Peran Intelektual dan Peradaban Politik

Peran Intelektual dan Peradaban Politik
Dok. Pribadi

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya; tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah.” – Pesan untuk peran intelektual dari Soe Hok Gie.

Kutipan itu, saya kira, bukan pesimistis belaka, melainkan sensasi peradaban!

***

Kesibukan nasional kita belakangan ini adalah menonton politik. Terdapat panggung debat calon presiden dan calon wakil presiden yang telah usai, terdapat pula panggung debat tim suksesnya, entah itu di TV, YouTube, atau media sosial. Dalam suasana itu, yang terus-menerus dipertontonkan adalah tentang visi-misi para kandidat.

Yang menjadi persoalan adalah kepada siapa slogan, janji, dan citra itu ditujukan? Apakah kepada mayoritas masyarakat yang 60 hingga 70 persen berpendidikan rendah?

Pada kelompok ini, politik bukanlah apa yang dirumuskan dalam visi-misi, melainkan apa yang langsung dapat dinikmati hari ini. Dengan sangat mudah kita dapat memprediksi pilihan politik kelompok ini, yakni adalah menurut, tergantung, sami’na wa atho’na pada the informal leaders, entah itu ulama/kiai, kerabat dekat, pemimpin komunitas, bahkan penyuap gelap.

Hal yang sebaliknya, apabila visi-misi tersebut benar-benar ditujukan untuk merangkul kaum profesional dan pemilih rasional, yang menjadi persoalan bukanlah slogan visi-misi tersebut, melainkan pada implikasi kebijakannya. Mereka akan mengkritisi pada tataran dampak kebijakan akan terlihat kontradiktif, irasional, dan inkoheren yang dipaksakan terhadap kondisi konkret masyarakat, baik dalam segi ekonomi, kebudayaan, maupun sosialnya.

Lalu apa peran intelektual dalam kondisi peradaban politik yang demikian?

Mengabstraksikan Fenomena Peran Intelektual

Upaya memproyeksikan gagasan dan problem sosial suatu bangsa ke dalam lautan imajinasi kebudayaan adalah peran intelektual. Dengan semangat itu, kita mendapat pegangan konseptual untuk menghasilkan sejarah bangsa. Artinya, kita dapat mengenali peran intelektual apabila ada perdebatan berkualitas tentang imajinasi kebudayaan, bahkan secara global.

Tantangan besar bangsa kita hari ini adalah mewujudkan masyarakat terbuka dengan keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan bersama, sebagaimana Bung Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita, bukan isu tentang bergantinya ideologi negara menjadi negara agama. Hal tersebut mendapat asumsi dasarnya dari tujuan reformasi, yaitu pendidikan politik rakyat.

Karena, bagaimana mungkin keadilan dan kesejahteraan bersama terselenggara bila setiap warga negara yang mengalami dampak kebijakan publik tersebut tidak diberlakukan sebagai subjek rasional?

Sederhananya begini, ketika keadilan diimplementasikan dalam kebijakan dan aksi, akan sering terjadi benturan di masyarakat. Suatu hal yang dianggap ideal, bahkan dari proposal capres dan cawapres, terkadang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, membuka pintu peluang bagi masyarakat untuk mempertanyakan kembali apakah kebijakan itu baik dan sesuai dengan kondisi mereka adalah suatu keharusan. Maka perlu daftar kebijakan, hak dan kewajiban, namun apakah masyarakat memiliki akses bahkan pengetahuan untuk membaca daftar tersebut.

Jadi, kita perlu pisahkan psikologi massa yang ditakut-takuti dengan isu bergantinya ideologi negara dan lain sebagainya, dengan mengeksplorasi visi-misi para kandidat. Untuk itu, dasar penyelenggaraan komunikasi politik yang sehat dapat terjadi apabila setiap warga negara berlaku sebagai subjek politik rasional dengan diberlakukannya kurikulum politik publik. Kurikulum tersebut disebut mengabstraksikan fenomena dan diajukan dalam lautan imajinasi kebudayaan.

Adalah tugas dari capres dan cawapres untuk memproduksi proposal sosial masing-masing yang kemudian saling diperdebatkan dan akhirnya diedarkan menjadi bahan perbincangan publik. Proposal itu harus masuk dalam pikiran publik supaya terprovokasi untuk menggunakan hak paling dasar warga negara, yakni terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

Provokasi ini cukup hidup dengan adanya pengamat politik Rocky Gerung. Akan tetapi, efeknya tidak maksimal sampai pada kelas menengah bahkan kelas masyarakat bawah. Sehingga kotak suara 17 April itu sepertinya tidak dipenuhi oleh suara para pemilih rasional, namun para penonton primordial.

Apabila demikian, yang dapat menjadi penyalur nafas kebudayaan adalah para intelektual di mana pun itu, entah di seminar, ruang diskusi, kantor, meja kabinet, bahkan warung kopi sekalipun, dengan membuka ventilasi politik untuk dialiri imajinasi. Imajinasi kebudayaan menjadi mungkin sebab kebudayaan selalu berada dalam wilayah interpretatif, selalu ditafsirkan.

Politik yang diasuh oleh imajinasi kebudayaan akan memunculkan harapan. Bukan harapan akan dogmatis, melainkan harapan akan keadilan historis. Upaya itu pertama-tama perlu dimulai dengan memeriksa seluruh proposal yang diajukan oleh para kandidat; apakah hal-hal ideal yang dijanjikan cocok dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat.

Demokrasi, karena itu, memerlukan sebuah argumentative society, yaitu kondisi kebudayaan di mana transaksi politik diperiksa secara rasional, sehingga kemasukakalan sebuah gagasan dari para kandidat dapat diperbincangkan dan dikritik oleh semua warga negara. Para intektual adalah mereka yang menguji demokrasi dan merawatnya dengan jalan menjembatani kemasukakalan sekaligus ketidakmasukakalan kebijakan dalam argumentasi rasional warga negara.

Momentum dan Gerakan Sosial

Mengapa harus warga negara? Bukankah tugas itu dapat dilakukan oleh DPR dan partai politik?

Memang! Namun status ontologi warga negara lebih tinggi dari keanggotaan partai politik. Tanpa warga negara, demokrasi tidak akan terselenggara, namun politik dapat berjalan tanpa partai politik. Untuk itu, electoral politics tidak boleh menghalangi prinsip primer demokrasi, yakni citizenship politics. Apalagi warga negara terkena dampak langsung dari kebijakan proposal yang diajukan.

Sedangkan DPR dan partai politik, setelah suara pemilu legislatif diselenggarakan dan dikumpulkan, maka pemetaan politik koalisi telah dilakukan. Peta itu adalah dasar pembagian kekuasaan di DPR.

Bagi partai, statistik pemilu adalah alat transaksi politik pemilu presiden 2024 bila presidential threshold masih berlaku. Jadi, hanya begitulah rutinitas politik formal terselenggara, namun ruang imajinasi intelektual dalam format politik transaksional tidak diperlukan, karena tidak terdapat kegelisahan eksistensial yang bernafas dari politik semacam itu.

Politik intelektual salah satunya bergerak dalam gerakan sosial, gerakan HAM, gerakan perempuan, aktivis lingkungan, dan gerakan budaya. Dalam platform politik kiri, misalnya, terdapat momem kekosongan (dalam term Zizek) atau event (dalam term Badiou) untuk menerangkan jalan menuju transformasi politik, sosial, kebudayaan, bahkan reforma agraria secara total.

Dalam konteks masyarakat demokratis Indonesia, momen itu sebetulnya ada pada pilpres, momen kekosongan kekuasaan. Apabila dalam rezim totaliter, momen itu tepat dihasilkan dengan revolusi atau reformasi seperti 1965 dari Soekarno ke Soeharto dan 1998 dari Orde Baru ke orde demokrasi yang menghasilkan perubahan total.

Namun, sialnya, dalam sejarah, pengetahuan akan momentum itu selalu dimengerti setelah momen itu berakhir. Misal pada Malari 1974, pilpres 2004, 2009 dan 2014 yang tidak terjadi perubahan total. Maka selalu ada keterlambatan historis sehingga energinya tidak cukup dan menjadi lembek saat dibutuhkan pada perubahan radikal.

Untuk itu, memang, bagi banyak gerakan sosial, para kandidat yang tersedia tidak memiliki kapasitas yang diharapkan mencapai perubahan radikal, entah itu karena trade record atau tidak independen. Sehingga kampaye golput marak di mana-mana. Tetapi politik alternatif yang dapat dicapai, setidaknya, sebetulnya harus dari dulu, adalah di parlemen sebagaimana asal-usul memilih parlemen dalam buku Parlemen atau Soviet karya Tan Malaka.

Bagi gerakan perempuan, adalah memaksimalkan affirmative action (kuota 30% perempuan di parlemen)dengan perempuan-perempuan yang memahami isu gender (bukan sekadar perempuan) untuk menuntun kebijakan publik yang tentu akan berimbas pada sosial dan budaya berbasis gender equality supaya peradaban patriarki terkikis sedikit demi sedikit. Demikian gerakan sosial lain, yang setidaknya dapat menyelundupkan dan menyodorkan ide HAM, ekologi, dan budaya yang telah diolah sedemikian rupa ke dalam partai dan parlemen.

Di samping itu pula, mendidik civil society adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana dari awal tadi, hak mendasar warga negara adalah terlibat mengawasi kebijakan publik. Maraknya hoaks, atau dalam tradisi akademis disebut post-truth atau posmodernisme, menyebabkan bercampurnya yang benar dan yang salah. Dalam kondisi demikian, setidaknya penalaran kita tetap bagus dan lurus, bahkan menjadi fakta baru.

Rasionalitas tersebut dapat mencontoh metode analisis para pendiri bangsa, yaitu dengan melihat tidak hanya kondisi internal republik, melainkan sekaligus menganalisis kondisi global, seperti Tan Malaka melalui bukunya Naar de Republiek Indonesia, Sutan Sjahrir dengan bukunya Perjuangan Kita, Soekarno dengan Mencapai Indonesia Merdeka, dan Bung Hatta dengan Mendayung Antara Dua Karang. Buku-buku dari founding fathers tersebut adalah basis cara melihat Indonesia yang harus dibaca oleh setiap warganegara.

Terakhir, tentang pasca-pemilu, kita akan kembali pada kondisi konkret politik nasional. Yang perlu gerakan sosial dan para intelektual awasi adalah integritas kinerja KPK. Sebab bergantinya elite, yang pasti di legislatif, entah apa juga terjadi di eksekutif, akan berdampak pada perlindungan pintu belakang para koruptor.

Sebetulnya, fungsi KPK adalah lembaga hukum yang membantu polisi dan jaksa menangkap koruptor. Tetapi dua lembaga ini jarang sekali menangkap koruptor sehingga kinerja KPK yang diutamakan. Di samping itu pula, terus mengawasi perumusan kebijakan yang akan diambil. Dengan demikian, beratkah menanggung peran intelektual seperti itu?

***

Ada yang berubah, ada yang bertahan
Karena zaman tak bisa dilawan
Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan

~ Chairil Anwar

Kutipan itu, saya kira, bukan pesimistis belaka, melainkan keyakinan akan kemampuan!

    Latest posts by Moch Zainul Arifin (see all)