Penundaan Pemilu atau Presiden Tiga Periode Mengkhianati Reformasi

Penundaan Pemilu atau Presiden Tiga Periode Mengkhianati Reformasi
©Beritasulsel

Nalar Politik – Penundaan pemilu atau presiden tiga periode dinilai mengkhianati semangat Reformasi 1998 tentang pembatasan kekuasaan. Tempo menyampaikan hal ini melalui Tempo Thread di laman media sosialnya, 4 Maret 2022.

“Di luar rekayasa konstitusi. Dengan kata lain, menunda pemilu sama dengan mencederai hak politik masyarakat,” tulis Tempo.

Yang lebih ironis menurutnya adalah ketika usulan penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden itu justru datang dari partai-partai politik yang lahir dari rahim Reformasi, seperti PAN dan PKB.

“Ini adalah ironi ganda kegagalan memutus otoritarianisme.”

Kekecewaan tersebut seolah melengkapi fakta belakangan ini, di mana rakyat Indonesia menyaksikan bagaimana politik jadi alat yang ampuh mempreteli independensi KPK. Termasuk dalam mengejar hasrat investasi melalui beleid sapu jagat UU Cipta Kerja, atau memindahkan ibu kota melalui pembahasan super cepat UU Ibu Kota Negara.

Hal itu terjadi justru sebelum gagasan menunda pemilu dengan dalih ekonomi dan pandemi mengemuka.

“Semua hukum tertulis itu terbit tanpa partisipasi publik yang menjadi esensi demokrasi.”

Jika pernyataan Presiden Jokowi tulus dan serius bahwa jabatan tiga periode akan mencelakakannya, Tempo berharap, para pendukungnya mestinya kompak menolak ide ini. Juga mencegah penundaan pemilu agar tak kian memiliki banyak pendukung.

Baca juga:

“Politik Indonesia akan memasuki zaman gelap jika Jokowi diam-diam menyetujuinya, seperti yang selama ini ia lakukan: menolak atau menyetujui sebuah ide hanya sekadar untuk tes ombak opini publik.”

Sebelumnya Tempo memberitakan, gagasan penundaan Pemilu 2024 terembus dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan sejumlah pemimpin partai politik.

“Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengusulkan agar menudan Pemilu 2024 selama satu atau dua tahun. Ia menyebut usulan tersebut akan segera tersampaikan kepada Presiden Jokowi dan pimpinan-pimpinan partai.”

Muhaimin menilai pemilu selama ini kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see. Ia menilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi.

“Setelah Muhaimin melontarkan wacana itu ke publik, terjadi pergolakan pro dan kontra.”

Tempo pun mengungkap, anggota DPR dan DPD menjadi aktor dalam menggiring isu untuk meloloskan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Mereka adalah Wakil Ketua Partai Golkar dan anggota DPR Melchias Marcus Mekeng serta Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattaliti.

“Sumber ini menceritakan, peran Mekeng disampaikan langsung oleh seorang pejabat dalam lingkaran istana, tiga pekan lalu. Pejabat itu meminta Mekeng mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.”

Pejabat istana tersebut, jelas Tempo, meminta Mekeng merealisasi skema perpanjangan masa jabatan presiden.

Halaman selanjutnya >>>