Penundaan Pemilu seperti Fantasi Kosong menjadi Fantasi Seksual

Penundaan Pemilu seperti Fantasi Kosong menjadi Fantasi Seksual
©Balairungpress

Jika itu pilihan, maka bapak-bapak di tingkat elite politik lebih memilih fantasi seksual daripada fantasi kosong dari penundaan pemilu.

Setidak-tidaknya para elite politik mulai berkobar fantasinya tentang wacana penundaan pemilu. Makin kontroversial, makin menggeliat wacana penundaan pemilu, yang terarahkan dari fantasi kosong ke fantasi seksual.

Agak lebih mirip fantasi kosong tatkala permainan berakhir setelah pernyataan datang dari kosong satu, kepala negara di republik ini.

Wajarlah, orang normal akan blak-blakan kecantol dengan kehidupan politik yang teriringi fantasi seksual. Taruhlah misalnya sang baron melihat penundaan pemilu sebagai politik seksual, bukan fantasi kosong.

Menempuh jalan berliku dalam dunia politik serupa dengan lekukan tubuh. Kulit mulus, lentik bulu mata, bibir merekah, dan desahan napas menandai kuasa fantasi seksual seiring rayuan politik bersama hasrat untuk menunda pemilu.

Penundaan pemilu yang banyak pihak menolaknya tidak ubahnya sebagai fantasi seksual karena ia mampu mengarahkan seseorang. Lebih menantang, merangsang, dan melenturkan kekakuan atau berpikir dangkal.

Menolak penundaan pemilu dengan segala alasan atau hasil survei tidak berarti fantasi kosong dari seseorang sudah berakhir jalan ceritanya. Ia akan berganti dan berubah pada fantasi lain. Di sinilah orang-orang di tingkat elite politik terdorong oleh fantasi seksual yang memikat.

Dalam perkembangan pengetahuan, fantasi seksual tidak lagi sebagai energi berahi semata-mata berhubungan dengan penampilan tubuh dan rinciannya yang menggoda.

Baca juga:

Jadi, keterusterangan berbicara, sekalipun itu sangat aneh dan retorika yang ngelantur sama pentingnya keterusterangan untuk mengakui pernyataan politik tidak bisa terlepas dari fantasi seksual yang menggoda dan mampu melunturkan daya nalar atau kesadaran diri.

Tidak heran pula, aliran fantasi dan hasrat para elite politik untuk menunda pemilu sama merangsang dan menantangnya lekukan dan desahan lawan jenis perseteruan kepentingan.

Dalam istilah Foucaldian, jagat mini politik-kuasa serupa dengan fantasi atau hasrat untuk menyukai lawan jenis permainan kepentingan. Rangsangan wacana membuat elite politik makin penasaran terhadap dunia luar.

Mustahil seseorang tertarik pada jenis wacana penundaan pemilu jika tidak ada kepentingan bercokol, yang terdorong oleh fantasi untuk menyukai sesuatu. Terbayanglah di fantasi para elite politik sesuatu yang merangsang libido demi kepentingan bercokol.

Sekali tersalurkan fantasi kaum elite politik, maka di situlah mereka akan mendapatkan puncak kesenangan dalam bentuk yang berbeda.

Mengapa bentuknya berbeda? Karena itu, ketika fantasi politik yang seksual tidak tersalurkan atau lepas secara bertanggung jawab, maka ia akan menimbulkan suatu penyimpangan yang berbahaya. Apalagi perbedaan pendapat dan ide terjamin oleh konstitusi.

Paling menantang adalah suatu pembalikan yang aneh, saat fantasi kosong menyelimuti elite politik yang menyuarakan penundaan pemilu dipermasalahkan karena nyata-nyata pelanggaran konstitusi. Ditambah pula dengan hasil survei berupa penolakan mayoritas atas ide atau wacana tersebut.

Tercatat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menandakan mayoritas responden menolak wacana penundaan Pemilu 2024 menurut tiga alasan atau tolok ukur. Pertama, alasan pandemi; suara menolak 70,7 persen. Kedua, alasan pemulihan ekonomi; sebanyak 68,1 persen responden yang menolak penundaan pemilu. Dan ketiga, alasan pembangunan IKN; sebanyak 69,6 persen responden menolak penundaan pemilu. (news.detik, 03/03/2022)

Halaman selanjutnya >>>
Ermansyah R. Hindi