Pertarungan Abadi Jokowi versus Prabowo

Pertarungan Abadi Jokowi versus Prabowo
©Okezone

Pertarungan Abadi Jokowi versus Prabowo

Bersatunya Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 digadang menjadi tanda bersatunya dua figur dengan kekuatan politik terbesar yang mendominasi dua edisi Pilpres sebelumnya. Namun, optimisme tersebut perlu untuk dipandang dengan lebih skeptis. Pilpres 2024 justru menjadi awal mula dari pertarungan politik Jokowi versus Prabowo di masa pemerintahan yang akan datang.

Dukungan Jokowi terhadap Prabowo ibarat perjalanan tanpa tiket pulang. Tidak ada kata putar balik bagi Jokowi pasca mendukung Prabowo. Pilihannya hanya antara menang atau tidak sama sekali.

Seluruh upaya dilakukan mulai dari memasangkan Prabowo dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, intervensi Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan pencalonan Gibran, hingga pengerahan bansos besar-besaran. Semua dilakukan Jokowi untuk memenangkan Prabowo.

Dukungan Jokowi tentunya tidak gratis dan diberikan dengan percuma. Hubungan Jokowi dan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak lebih dari sekadar bisnis. Ada harga yang harus Prabowo bayarkan kepada Jokowi. Harga tersebut ialah memastikan program-program Jokowi tetap dilanjutkan serta memberikan akses kepada Jokowi untuk “cawe-cawe” urusan pemerintahan lima tahun ke depan.

Melihat rekam jejak pertarungan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019, rasanya menjadi terlalu optimis untuk membayangkan hubungan keduanya akan harmonis di era kepemimpinan Prabowo ke depan. Setidaknya ada tiga alasan kenapa pertarungan Jokowi versus Prabowo masih akan berlanjut.

Misteri Pelabuhan Baru Jokowi

Retaknya hubungan Jokowi dengan PDI-P membuat masa depan Jokowi pasca selesai menjabat sebagai presiden masih dipenuhi tanda tanya. Rekonsiliasi dengan PDI-P rasanya hampir mustahil karena sikap Jokowi di Pilpres 2024 turut berkontribusi pada kalahnya calon presiden yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo, serta potensi berkurangnya kursi PDI-P di DPR.

Namun, dalam politik, semuanya bisa terjadi. Jika bersatunya Jokowi dan Prabowo setelah apa yang dilalui dalam Pilpres 2014 dan 2019 bisa terjadi, maka rekonsiliasi Jokowi dengan PDI-P juga bukan suatu yang mustahil. Meskipun hampir dapat dipastikan kembali memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg), PDI-P berada di posisi yang sulit menuju kontestasi Pilpres 2029 yang akan datang.

Baca juga:

Jika mengambil posisi oposisi, dilema PDI-P adalah harus kembali vis a vis dengan Jokowi yang sudah pasti akan berada di belakang pemerintahan Prabowo-Gibran. Berseberangan dengan Jokowi jelas menjadi jalan buntu PDI-P menuju kekalahan sebagaimana Pilpres 2024. Ini juga diperkuat dengan belum adanya tokoh yang potensial diusung PDI-P pada Pilpres 2024.

Citra PDI-P sebagai partai oposisi harus segaris dengan citra tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden. Sementara itu, sejauh ini figur individu yang potensial mengambil peran dan citra oposisi adalah Anies Baswedan yang bukan kader PDI-P.

Jika dilema PDI-P berujung kepada rekonsiliasi dengan Jokowi, maka Jokowi akan punya akses dan kontrol kepada parlemen sehingga meningkatkan daya tawarnya untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, jika PDI-P tidak menjadikan rekonsiliasi dengan Jokowi sebagai opsi, maka Jokowi masih punya pilihan lain, yaitu bergabung dengan Golkar.

Golkar menjadi pilihan yang paling mungkin bagi Jokowi untuk berlabuh pasca usai menjabat. Terlebih dengan posisi Golkar sebagai partai runner-up Pileg 2024, maka Jokowi tetap dapat memiliki akses dan kontrol di legislatif sebagai daya tawarnya. Kencangnya wacana Jokowi bergabung dengan Golkar menjadi tanda bahwa opsi ini menjadi pilihan yang mungkin diambil oleh Jokowi.

Kaki Tangan Jokowi di Lembaga Negara

Salah satu faktor yang membuat Jokowi begitu kuat adalah strategi kekuasaannya yang membagikan posisi-posisi strategis lembaga negara kepada orang-orang terdekatnya. Setidaknya Jokowi punya perpanjangan tangan di tiga cabang kekuasaan, yaitu Gibran di eksekutif, Anwar Usman di Yudikatif, dan anggota-anggota DPR di legislatif melalui pengaruh di partai politiknya masing-masing.

Selain di cabang kekuasaan, Jokowi juga masih punya loyalis-loyalis di lembaga-lembaga negara lain seperti Listyo Sigit sebagai Kapolri hingga ketua-ketua umum partai politik yang dikekang olehnya. Pola Jokowi yang mengunci ketua-ketua umum partai politik dengan kasus hukum inilah yang membuat posisinya diuntungkan.

Dengan banyaknya kaki tangan Jokowi di berbagai lembaga negara tentunya membuat ia memiliki posisi tawar yang besar untuk turut memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pola menyandera mereka yang tidak sebaris dengan Jokowi dengan kasus hukum pastinya masih akan dilanjutkan. Dalam hal ini, Jokowi luar biasa sebagai seorang politisi, namun memalukan sebagai seorang negarawan.

Terus Berjalannya RUU Daerah Khusus Jakarta

RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang pembahasannya masih bergulir di DPR menjadi pintu masuk Jokowi untuk terus berpengaruh dalam lima tahun ke depan. Dalam draf RUU DKJ diatur kewenangan dan peran presiden serta wakil presiden untuk Jakarta. Sejauh draf yang sudah beredar, Gubernur DKI Jakarta akan ditunjuk langsung oleh presiden, sementara wakil presiden akan memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi.

Halaman selanjutnya >>>
Georgius Benny
Latest posts by Georgius Benny (see all)