Pertaruhan Identitas dan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

Pertaruhan Identitas dan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi
Foto: Pinterest

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Maka, memahami identitas dan karakter bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan akar budaya yang mendasari identitas bangsa yang dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, serta kerajaan lainnya.

Karenanya, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sejarah. Budaya dan sejarah tersebut tentunya memengaruhi semua aspek kehidupan. Semuanya memberikan sumbangsih dalam pembentukan pola pikir dan paradigma masyarakat dalam hidup bernegara.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai menata identitas dan karakter bangsa. Hal ini terwujud dalam Pancasila yang dirumuskan para founding fathers. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila menjadikan kokohnya bangsa. Karena nilai-nilai yang ada dalam pancasila mencakup 5 nilai luhur, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Hal ini sejalan dengan budaya bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga Pancasila menjadi landasan yang rill untuk menyatukan masyarakat yang berbeda-beda akan suku dan budaya.

Namun, pertanyaanya di era globalisasi ini, apakah Pancasila yang disebut sebagai karakter dan identitas bangsa Indonesia ini masih mampu menjadi nilai luhur untuk mempersatukan bangsa atau telah hilang identitasnya sebagai karakter bangsa?

Pertanyaan di atas menjadi refleksi bersama sebagai warga negara Indonesia mengingat di era globalisasi ini banyak budaya asing yang masuk di Indonesia yang menjadikan lemahnya nilai luhur Pancasila karena minimnya penyikapan kita secara bijak. Hal ini terlihat dengan maraknya beberapa warga Indonesia yang mengatasnamakan kemanusiaan dan agama, dan tanpa malu melakukan tindak kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya.

Dapat kita artikan, budaya kekerasan dan diskriminasi adalah serapan produk dari budaya luar yang tidak disikapi secara bijak. Salah satu sebabnya adalah peningkatan populasi kehidupan yang tinggi serta ditunjang pula dengan pesatnya perkembangan jaringan informasi, memudahkan budaya asing masuk ke Indonesia. Sehingga, perlahan tapi pasti, budaya kekerasan dan diskriminasi dapat merusak identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa plural yang cinta damai dan toleran.

Lihat juga: Politik Identitas Berbungkus Politik Kelas

Sejenak menelaah Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia ini bersifat tidak dapat dikurangi.

Namun, mengacu pada kewajiban HAM pada Pasal 28J UUD NRI 1945 memerintahkan, “Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain” dan “Dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.”

Dari kedua peraturan tersebut, tentunya saling berkaitan di mana Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM harus selaras dengan Undang-undang Dasar 1945. Ia membatasi nilai HAM dengan Kewajiban Asasi Manusia yang dipertimbangkan sesuai dengan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Sehingga jelas budaya kekerasan dan diskriminasi telah merusak moral dan tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya bangsa.

Pandangan ini tentu sebagai salah satu wujud untuk mempertahankan identitas dan karakter bangsa yang berkelanjutan ke depannya. Karena, tanpa kita sadari, budaya kekerasan dan diskriminasi jelas akan merusak generasi penerus bangsa ini. Di samping itu, budaya seperti ini akan berdampak besar dalam pencapaian cita negara jangka panjang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dikuatkan dan ditekankan lagi nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadikan identitas dan karakter bangsa. Bukan hanya sebagai hiasan di dinding rumah saja atau ucapan belaka. Namun, menjadi nilai yang membentengi diri sebagai warga Negara yang cinta akan tanah air, cinta akan perdamaian, cinta akan semboyan “berbeda-beda tetap satu jua”. Sehingga revolusi mental yang digalakkan secara kebersamaan dalam perbedaan akan dapat tercipta dan tidak hanya ucapan dan kesemangatan sesaat saja.

*A. Riris Muldani, Ketua Badan Koordinator Penggerak Budaya Nasional (BANKOR-PBN) | Staf Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

___________________

Artikel Terkait: