Perempuan dan Tata Negara

Perempuan dan Tata Negara
Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, dan Khofifah

Laki-laki dan perempuan seperti halnya dua buah sayap. Jika keduanya sama-sama kuat, maka terbang tinggilah burung itu. Jika salah satunya lemah, maka tidak akan terbang sama sekali burung tersebut. ~  Ir. Soekarno

Peran wanita bangun bangsa tentu saja mutlak diperlukan. Hal ini didasari oleh penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119.630.913 jiwa dan perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa.

Seks Rasio adalah 101. Itu berarti bahwa terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan berdasarkan data 2016 dari sensus penduduk 2010. Jadi, dalam persentase bulatnya, yakni 51% (persen) laki-laki dan 49 persen perempuan.

Ruang apresiasi bagi kaum perempuan saat ini telah diberikan dan semakin terbuka. Perempuan telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan suatu bangsa.

Terbukti, pemerintah saat ini juga telah menyediakan program Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan status, posisi dan, kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Tujuan lainnya adalah agar juga dapat membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi.

Bersamaan dengan itu, beberapa dekade terakhir ini, seakan banyak diteriakkan oleh aktivis gender yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan yang merasa dirugikan karena masih rendahnya jumlah perempuan di ranah publik. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan, persentase representasi perempuan dalam politik (di parlemen) belum mencapai 30%.

Persentase jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebesar 18%, di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebesar 27%, dan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Republik Indonesia (DPRD RI) sebesar 13%.

Lanjutkan Prestasi

Angin segar kepada para pejuang hak perempuan hadir saat dilahirkannya UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum yang menyediakan ruang bagi perempuan sebanyak 30%. Dilanjutkan pada era Jokowi yang melantik 8 perempuan di Kabinet Kerja 2014-2019. Mereka adalah Rini Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Retno LP Marsudi (Menteri Luar  Negeri), dan Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan).

Dan peran perempuan di legislasi pada era Jokowi juga meningkat, yakni DPR 17,3% dan DPD 25,76%. Persentase tersebut mengalami penurunan. Pada Pemilu Legislatif 2009 lalu, keterwakilan perempuan di legislatif, yakni DPR 18,2% dan DPD 27%.

Namun, persentasinya belum sampai pada angka 30 persen. Hal ini tentu menjadi catatan besar bagi para pejuang perempuan untuk mempersiapkan para perempuan yang cakap, kompetitif, dan berkualitas hingga mampu mengisi dengan penuh ruang yang sudah tersedia di ranah legislasi sampai pada apa yang seorang aktivis perempuan teriakan seimbang dengan kesiapannya.

Memupuk Kapasitas

Yohana mengungkapkan, tiga hal manfaat apabila kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif dapat terpenuhi. Pertama adalah dapat membangun kualitas demokrasi yang ditandai dengan keseimbangan peran gender dalam pengambilan keputusan politik di legislatif. Kedua adalah dapat mengawal kebijakan pembangunan yang responsif gender dan anak guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan gender.

Ketiga, meningkatkan produktivitas nasional yang berdampak positif terhadap meningkatnya indeks pembangunan manusia guna mengejar ketertinggalan dari negara maju lainnya. Hal tersebut disampaikannya dalam acara workshop ‘Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif’, Hotel Millenium, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2016 silam.

Maka bukan lagi upaya menambah jumlah presentasi kuota dalam legislatif, tapi mempersiapkan SDM yang akan mendudukinya, sebab tidak akan berguna kuota yang sudah ada jikalau kesiapan yang ada pada perempuan masih kurang dari cukup dalam bidang legislatif. Karena salah satu indikator dari kurangnya persentasi jumlah perempuan di legislatif karena tidak adanya kesiapan dari perempuan itu sendiri dan juga kurang minatnya perempuan di bidang politik ataupun siap dan minat tapi tidak ada keberanian.

Solusinya, bagaimana perempuan mulai diarahkan dan diberi pengetahuan hingga pada waktunya mampu dan profesional dan terlebih lagi siap dengan mentalitas yang cukup demi eksistensi perempuan di ruang publik. Mental juga merupakan hal yang harus terpenuhi dalam bidang ini, salah satunya dengan cara revolusi mental bagi perempuan.

Semoga perempuan di Nusantara mampu, cakap, dan berani berekspresi serta eksis di kancah ruang publik negeri ini dengan cakap berintegritas dan profesional hingga tidak ada lagi kata membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan laki-laki dan perempuan itu tidak untuk dibeda-bedakan, tapi untuk saling mendukung, menopang dan melengkapi, mewarnai dengan kodrat, fungsi dan perannya masing-masing.

*Habibullah Afrizal, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

___________________

Artikel Terkait: