Penolak Masa Jabatan Presiden dan Wapres adalah Pengkhianat Reformasi

Penolak Masa Jabatan Presiden dan Wapres adalah Pengkhianat Reformasi
Ilustrasi: Jusuf Kalla | Beritagar

Nalar PolitikDosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, menyebut bahwa siapa-siapa saja yang menolak masa jabatan presiden dan wakil presiden, berarti yang bersangkutan telah menjadi pengkhianat reformasi. Hal tersebut Saiful sampaikan melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (25/7).

“Salah satu inti reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal hanya 2 kali, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi (MK) dan pihak-pihak yang melanggar ini (menolak) adalah pengkhianat reformasi,” tegas Saiful.

Sebenarnya MK punya wewenang meninjau undang-undang dan aturan-aturan di bawah konstitusi. Kriteria penilaiannya adalah konstitusi itu sendiri.

Karenanya, bagi Saiful, MK tak berwenang menilai konsitusi yang sudah ditetapkan selama ini. Bahwa konstitusi secara jelas mengatakan presiden dan wakil presiden hanya boleh dijabat maksimal dua kali.

“Laksanakan saja. Kalau MK membolehkan presiden dan wapres menjabat lebih dari 2 kali, maka MK melanggar konstitusi,” tegasnya kembali.

“Sumber pelanggaran yang mungkin apa? Jangan sampai kasus Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Akil Muchtar, yang dijebloskan ke penjara seumur hidup, menimpa anggota MK sekarang,” tambah mengingatkan.

Sebelumnya, kuasa hukum Jusuf Kalla, Irman Putra Sidin, menyatakan bahwa posisi wapres itu adalah pembantu presiden. Sama seperti menteri, maka harusnya masa jabatan wapres tidaklah dibatasi juga.

“Pernyataan ini gegabah. Kalaupun ada kata-kata “dibantu” dalam UUD, wakil presiden bukan pembantu seperti menteri. Bersama presiden, wapres dipilih langsung oleh rakyat, dan tidak bisa diberhentikan oleh presiden,” respons Saiful.

Sistem Presidensial

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini pun menerangkan sifat dasar sistem presidensial. Dalam sistem ini, kepala negara dan pemerintah, sekaligus, dipilih oleh rakyat secara langsung untuk satu masa jabatan tertentu.

Sifatnya fixed dan tak bisa diberhentikan di tengah jalan, kecuali melanggar hukum. Presiden bertanggung jawab penuh pada rakyat secara langsung lewat Pemilu.

“Karena kepala negara dan pemerintahan sangat mutlak adanya untuk sebuah negara, maka harus jaga-jaga kalau-kalau presiden berhalangan tetap atau tidak tetap. Karena itu, wakil presiden mutlak ada. Wakil presiden disiapkan untuk jadi Presiden bila keadaan darurat terjadi. Maka wakil presiden sangat melekat pada presiden,” terangnya.

Saiful pun mengimbau untuk tidak memilah-milah dan membeda-bedakan antara presiden dan wakil presiden. Kalau sudah 2 kali jadi wapres, misalnya, itu artinya sudah jelas 2 kali, siapa pun pasangan presidennya..

“Kalau UUD bilang hanya boleh dua kali, ya 2 kali. Ini sudah sangat jelas, dan tidak membutuhkan tafsir lain.”

Saiful juga melihat tidak ada urgensinya menuntut wapres bisa lebih 2 kali, sedangkan presidennya hanya 2 kali.

“Sering terjadi salah kaprah tentang konsep “wakil”. Wakil itu tergantung presiden. Memang wapres kita sering diminta mengemban tugas khusus, misalnya bidang ekonomi. Boleh saja, tapi itu bukan fungsi pokoknya. Yang pokok adalah dia sebagai wakil,” pungkasnya.

_____________

Baca juga: