Pidato Putin tentang Alasan Rusia Serang Ukraina

Pidato Putin tentang Alasan Rusia Serang Ukraina
©Line Today

Pidato Putin berikut ini memperlihatkan secara terang alasan di balik penyerangan Rusia ke Ukraina.

Nalar Politik – Pada dini hari Kamis, 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan “operasi militer khusus” terhadap Ukraina.

Pernyataan tersebut lahir setelah keputusannya untuk mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk pada 21 Februari dan penandatanganan perjanjian kerja sama timbal balik antara Rusia dengan dua wilayah yang memisahkan diri tersebut.

Di bawah ini merupakan ringkasan pidato Putin yang dilansir Al Jazeera berdasarkan transkrip yang dirilis oleh Kepresidenan Rusia:

Warga Rusia yang terhormat! Teman-teman!

Hari ini, saya sekali lagi menganggap perlu untuk kembali ke peristiwa tragis yang terjadi di Donbas dan masalah utama untuk memastikan keamanan Rusia.

Mari saya mulai dengan apa yang saya katakan dalam pidato saya tanggal 21 Februari. Saya mengacu pada apa yang menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan khusus bagi kita—ancaman mendasar terhadap negara kita itu dari tahun ke tahun, langkah demi langkah, secara ofensif dan tanpa basa-basi diciptakan oleh politisi yang tidak bertanggung jawab di Barat.

Saya mengacu pada perluasan NATO ke timur, memindahkan infrastruktur militernya lebih dekat ke perbatasan Rusia. Diketahui bahwa selama 30 tahun kita dengan gigih dan sabar berusaha mencapai kesepatakan dengan negara-negara NATO terkemuka tentang prinsip-prinsip keamanan yang setara dan tidak dapat diganggu gugat di Eropa.

Menanggapi proposal, kita terus-menerus menghadapi penipuan dan kebohongan sinis, atau upaya untuk menekan dan memeras. Sementara NATO, terlepas dari semua protes dan kekhawatiran kita, terus berkembang dengan mantap. Mesin perang sedang bergerak dan, saya ulangi, itu mendekati perbatasan kita.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, penataan kembali dunia dimulai, dan norma-norma hukum internasional yang telah dikembangkan—kuncinya, yang dasar diadopsi setelah Perang Dunia II dan sebagian besar mengonsolidasikan hasilnya—mulai masuk cara memproklamirkan diri sebagai pemenang Perang Dingin.

Tentu saja, dalam kehidupan praktis, dalam hubungan internasional dan aturan yang mengaturnya, perlu memperhitungkan perubahan keadaan di dunia dan keseimbangan kekuasaan. Ini seharusnya dilakukan secara profesional, lancar, sabar, dengan mempertimbangkan dan menghormati kepentingan semua negara dan memahami tanggung jawab sendiri.

Tapi tidak, euforia karena memiliki superioritas mutlak, semacam absolutisme modern, dan rendahnya budaya umum dan arogansi para pembuat keputusan [menyebabkan] keputusan yang disiapkan, diadopsi, dan dijalankan yang hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Situasi mulai berkembang sesuai dengan skenario yang berbeda.

Tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Pertama, tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, mereka melakukan operasi militer berdarah terhadap Beograd, menggunakan pesawat dan rudal tepat di pusat Eropa. [Mereka melakukan] beberapa minggu pengeboman terus-menerus terhadap kota-kota dan infrastruktur penting.

Kita harus mengingatkan fakta-fakta ini, karena beberapa rekan Barat tidak suka mengingat peristiwa-peristiwa itu, dan ketika kita membicarakannya, mereka lebih suka tidak menunjuk pada norma-norma hukum internasional, tetapi pada keadaan yang mereka tafsirkan sesuai keinginan mereka.

Kemudian tiba giliran Irak, Libya, Suriah. Penggunaan kekuatan militer yang tidak sah terhadap Libya, memutarbalikkan semua keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB tentang masalah Libya menyebabkan kehancuran total negara, munculnya sarang utama terorisme internasional, bencana kemanusiaan dan perang saudara yang belum berakhir sampai hari ini.

Tragedi, yang menimpa ratusan ribu, jutaan orang tidak hanya di Libya, tetapi di seluruh wilayah ini, memunculkan gelombang migrasi besar-besaran dari Afrika Utara dan Timur Tengah ke Eropa.

Mereka memastikan nasib yang sama untuk Suriah. Kegiatan militer koalisi Barat di wilayah negara ini tanpa persetujuan pemerintah Suriah atau persetujuan Dewan Keamanan PBB tidak lain adalah agresi, intervensi.

Halaman selanjutnya >>>