Petani Milenial Jokowi dan Marhaenismenya Bung Karno

Petani Milenial Jokowi dan Marhaenismenya Bung Karno
©Shutterstock

Jokowi mendorong generasi milenial untuk menjadi petani. Hal ini disampaikan olehnya pada saat pengukuhan duta petani milenial yang diagendakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) pada 6 Agustus 2021 lalu.

Jokowi menyampaikan kepada generasi milenial untuk lebih berminat menjadi petani. Menurutnya, profesi petani itu menjanjikan dan menguntungkan. Alasannya, karena hanya sektor pertanian yang bisa bertahan dan bertumbuh di tengah pandemi Covid-19, selain dari sektor-sektor lainnya.

“Bagaimana generasi milenial, apakah sudah siap menjadi profesi petani atau alih profesi menjadi profesi petani? Itu menjanjikan dan menguntungkan lho,” kata Jokowi.

Berdasarkan data BPS, sektor pertanian bisa berkontribusi positif sebesar 1,75 persen pada 2020 dan pada triwulan pertama 2021 tumbuh positif 2,95 persen. Karena itu, ia meminta kepada generasi milenial untuk lebih berminat menjadi petani.

Menurut Jokowi, saat ini total petani Indonesia sebanyak 71 persen berusia 45 tahun ke atas sedangkan yang di bawah 45 tahun sebanyak 29 persen. Artinya, persentase petani milenial itu sangat kecil dibandingkan dengan persentase petani yang berumur di atas 45 tahun.

Itulah sebabnya Jokowi mendorong generasi milenial untuk menjadi petani. Tadinya, saya kira Jokowi mendorong generasi milenial untuk menjadi astronot, yang pergi ke planet atau ke bulan itu. Tapi ternyata saya keliru, Jokowi mendorong generasi milenial untuk menjadi petani.

Jokowi mendorong petani tidak hanya menggarap di sektor hulu, tetapi juga menggarap di sektor hilir, yaitu pengolahan pasca-panen, kemasan dan pemasaran, sehingga produk pertanian bisa bersaing dengan negara lain. Petani Indonesia harus kompetitif, terampil dan menguasai manajemen bisnis. Dengan demikian, petani bisa memiliki peluang yang lebih besar.

Ini gagasan yang brilian yang dimiliki oleh Jokowi, bahkan mengalahkan gagasan Bung Karno tentang marhaenisme. Entahlah, apakah Jokowi yang mengalahkan gagasan Bung Karno atau Jokowi yang mendangkalkan gagasan Bung Karno tentang marhaenisme.

Tapi, mari kita melihat bersama. Menurut Bung Karno, kenapa petani itu tidak maju-maju, tidak berkembang dan tidak sejahtera itu disebabkan karena “struktur sosial”. “Struktur sosial” inilah yang membuat petani tidak berkembang, tidak maju dan tidak sejahtera.

Bahasa kita hari ini, ketimpangan sosial, distribusi lahan yang tidak merata, dan harga yang tidak stabil. Karena itu, perlu adanya intervensi kekuasaan.

Petani itu memiliki “alat-alat produksinya” sendiri (lahan, cangkul, tenaga kerja, modal), tapi “struktur sosial” yang membuat petani itu tidak maju, tidak berkembang dan tidak sejahtera.

Ini yang membedakan pemikiran Bung Karno dengan pemikiran Karl Marx tentang masyarakat tampa kelas, wabil khusus kaum proletar (buruh) meskipun pemikiran Bung Karno segaris dengan pemikiran Karl Marx. Proletar tidak memiliki alat-alat produksi seperti halnya petani. Proletar hanya memiliki tenaga kerja (jasa) yang dipekerjakan oleh pemilik modal atau pemilik alat-alat produksi, yaitu kaum borjuis.

Bicara petani dan bicara Karl Marx, setidaknya kita bisa menangkap gambaran pemikiran Bung Karno tentang marhaenisme. Marhaenisme menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Itulah yang membedakan pemikiran Bung Karno dengan pemikiran Karl Marx dalam marxismenya Karl Marx.

Marhaenisme itu berasal dari nama orang, nama petani. Yaitu seorang petani yang bernama Marhaen, yang belakangan menjadi ideologi marhaen-“isme” (paham, ideologi) Bung Karno.

Ideologi marhaenisme digagas oleh Bung Karno ketika bertemu dan berdialog dengan petani yang bernama Marhaen di Bandung saat itu. Bung Karno berdiolag dengan Marhaen tentang petani dan kehidupan petani. Di situlah lahirnya ideologi marheanismenya Bung Karno.

Masalah petani hari ini: pertama, distribusi lahan yang tidak merata. Ini bisa kita ambil contoh pada petani jagung, misalnya. Jika petani ingin menanam jagung, maka petani harus sewa lahan dulu kepada tuan tanah.

Ada juga petani yang memiliki lahannya sendiri, tapi itu tidak banyak dan hanya sedikit saja. Sebab, sebagian besar lahan itu dikuasai oleh tuan tanah. Di sinilah perlu adanya distribusi pemerataan lahan.

Kedua, stabilitas harga. Ini yang sering terjadi ketika petani panen. Harga naik-turun dan tidak menentu. Naik-turunnya harga ini bisa disebabkan oleh permainan pasar dan bisa juga disebabkan oleh permainan para tengkulak. Harga yang ditentukan oleh pasar berbeda dengan harga yang dibawa oleh tengkulak. Di sinilah perlu adanya intervensi kekuasaan menekan pasar dan menstabilkan harga.

Sebab, jika kita hitung-hitung, pendapatan hasil panen petani tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Misalnya, untuk menyewa lahan, petani harus mengeluarkan biaya yang mahal. Membeli bibit, membeli pupuk, membeli pestisida dan tenaga kerja, tidak sesuai dengan pendapatan hasil panen.

Belum lagi, jika modal untuk bertani, petani harus ngutang dulu ke bank atau ke rentenir. Di tambah lagi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah, biaya kesehatan, dll. Yang ada petani hanya rugi.

Masalah inilah yang mesti dilihat oleh pemerintah secara holistik sebagai sebuah sistem sosial. Bahwa ada struktur sosial yang timpang, ada distribusi lahan yang tidak merata, ada harga yang tidak berpihak kepada petani, sebelum mendorong generasi milenial untuk menjadi petani. Maka, dengan ini petani bisa sejahtera.