan kebijakan yang harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kerugian yang tidak perlu bagi individu atau kelompok tertentu. Maka, hal ini menjadi landasan dasar dalam lingkup berpolitik bahwa tindakan demi kebaikan bersama dapat merubah prinsip diskriminasi rasial dalam berpolitik sebab manfaat dari kebaikan bersama menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, adil, dan berkelanjutan.

Karena itu, dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua warganya, dengan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Demikian, pengaruh diskriminasi rasial dalam lingkup berpolitik menjadi suatu aspek integral yang perlu disadari demi kelangsungan hidup yang penuh harmonis, sejahtera, dan kerukunan.

Baca juga:
Damianus Suryo Pranoto
Latest posts by Damianus Suryo Pranoto (see all)