Pertaruhan Marwah Pesantren dalam Peta Politik Kiai

Pertaruhan Marwah Pesantren dalam Peta Politik Kiai
©Jurnal Post

Pertaruhan Marwah Pesantren dalam Peta Politik Kiai

Pada musim politik, beberapa “lakon” politik di Indonesia berusaha menggaet suara dari pesantren. Hal itu dapat dikatakan lumrah, mengingat pesantren menjadi sentral sosial dan keagamaan dari masyarakat. Pada 2022/2023, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 39.043 dengan jumlah santri 4,08 juta santri.

Bayangkan, betapa banyak suara yang didapatkan dari politikus jika mereka bisa memengaruhi suara pesantren. Apalagi, pesantren tidak hanya tentang kiai dan santri, akan tetapi tentang sikap strategis masyarakat dalam menjalankan keberagamaannya.

Sosok kiai yang sangat dihormati membuat petuahnya diikuti oleh unsur-unsur pesantren dan masyarakat sekitar. Kita dapat melihat suksesnya pencalonan TGB Zainul Majdi pada pilihan gubernur di NTB dengan hanya disokong oleh dua partai kecil, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kesuksesan itu seolah menegaskan bahwa “suara” TGB sebagai tokoh agama di NTB melebihi popularitas partai politik.

Kisah TGB tidak dapat disamakan dengan praktik relasi kiai-politik di daerah lain. TGB saat itu menjadi Gubernur NTB, yang artinya dia menjadi orang nomor satu di NTB, jadi masyarakat mudah menaruh kepercayaan kepadanya. Berbeda dengan di daerah lain, di Jawa Timur misalnya, kiai-kiai hanya dijadikan “pendukung” dari aktor politik dengan tugas memengaruhi suara masyarakat agar memilih salah satu calon atau partai tertentu.

Sebut saja KH. Anwar Mansur yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin dan KH Umar Faruq yang mendukung Prabowo Gibran di kontestasi Pilperes 2024. Lantas, apakah relasi politik yang demikian baik untuk keberlangsungan marwah pesantren?

Keterlibatan Pesantren dalam Politik Praktis

Dalam normativitats agama Islam, politik tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan agama. Sosok Muhammad SAW yang menjadi Nabi sekaligus aktor politik sering kali dijadikan landasan pemikiran para kiai dalam keterlibatannya di politik praktis.

Memang benar, keterlibatan itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan ritual keagamaan. Selain itu, simbolisasi dukungan dari pesantren akan melahirkan hubungan timbal balik, dalam arti pesantren bisa mendapatkan manfaat praktis sebagai “balasan” dari dukungannya terhadap paslon. Misalkan program Dana Abadi Pesantren yang menjadi hasil dari sikap politik pesantren.

Baca juga:

Relasi kiai dan politik praktis telah terekam lama di benak masyarakat, sehinggga menjadikan para peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh sosok kiai terhadap suara politik. Arravi, dkk (2019) memetakan perilaku pemilih dari santri NU di Lasem dalam kontestasi Pilpres 2019. Para koresponden mempertimbangkan arahan kiai dalam memilih paslon tertentu, akan tetapi mereka tetap menggunakan pertimbangan rasional.

Dengan studi kualitatif, Madani (2015) menyampaikan bahwa peran kiai sepuh di Madura yang dulunya berpengaruh signifikan dalam Pilkada, pada tahun 2013, pengaruhnya tidak lagi begitu kuat, karena turunnya kepercayaan terhadap sikap politik kiai.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sikap politik kiai bersifat lokal. Setiap tempat mempunyai kecenderungan masing-masing, entah itu meningkat atau menurun. Oleh karena itu, penelitian di atas tidak bisa dijadikan dasar bahwa semua masyarakat mengalami hal yang demikian.

Namun, tren menurunnya pamor kiai dalam ranah perpolitikan juga menjadi perhatian Zainuddin (2015). Ia menyadari fenomena tersebut telah menjangkiti masyarakat muslim, terutama santri.

Apa yang Salah?

Kepercayaan masyarakat muslim terhadap otoritas politik kiai dapat dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap “komando” politik. Sebaliknya, jika masyarakat sudah tidak patuh maka dapat berarti mereka telah mengalami trust issue yang dapat menyebabkan lunturnya marwah kiai, bahkan pesantren di masyarakat.

Menurut Zainuddin (2015), bergesernya otoritas kiai dalam perpolitikan diisebabkan oleh track record kiai yang selama ini tidak menjalankan politik kebangsaan. Politik kebangsaan menyangkut kemaslahatan bangsa keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keterlibatan kiai dalam politik yang seolah mendukung penuh kebijakan penguasa, tanpa melakukan kritik, ternyata disorot negatif oleh masyarakat.

Kiai memang sering kali dijadikan alat politik untuk memuluskan kebijakan. Seperti dalam ilustrasi ini: ketika salah satu paslon maju, ia menggandeng kiai untuk menggalang dukungan dari masyarakat muslim. Dengan dukungan tersebut, akhirnya paslon memenangkan kontestasi. Setelah itu, kiai merasa menjadi “teman” dari paslon, sehingga tidak mengkritik kebijakan yang cenderung kurang baik.

Masyarakat yang menganggap kebijakan itu buruk lantas menyalahkan kiai sebagai sosok yang berpengaruh terhadap pencalonannya. Ditambah dengan sikap pasifnya, masyarakat menilai kiai sebagai bagian dari “broker politik” untuk memuluskan kebijakan.

Baca juga:

Tidak luput dari ingatan, polemik revisi UU KPK pada tahun 2020. Kiai NU yang merasa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi bersifat pasif terhadap kebijakan itu. Padahal adanya aturan baru mengenai KPK memperburuk penegakan korupsi di Indonesia.

Dengan menggunakan cara licik, pemerintah memframing RUU tersebut dengan menyebarkan isu Taliban di KPK. Isu radikalisme yang diembuskan di kalangan pesantren sejak Pilpres 2019 membuat kiai dengan mudah mempercayai propaganda tersebut, sehingga tidak menghiraukan kegelisahan masyarakat terhadap revisi UU KPK.

Berdasarkan kejadian itu, masalah utamanya tidak terkait dengan hati nurani, akan tetapi sampainya informasi secara tidak utuh kepada kiai. Kiai hanya mendapat kajian kebijakan dari pemerintah, yang tentu menguntungkannya. Oleh karena itu, akar masalah yang sebenarnya terkait dengan relasi pengetahuan yang dimonopoli oleh pemerintah.

Sebagai kalangan pesantren, layaknya kita turut serta dalam menyampaikan informasi kebijakan secara secara utuh kepada kiai. Usaha itu semata-mata bertujuan untuk menjadikan marwah pesantren tetap pada tempatnya.

Referensi
  • Arravi, M. A. (2021). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Santri Di Wilayah Nahdlatul Ulama (Nu) Lasem Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. Journal of Politic and Government Studies10(3), 311-327.
  • Madani, A. A. (2016). Dinamika Kekuasaan Kyai (Indikasi Pudarnya Dominasi Politik Kyai dalam Proses Demokratisasi Lokal) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
  • UIN Malang, Kiai dan Pilkada.
Mohammad Bachrul Falah
Latest posts by Mohammad Bachrul Falah (see all)