Perseroan Perorangan di UU Cipta Kerja Mudahkan Pelaku Usaha Bentuk PT

Perseroan Perorangan di UU Cipta Kerja Mudahkan Pelaku Usaha Bentuk PT
©Dictio Community

Nalar Politik – Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, setiap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bisa dengan mudah membentuk Perseroan Terbatas (PT). Selama memenuhi kriteria UMK, perseroan dapat didirikan oleh hanya 1 (satu) orang, yang kemudian disebut sebagai Perseroan Perorangan.

Hal itu kian memperjelas bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang memberi kemudahan berusaha, dalam hal ini untuk sektor UMK. Seperti turut disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, salah satu bentuk kemudahan tersebut tak lain adalah jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas.

Dengan perseroan perorangan itu,  jelas Laoly, pelaku usaha dapat membentuk PT yang pendirinya cukup satu orang.

Dari sisi pendanaan, pelaku UMK dimungkinkan mengajukan pinjaman modal dari perbankan untuk mengembangkan usaha. Selama ini, pelaku UMK kerap kesulitan mengakses pinjaman modal dari bank karena tidak ada badan hukum yang menaungi usaha mereka.

“Dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman, kalangan perbankan lebih mengutamakan business sustainability dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman. Hal tersebut dapat tergambar melalui laporan keuangan suatu badan usaha yang berbadan hukum.”

Melalui pengaturan tentang badan hukum perseroan perorangan, jelas Laoly kembali, akan memberikan keyakinan kepada pelaku UMK untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan memantau business sustainability suatu usaha melalui laporan keuangan.

“Kemenkumham sendiri sedang menyiapkan konsep laporan keuangan sederhana yang dapat diisi secara elektronik yang nantinya dapat diakses melalui sistem AHU Online.” [li]