Penundaan Pemilu dan Pengangkangan Konstitusi

Penundaan Pemilu dan Pengangkangan Konstitusi
©Kompas

Belum usai soal gonggongan “anjing”, kini muncul lagi soal wacana penundaan Pemilu. Sepertinya publik tidak pernah sepi dari isu politik dan agama.

Elite-elite politik di negeri ini sepertinya sudah memahami betul psikologi publik, kapan memainkan isu agama dan kapan memainkan isu politik. Sepertinya isu politik dan agama menjadi makanan pokok para politisi di negeri ini yang haus akan kekuasaan. Dan itu terkonfirmasi dari masyarakat Indonesia yang reaktif tanpa menverifikasi kebenarannya secara kritis dan akademis.

Adakah kaitanya antara gonggongan “anjing” dan penundaan Pemilu? Jawabannya ada, tapi tidak secara langsung. Namun polanya terbaca.

Dua figur yang bermain ini berada di lingkaran kekuasaan dan memiliki “latar belakang yang sama”. Yang satu sedang menggonggong “tuannya” sendiri, yang satu lagi sedang bermanuver untuk elektabilitas Pemilu 2024. Yang terakhir ini yang mengemuka di publik, yaitu tentang wacana penundaan Pemilu.

Wacana penundaan Pemilu ini datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Usulan ini kemudian disetujui oleh koleganya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas. Keduanya sepakat (ingin) menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Mereka sama, tidak ada bedanya.

Seolah-olah agenda besar demokrasi ini (Pemilu) berada di tangan mereka ini tanpa mengindahkan konstitusi dan undang-undang sebagai role of law bernegara dan berdemokrasi. Yang penting terpenuhi dulu “keinginan”, urusan konstitusi dan undang-undang nanti dulu. Tunda dulu Pemilu.

Alasan mereka ingin menunda Pemilu, saya melihatnya, pertama; karena alasan ekonomi. Ekonomilah yang menjadi alasan mereka menunda Pemilu, yaitu kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil akibat pandemi Covid-19. Kedua; karena kondisi dan ketegangan politik global. Invasi Rusia atas Ukraina, yang berimplikasi pada politik dan ekonomi global, salah satunya Indonesia.

Alasan mereka ingin menunda Pemilu itu tidak berdasar. Tidak dapat kita terima dan tidak masuk akal. Negara dalam keadaan “baik-baik saja”, tidak dalam keadaan “bahaya” atau “kegentingan”, sehingga Pemilu tidak perlu tertunda.

Baca juga:

Wacana penundaan Pemilu ini, saya melihatnya, tidak lebih daripada kepentingan sekelompok orang atau kepentingan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Hanya itu, tidak lebih daripada itu. Ini adalah kepentingan oligarki.

Jadi, ini bukan karena kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil atau kondisi geopolitik dunia yang memanas, tapi lebih daripada itu: ini adalah kepentingan oligarki.

Dalam konstistusi telah mengatur, pertama; bahwa pelaksanaan pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dari sini dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pemilihan umum adalah setiap lima tahun sekali. Jadi, Pemilu 2024 itu adalah agenda demokrasi yang terlaksana setiap lima tahun sekali.

Kedua; masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Di sini jelas bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden terbatas selama lima tahun dan dapat terpilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden tersebut untuk mencegah agar kekuasaan tidak korup dan otoriter. Sejarah politik Indonesia telah mengajarkan kepada kita bagaimana kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru tidak terbatasi. Akibatnya, kalau tidak otoriter, ya korup.

Jadi, wacana penundaan Pemilu, sebagaimana yang tersepakati dari DPR, pemerintah, KPU dan Bawaslu pada 24 Januari 2024 lalu bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca juga:

Undang-undang Pemilu memerintahkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum akan terlaksana secara serentak pada tahun 2024. Keputusan DPR, pemerintah, KPU dan Bawaslu menetapkan bahwa Pemilu akan terlaksana secara serentak pada 14 Febuari 2024.

Lebih jauh, wacana penundaan Pemilu, selain bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang Pemilu, di sisi lain telah mengkhianati kesepakatan DPR, pemerintah, KPU dan Bawaslu tentang pelaksanaan Pemilu.