Jika masih menyisakan devisit mengisi kekrisisan dalam demokrasi mengenai Golput, maka perdebatan hanya menjadi basa-basi.
Ketegangan beberapa hari ini, dalam percakapan politik kita, cukup menarik. Isu sentral dari ketegangan itu terkait tulisan dari Romo Franz Magnis-Suseno, sekaligus Mantan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, mengenai kaum Golongan Putih atau Golput.
Dalam tulisannya di Kompas, 12 Maret 2019, Romo Magniz memberi kategorisasi bagi kalangan Golput dalam tiga kemungkinan: anda bodoh, berwatak benalu, dan mental tidak stabil. Ketiga kemungkinan ini seperti senjata yang membombardir untuk membangunkan kalangan Golputers. Reaksi publik pun muncul memberi pendasaran pemikiran untuk saling mengkritik.
Tiga kemungkinan yang Romo Magniz buat sebenarnya sebagai upaya menangguhkan makna mutlak. Tiga kemungkinan itu tak secara utuh hadir. Hal ini bukan distingsi, bukan pula spekulasi, tetapi memang sengaja ia upayakan untuk tidak hadir total. Sehingga menyuruh publik untuk memikirkan kembali duduk persoalan Golput, atau menghadirkan yang tak hadir mengenai Golput itu sendiri.
Namun tulisan ini bukan membedah kata kemungkinan di atas yang Romo Magniz sampaikan. Dan saya rasa, kita (publik) sebenarnya tidak boleh terjebak dalam permainan saling menyalahkan (blame game),meminjam istilah Grote & McGeeney, Et Riyadi, 2012.
Walaupun kesannya kekritisan yang ada sebagai bentuk betapa surplusnya akal karena berdebat panjang lebar mengenai tiga kemungkinan di atas. Namun surplus ini, jika masih menyisakan devisit mengisi kekrisisan dalam demokrasi mengenai Golput, maka perdebatan hanya menjadi basa-basi. Singkatnya, klaim paling benar dan paling baik.
Persoalan Golput
Romo Magniz betapa serius untuk membicarakan Golput. Bukan pada dimensi soal hak saja, namun kewajiban.
Kewajiban merupakan epistemologi moral yang mengharuskan orang untuk menggunakan haknya untuk memilih. Intinya, kewajiban untuk memilih, walaupun memilih yang terburuk dari yang lebih terburuk
Pemikiran tersebut adalah manus milum. Manus milum berarti intinya memilih. Dengan catatan, memilih yang terburuk dari yang paling buruk. Persis pada poin ini kritikan datang lagi dari publik. Beberapa orang yang serius mengkritik tulisan Romo Magniz berdiri di atas posisi hak yang menjadi acuan dari demokrasi, yakni hak untuk tidak memilih.
Baca juga:
Tidak memilih dalam pendekatan rational choice ada pendasarannya. Kendati pendekatan ini cukup berdimensi liberal. Namun pada percakapan politik kita, mengenai Golput berdiri di atas alasan-alasan rasional. Seseorang tidak memilih sudah memiliki alasan rasional, pilihan rasional. Ini bentuk kuasa atas diri sendiri dalam diri manusia.
Saya rasa publik sudah membaca secara detail, mengenai alasan terkait tindakan tidak memilih. Dari berbagai tulisan dan perdebatan yang ada selama ini. Untuk itu, saya tidak membahas poin-poin tidak memilih itu. Tetapi di akhir tulisan penulis lebih membahas Golput sebagai krisis demokrasi kita.
Kendati demikian, tindakan memilih juga merupakan pilihan rasional. Persis memilih ini yang lupa terbahas. Memilih adalah hak dalam pandangan demokrasi. Dalam pandangan moral yang Romo Magniz dengungkan sebagai imperatif. Dalam pendekatan rational choice, pemilih menggunakan haknya untuk memilih dengan alasan rasional. Lantas apa alasan rasional itu?
Penting untuk kita ketahui, alasan rasional itu, misalnya, demi kebaikan Indonesia dalam waktu lima tahun. Maka rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa yang terbaik menurut rakyat. Poin pentingnya adalah rakyat memilih dengan pertimbangan rasional.
Lantas bagaimana kalau memilih itu hanya sebagai habitus atau kebiasaan, dengan kata lain memilih mungkin tanpa alasan. Dan bagaimana kalau memilih itu hanya karena ada bayaran atau istilah politik kita, money politic. Sebenarnya mana yang lebih parah, tidak memilih dengan alasan rasional, atau memilih sama sekali tidak memiliki alasan (hanya karena kebiasaan dalam waktu lima tahun), serta memilih dengan alasan iming-iming. Kira-kira mana yang paling tidak bermoral?
Pertanyaan di atas mengajak kita harus bergeser perdebatannya lebih jauh. Dan coba bertolak lebih dalam. Sebab persoalan tidak memilih dan memilih bukan persoalan moral dan alasan hak saja. Namun merupakan persoalan dislokasi dalam diskursus demokrasi kita. Sehingga duduk perkaranya tidak mudah.
Golput dan Dislokasi
Golput merupakan petanda bahwa demokrasi kita sedang sakit. Sakit karena proses penyelanggaraan bangsa dan negara yang mungkin tidak jelas jalannya. Persis pada poin ini sebagain masyarakat mengalami resistensi.
Kendati demikian, kehadiran masyarakat umum juga tanpa alasan atau dengan alasan iming-iming menandakan ada krisis dari demokrasi itu sendiri. Singkat kata, rational choice yang terdungungkan dari berbagai kalangan dalam melihat Golput hanya membangkitkan insinuasi dalam percakapan politik kita.
Halaman selanjutnya >>>
- Wajah Perempuan Desa dalam Pembangunan - 1 Agustus 2019
- Intelektual Presentatif - 19 Mei 2019
- Untuk Para Perwakilan Rakyat - 10 Mei 2019