Peran Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan

Peran Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan
©Binus

Peran Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan

Kawasan Laut Cina Selatan adalah kawasan semi-enclosed sea (laut setengah tertutup), sehingga terdapat ketentuan yang bisa menjadi rujukan negara-negara dalam mengarahkan penyelesaian konflik di kawasan tersebut.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan, LCS merupakan salah satu jalur strategis pelayaran internasional, sehingga komplikasi masalah tumpang tindih klaimnya oleh enam negara dimaksud menjadi lebih kompleks dan rumit dengan kehadiran dan kepentingan negara bukan pengklaim, khususnya terkait jaminan keamanan jalur pelayaran ditinjau dari sudut hukum internasional dan geopolitik kawasan.

Misalnya, kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya (India dan Australia) yang memastikan penggunaan jalur untuk pelayaran internasional tidak terhambat. Hal tersebut dikarenakan klaim sepihak negara pantai di kawasan LCS menjadi klaim atas kedaulatan/hak berdaulat.

Klaim ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan antara kepentingan negara dan kewajiban internasional terkait pemberian akses/transit di kawasan tersebut sesuai UNCLOS 1982, dan tidak melihat solusi praktis yang sebetulnya telah tersedia dari praktek kelaziman hukum internasional.

Peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan perlu dipahami sebagai  bagian politik bebas aktif Indonesia dalam kancah hubungan internasional. Dalam perspektif ini, walaupun Indonesia bukan negara pengklaim di kawasan tersebut, namun karena jalur lintas pelayaran, hak atas wilayah maritim, dan wilayah ZEE Indonesia berada di perlintasan kawasan yang diperebutkan oleh negara pengklaim (Cina, Vietnam, dan Malaysia), posisi Indonesia menjadi berkepentingan. Berkaitan dengan ZEE dan wilayah negara Indonesia, Anda dapat membaca UU 5/1983 dan UU 43/2008.

Selain itu, Vietnam dan Malaysia adalah negara anggota ASEAN. Sehingga secara politis dan geo-strategis penanganan kawasan, Indonesia menjadi sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kawasan LCS harus stabil dan aman sebagai jalur utama untuk pelayaran internasional dan posisi wilayah maritim Indonesia yang berada dalam lingkup tiga jalur strategis, yaitu Laut Andaman, Selat Malaka serta Laut Natuna dalam keadaan terkendali dan dapat dikelola (manageable).

Konflik di LCS yang melibatkan banyak pemangku kepentingan tentu akan memengaruhi situasi politik dan keamanan pelayaran yang menjadi kepentingan Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU 17/1985. Dalam menyikapinya, sebagai negara pihak UNCLOS 1982, peran Indonesia seyogianya terus dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni:

Baca juga:

Secara bilateral dengan negara tetangga yang langsung berbatasan maritim, yaitu dengan Vietnam dan Malaysia; secara geo-politik kawasan, dalam kaitan hubungan dengan Cina sebagai negara pengklaim yang dinilai agresif dan cenderung self-centered melalui mekanisme proses dalam ASEAN dan Organisasi Internasional di bidang kelautan dan kemaritiman; dan mendorong proses mediasi/arbitrase internasional sesuai Part XV UNCLOS 1982.

Ketiga pendekatan ini mempunyai meritokrasi langsung terhadap pendekatan melalui pemahaman akar permasalahan dalam menangani konflik yang berkepanjangan, dan dapat menjadi pilihan dalam memproses penyelesaian konflik sesuai kepentingan serta dengan membaca eskalasi potensi konflik.

Dalam konteks mekanisme bilateral, bagi Indonesia, untuk mempersempit peluasan konflik yang berpotensi melibatkan Indonesia ke dalam konflik bilateral, maka penegasan batas wilayah maritim ZEE Indonesia dengan negara tetangga yang bertumpang tindih, yakni dengan Vietnam di Perairan Natuna menjadi sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum penegasan batas wilayah yang tumpang tindih dalam menghadapi pelibatan pihak ketiga, terutama Cina.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dan Vietnam telah berhasil menyelesaikan  perundingan batas wilayah ZEE dimaksud dengan ditandatanganinya Perjanjian Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Vietnam (2023). Kesepakatan ini telah memberikan kepastian hukum sesuai Article 74 UNCLOS 1982, terkait penerapan hak dan kewajiban kedua negara di wilayah ZEE-nya masing-masing.

Secara khusus dalam kesepakatan ini, permasalahan yang akan terjadi kemudian waktu di wilayah ZEE masing-masing negara telah mempunyai dasar hukum dan jaminan untuk sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati.

Selain itu, Indonesia dan Vietnam telah melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan di wilayah perbatasan ZEE. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan penanganan dan pelaksanaan untuk penegakan hukum dan keamanan maritim di wilayah perbatasan ZEE dapat diberlakukan secara bersama, misalnya mengatur kehadiran pihak ketiga yang aktivitasnya tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 atau ketentuan hukum internasional lainnya, maupun aktivitas yang mengancam kepentingan nasional kedua negara.

Kemudian, dalam penanganan di sektor geo-politik kawasan atau hubungan trilateral, khususnya di antara negara pengklaim dan negara lain yang mempunyai kepentingan untuk menghindari potensi konflik yang berkepanjangan, serta mempertimbangkan kawasan LCS sebagai semi-enclosed sea sesuai dengan pengaturan Part IX UNCLOS 1982 (Article 122 dan Article 123), jika tidak terdapat upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, namun bisa mengelola permasalahan agar tidak terjadi eskalasi konflik berkepanjangan dan terbuka.

Pada hakikatnya, seluruh negara pantai yang wilayahnya saling berbatasan atau bertumpang tindih klaim di LCS dapat bersepakat untuk melakukan upaya penghindaran konflik melalui kerjasama lintas kawasan klaim.

Halaman selanjutnya >>>
Aji Setiawan