Perbedaan Pandangan Hakim MK soal UU Cipta Kerja

Perbedaan Pandangan Hakim MK soal UU Cipta Kerja
©Antara

Nalar Politik – Dalam putusannya yang menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, para Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi ternyata punya perbedaan pandangan. Artinya, putusan yang telah dibacakan terkait UU Cipta Kerja itu tidak seratus persen bulat.

Dilansir Tirto, setidaknya ada 4 hakim yang terlihat bertentangan. Mereka adalah hakim konstitusi Arief Hidayat, Anwar usman, Manahan MP Sitompul, dan hakim konstitusi Daniel Yusmich P Foekh.

Arief dan Anwar mengajukan dissenting pada poin permasalahan yang harus dijawab, yakni apakah metode omnibus law dalam proses pembentukan undang-undang perlu mengubah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua hakim itu juga memandang konsep omnibus law sudah terjadi di Indonesia lewat Pasal 192 UU 13 Tahun 2003 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan atau Pasal 571 UU No. 17 Tahun 2017 yang mencabut 3 undang-undang.

Di sisi lain, pertimbangan pembentukan UU Cipta Kerja juga membuktikan adanya desakan regulasi demi kepentingan publik. Oleh karena itu, mereka mendorong perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodasi metode omnibus law secepatnya.

Sementara itu, Manahan dan Daniel punya perbedaan pandangan dalam putusan karena menilai UU Cipta Kerja sudah sah secara konstitusional. Kedua hakim konstitusi ini menilainya dari syarat formil UU Cipta Kerja.

Yang menjadi titik pertentangannya adalah hakim justru menyinggung soal aksi walkout buruh dalam rapat yang sama seperti saat DPR walkout saat rapat paripurna sehingga undang-undang tetap disetujui. Mereka menilai aksi walkout tidak sama diartikan sebagai tanpa ada partisipasi publik.

Oleh karena itu, bagi mereka, Mahkamah seharusnya menyatakan UU Cipta Kerja konstitusional karena UU PPP tidak mengatur metode omnibus law walau sudah pernah dilakukan di Indonesia.

Mereka juga mendorong agar pembentuk undang-undang merevisi UU PPP yang memuat metode omnibus dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah diakomodasi, pemerintah baru bisa menerapkan omnibus law seperti UU Cipta Kerja.

Baca juga: