Pergeseran Paradigma Hukum di Era Digital

Pergeseran Paradigma Hukum di Era Digital
©News Week

Kontruksi paradigma hukum yang selama ini berlaku, dibangun dari positivisme yang bersifat formal. Mesti berunsur tindakan fisik dan berdaya jangkau yuridiksi nasional berdasar batasan teritorial.

Kini, legal meta-narrative akan diuji kemampuannya menghadapi teknologi informatika. Kehidupan makin marak dalam format-formatnya yang global.

Seolah menawarkan alternatif baru yang tidak hanya mengatasi aspek-aspek kehidupan, melainkan juga kehidupan hukum nasional. Juga untuk memarakkan kehidupan global. Bahkan seakan-akan hendak menebarkan lokalisme di mana-mana.

Kehadiran hukum modern saat ini dilatarbelakangi oleh sejarah masa lalu. Melibatkan hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan perkembangan negara modern.

Modernitas paradigma hukum ini memiliki ciri-ciri. Seperti, mempunyai bentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat.

Hukum dengan ciri khasnya yang harus tertulis memang menjadi kebutuhan negara modern yang makin kompleks dan bidang yang beragam. Hukum tertulis kemudian menjadi hukum harus formal, kaku, tidak fleksibel, dibuat oleh penguasa yang berwenang. Tidak terkait sama sekali dengan kualitas kepastian hukum dan keadilan.

Keberlakuan hukum di zona negara menunjukkan hukum modern sebagai hukum nasional yang didasari oleh teori kedaulatan negara menjadi teritorinya.

Baca juga:

Hukum tidak hanya menjadi instrumen legitimasi, tetapi juga social engineering. Harapannya, hukum dapat melayani kebutuhan masyarakat modern yang makin kompleks dan beragam. Hukum ternyata tidak serta-merta dapat seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang mengikutinya.

Hukum yang saat ini berlaku dilatarbelakangi oleh sejarah dan kehidupan sosial masa lalu. Seperti di kawasan Eropa dengan dominasi paradigma modern yang positivistik dan melahirkan konsep Rule of Law. Akibatnya, hukum bersifat formal, prosedural, berlaku nasional, dan dominasi negara dalam merekonstruksi dan menerapkan hukum.

Kondisi ini terus mewarnai proses pembuatan dan penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini yang telah memasuki era digital. Hukum yang terlalu formal, kaku dan tidak fleksibel, serta berlaku nasional mengalami kesulitan mengakomodasi perkembangan teknologi informatika yang begitu cepat.

Hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas teritorial, dan perbuatan dipandang sebatas secara fisik. Hukum juga makin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodasi semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat.

Kehadiran Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya, yang bertujuan untuk menanggulangi maraknya pornografi, pornoaksi, serta berbagai cybercrime, justru tidak terlihat hasilnya dan kontraproduktif. Undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam (SDA) sering kali menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat, namun kepada kepentingan ekonomi politik penguasa dengan kapitalis asing. Di sini hukum hanya dibuat oleh aktor-aktor yang berkepentingan.

Hukum berparadigma modern dengan karakter dan doktrin-doktrinnya yang selama ini menjadi legal-metanarative yang diterima, kini mengalami ketidakberdayaan. Itu ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi informatika, yang lebih cenderung memerlukan keragaman micro-narrative dalam memaknai hukum.

Baca juga:

Sehubungan dengan hal tersebut, Jean Francois Lyotard menolak paradigma meta-narrative. Karena dalam masyarakat terdapat keragaman perbedaan, keragaman aspirasi, keyakinan dan keinginan. Sehingga perlu dimunculkan paradigma baru, yakni postmodern, yang menunjukkan adanya narasi-narasi kecil (micro-narrative) guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.

Berbagai dampak perkembangan teknologi telematika menjadi tantangan bagaimana berhukum di era digital. UU ITE yang oleh aparat penegak hukum dipandang sebagai legal meta-narative, dan digunakan sebagai premis mayor, mendapat tantangan keras dari masyarakat. Karena sampai saat ini, banyaknya penyelesaian masalah yang tidak sama sekali berpihak kepada masyarakat.

Hal ini menandakan perlu dilakukannya “dekonstruksi” dan “rekonstruksi” pemikiran/paradigma. Hal ini tidak akan dapat diselesaikan dengan (paradigma) hukum modern. Hanya dapat diselesaikan dengan paradigma post-modernism yang mengakui adanya perbedaan “pemaknaan” terhadap suatu undang-undang bagi setiap pemangku kepentingan. Sehingga diutamakan penyelesaian yang saling menerima dan memberi sebagai solusinya.

Paradigma post-modernism memosisikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan bukan sebagai legal meta-narative, namun merupakan “bingkai” dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan “isi” diberikan kebebasan para pemangku kepentingan untuk “memberikan makna” sesuai dengan konteks.

Paradigma post modernism dengan demikian menuntut para pemangku kepentingan menyelesaikan masalah mereka sendiri berlandaskan pemaknaan terhadap Undang-Undang terkait. Bila diperlukan menggunakan pihak ketiga sebagai “penengah”, sedikit mungkin menyelesaikan kasus melalui peradilan yang menitikberatkan birokrasi, proses, dan kepastian yang sering mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan serta harmonisasi bagi para pemangku kepentingan.

    Latest posts by Zulfajri Zainal Abidin (see all)