Perdebatan Golput Pertanda Dislokasi

Perdebatan Golput Pertanda Dislokasi
Ilustrasi: PepNews

Ketegangan beberapa hari ini, dalam percakapan politik kita, cukup menarik. Isu sentral dari ketegangan itu terkait tulisan dari Romo Franz Magnis-Suseno, sekaligus Mantan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, mengenai kaum Golongan Putih atau disingkat dengan Golput.

Dalam tulisannya di Kompas, 12 Maret 2019, Romo Magniz memberi kategorisasi bagi kalangan Golput dalam tiga kemungkinan: anda bodoh, berwatak benalu, dan mental tidak stabil. Ketiga kemungkinan ini seperti senjata yang membombardir untuk membangunkan kalangan Golputers. Reaksi publik pun muncul memberi pendasaran pemikiran untuk saling mengkritik.

Tiga kemungkinan yang dibuat oleh Romo Magniz sebenarnya sebagai upaya menangguhkan makna mutlak. Tiga kemungkinan itu tak secara utuh hadir. Hal ini bukan distingsi, bukan pula spekulasi, tetapi memang sengaja diupayakan untuk tidak hadir total. Sehingga menyuruh publik untuk memikirkan kembali duduk persoalan Golput, atau menghadirkan yang tak hadir mengenai Golput itu sendiri.

Namun tulisan ini bukan membedah kata kemungkinan di atas yang disampaikan oleh Romo Magniz. Dan saya rasa, kita (publik) sebenarnya tidak boleh terjebak dalam permainan saling menyalahkan (blame game),meminjam istilah Grote & McGeeney, Et Riyadi, 2012.

Walaupun kesannya kekritisan yang ada sebagai bentuk betapa surplusnya akal karena berdebat panjang lebar mengenai tiga kemungkinan di atas. Namun surplus ini, jika masih menyisakan devisit mengisi kekrisisan dalam demokrasi mengenai Golput, maka perdebatan hanya menjadi basa-basi. Singkatnya, klaim paling benar dan paling baik.

Persoalan Golput

Romo Magniz betapa serius untuk membicarakan Golput. Bukan pada dimensi soal hak saja, namun kewajiban.

Kewajiban merupakan epistemologi moral yang mengharuskan orang untuk menggunakan haknya untuk memilih. Intinya, kewajiban untuk memilih, walaupun memilih yang terburuk dari yang lebih terburuk

Pemikiran tersebut dibilang manus milum. Manus milum berarti intinya memilih. Dengan catatan, memilih yang terburuk dari yang paling buruk. Persis pada poin ini kritikan datang lagi dari publik. Beberapa orang yang serius mengkritik tulisan Romo Magniz berdiri di atas posisi hak yang menjadi acuan dari demokrasi, yakni hak untuk tidak memilih.

Tidak memilih dalam pendekatan rational choice ada pendasarannya. Kendati pendekatan ini cukup berdimensi liberal. Namun pada percakapan politik kita, mengenai Golput berdiri di atas alasan-alasan rasional. Seseorang tidak memilih sudah memiliki alasan rasional, pilihan rasional. Ini bentuk kuasa atas diri sendiri dalam diri manusia.

Saya rasa publik sudah membaca secara detail, mengenai alasan terkait tindakan tidak memilih. Dari berbagai tulisan dan perdebatan yang ada selama ini. Untuk itu, saya tidak membahas poin-poin tidak memilih itu. Tetapi di akhir tulisan penulis lebih membahas Golput sebagai krisis demokrasi kita.

 Kendati demikian, tindakan memilih juga merupakan pilihan rasional. Persis memilih ini yang lupa dibahas. Memilih adalah hak dalam pandangan demokrasi. Dalam pandangan moral yang didengungkan oleh Romo Magniz sebagai imperatif. Dalam pendekatan rational choice, pemilih menggunakan haknya untuk memilih dengan alasan rasional. Lantas apa alasan rasional itu?

Penting untuk diketahui, alasan rasional itu, misalnya, demi kebaikan Indonesia dalam waktu lima tahun. Maka rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa yang terbaik menurut rakyat. Poin pentingnya adalah rakyat memilih dengan pertimbangan rasional.

Lantas bagaimana kalau memilih itu hanya sebagai habitus atau kebiasaan, dengan kata lain memilih mungkin tanpa alasan. Dan bagaimana kalau memilih itu hanya karena ada bayaran atau istilah politik kita, money politic. Sebenarnya mana yang lebih parah, tidak memilih dengan alasan rasional, atau memilih sama sekali tidak memiliki alasan (hanya karena kebiasaan dalam waktu lima tahun), serta memilih dengan alasan iming-iming. Kira-kira mana yang paling tidak bermoral?

Pertanyaan di atas mengajak kita harus bergeser perdebatannya lebih jauh. Dan coba bertolak lebih dalam. Sebab persoalan tidak memilih dan memilih bukan persoalan moral dan alasan hak saja. Namun merupakan persoalan dislokasi dalam diskursus demokrasi kita. Sehingga duduk perkaranya tidak mudah.  

Golput dan Dislokasi

Golput merupakan petanda bahwa demokrasi kita sedang sakit. Sakit karena proses penyelanggaraan bangsa dan negara yang mungkin tidak jelas jalannya. Persis pada poin ini sebagain masyarakat mengalami resistensi.

Kendati demikian, kehadiran masyarakat umum juga tanpa alasan atau dengan alasan iming-iming menandakan ada krisis dari demokrasi itu sendiri. Singkat kata, rational choice yang didengungkan oleh berbagai kalangan dalam melihat Golput hanya membangkitkan insinuasi dalam percakapan politik kita.

Golput merupakan dislokasi. Dislokasi menurut Laclau (1990), Et Juru (2010) merupakan subversi diskursus hegemonik oleh peristiwa-peristiwa yang tak berhasil didomestifikasi, disimbolisasi, diintegrasikan ke dalam diskursus. Dengan kata lain, dislokasi menandakan ada peristiwa yang tak terbaca secara gamblang oleh publik. Dan hanya dengan memahami kerentanan pada kalangan Golput maka kita mampu memahami krisis tersebut.

Alih-alih kita berusaha mengkategorisasi dan berdebat panjang mengenai Golput. Sementara tidak memahami kerentanan yang dijalani oleh kalangan Golput dan mengisi krisis itu. Serta krisis ini ditempatkan dalam spektrum lebih luas, sebenarnya menjadi sia-sia.

Lantas apa krisis dari demokrasi saat ini dengan adanya Golput? Golput tidak hanya tidak memilih, bukan karena Jokowi dari sipil dan setelah menjadi presiden dibajak oleh oligarki. Bukan juga karena Prabowo dari kalangan oligarki. Bukan juga karena Jokowi tidak menempati janji selama lima tahun.

Golput harus dibaca melampaui itu. Golput merupakan risiko dari demokrasi liberal yang kita banggakan. Efeknya, pertama, setiap individu menggunakan haknya untuk tidak memilih. Tanpa alasan sekali pun, baginya merupakan hak. Kedua, demokrasi liberal yang memberi ketimpangan dalam formasi sosial. Membuat orang berpikir, hidup hanya faktisitas. Singkat cerita, jadi Golput merupakan efek dari ideologi demokrasi liberal.

Menggerakkan Golput

Melihat persoalan yang rumit ini. Seharusnya kita senang bahwa ada diskursus Golput dalam dinamika politik kita. Ini menandakan bahwa bangsa dan negara kita sedang tidak baik-baik amat. Kembali ke dislokasi. Jika saya dikuasai terus oleh seseorang, maka secara tidak langsung saya akan menghindar bahkan melawan.

Golput merupakan bentuk halus dari resistensi terhadap demokrasi kita. Sehingga alangkah baiknya jika Golput ini dibuka lebih jauh percakapannya, dan ada upaya rekayasa pikiran antara kalangan Golput. Sebab upaya melacak dislokasi, maka kita dapat memahami kondisi-kondisi rupture yang menjadi condition of possibility dari agensi politik baru Stavrakakis (1999).

Golput sebagai kekuatan politik baru dalam ruang publik kita, sehingga lebih bagus jika menggerakkan Golput menjadi satu kekuatan dalam demokrasi. Sebab, jika Golput dibiarkan menjadi masing-masing orang dan tak tentu arah, maka itu tidak memberikan apa-apa. Itu hanya menguntungkan diri sendiri.

Namun jika menggerakkan Golput melalui rekayasa pikiran bersama, proses framing, menyatukan pikiran. Hal ini akan menjadi satu kekuatan politik. Maka bukan tidak mungkin dari sini akan menghadirkan aktor-aktor yang bisa mengisi krisis dalam instalasi demokrasi kita.

Singkat cerita, dengan munculnya Golput, publik jangan memberi kategorisasi. Karena itu tambah memperparah percakapan politik kita. Hentikan insinuasi antara Golput dan yang tidak. Secara teknis sebaiknya kalau serius, maka kita harus menggerakan kalangan Golput sebagai kekuatan politik baru supaya percapakan politik kita lebih bagus.

Lebih canggih lagi, kalau kalangan intelektual menempatkan persoalan Golput dalam spektrum kritik ideologi. Artinya, membahas Golput bukan hanya menguntungkan  oligarki untuk membajak Golput akhirnya. Namun harus melampaui itu.

Ernestus Lalong Teredi
Ernestus Lalong Teredi 3 Articles
Wartawan di salah satu majalah di Jakarta