Pilihan Politik dan Labeling Cebong-Kampret

Pilihan Politik dan Labeling Cebong-Kampret
Ilustrasi: Kompasiana

Percayalah, sebagai seorang karyawan yang nyambi kerja jadi operator di game center, ungkapan dengan nama-nama hewan seperti cebong-kampret sudah jadi hal yang lumrah saya dengarkan dari para user. Mereka biasanya adalah remaja-remaja tanggung yang cupu bermain game, yang ketika kalah hanya bisa misu-misu nggak jelas.

Meski kadang kelewat bising dan menggangu, tapi dalam tahap tertentu, saya masih bisa memaklumi. Paling tidak nilai mata pelajaran biologi mereka bisa sedikit terdongkrak karena terbiasa lantang menyebutkan klasifikasi kingdom animalia.

Selain itu, sisi baiknya, saya bisa jadi lebih bisa menahan diri dan tak baperan saat menemui ungkapan serupa dalam urusan perdebatan politik di media sosial yang ternyata populer juga digunakan netizen. Misalnya ungkapan cebong-kampret.

Konon, katanya sih, labeling cebong-kampret itu populer disematkan pada mereka yang memiliki pilihan politik berbeda. Penyematan istilah itu cenderung diarahkan bagi para pendukung calon presiden yang dijagokan dari kendaraan politik berlogo Banteng dan Garuda.

Entah dari dan bagaimana asal-usul kedua istilah cebong-kampret ini muncul, tapi toh tak penting lagi mencari tahu asal mula kedua labeling nama hewan tersebut. Toh tak pernah ada yang mengakui siapa yang pertama kali dan bertanggung jawab mengungkapkan istilah itu. Lagi pula, saya yakin, bangsa cebong-kampret juga tak akan marah dan mempermasalahkan kenapa penggunaan nama mereka tak dikonfirmasi terlebih dahulu.

Sebelum saya membaca sebuah wawancara dari portal berita online (CCN-Indonesia) dengan seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, awalnya sebutan itu saya anggap hanya lahir dari spontanitas ungkapan kekesalan dan bahan tertawaan saja. Mengaitkan fenomena dan informasi tak utuh, kemudian jadi ungkapan latah di dunia maya.

Tapi, menurut Wawan Masudi, sebutan cebong-kampret ini merupakan bagian dari dimensi fenomena sosial. Ini dampak langsung dari penggunaan media sosial untuk alat kampanye saling menjatuhkan lawan politik.

Menurutnya, labeling itu merupakan upaya membangun sinisme dan ekspresi politik yang fantastis. Itu lalu dipakai untuk saling mengidentifikasi dan membedakan dengan tegas antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Pendapat pengamat politik tersebut sebenarnya tak terlalu berlebihan dan memang ada benarnya juga. Berdasarkan pengalaman, saat menit-menit awal membuka media sosial, biasanya saya disuguhi oleh updetan postingan dan kabar berita dari orang-orang terdekat (keluarga dan teman) yang saya tandai. Ya, itu menyenangkan dan sedikit menghibur bagi saya yang rekor mudiknya lebih tinggi dari Bang Toyib.

Tapi kemudian rasanya jadi sangat berbeda setelah mengecek notice. Saya melihat postingan-postingan yang entah itu hoaks mengandung unsur SARA, atau informasi yang tak utuh. Banyak perdebatan argumentasi yang ngotot dalam urusan politik dari grup-grup tertentu yang saya sendiri tak yakin dan tak ingat kenapa kok tiba-tiba bisa tergabung di dalamnya.

Sebenarnya, untuk ukuran manusia yang sudah banyak masalah seperti saya, tak jadi masalah juga jika ada seseorang yang cukup baik hati dan rajin mengundang bergabung dalam grup berwarna pilihan politik tertentu serta men-tag postingan-postingan di akun saya. Toh saya bisa sedikit memahami kalau itu bagian dari motif kampanye. Bagi saya, itu bagus dari sisi positif euforia masyarakat yang makin melek dan tak apatis dalam urusan politik.

Bukti meningkatnya euforia politik ini bahkan tak hanya saya temui dalam dunia maya, tapi juga ternyata tak kalah inisiatif di kehidupan nyata. Apalagi mendekati tahun politik seperti sekarang ini, perdebatan argumentasi politik dari hampir semua lini masyarakat dapat kita temukan. Mulai dari kalangan politisi, akademisi, hingga para kuli yang sehari-hari mencari rezeki dengan kaos pembagian partai.

Dan yang lebih menarik dari euforia politik ini, khatib Jumat bahkan bisa disaingi oleh mereka yang membuka forum tersendiri sambil nunggu iqamah berbunyi.

Nah, yang bisa jadi masalah bagi saya jika berbagai konten postingan yang masif disebar itu dan tak jarang juga di-tag bersama akun saya mengandung unsur-unsur kampanye yang cenderung lebih mirip ujaran kebencian, hoaks dan fitnah, informasi tendensius yang belum terverifikasi. Atau bahkan skandal-skandal pribadi masa lalu dari para politikus tertentu yang maju dalam bursa kompetisi pemilu pemimpin negeri.

Bukan apa-apa. Tapi kalau terlalu sering dilibatkan, saya mau tak mau harus siap juga dengan risiko tertentu jika seandainya kemudian ada seseorang dari kalangan relawan atau bahkan simpatisan ultra-garis keras yang lebih militan dari suporter bola yang merupakan pendukung pilihan politik tertentu dan cukup setia berkomitmen mendedikasikan waktu serta energinya untuk mendebati saya dengan alasan sepele. Entah itu mungkin disebabkan hanya karena like dan warna komentar saya pada konten pro #GantiPresiden2019 atau #2019TetapJokowi.

So we never know if that happens. But, ora popo. Pikir keri and stel kendo wae. Kuat yo dilakoni, ra kuat yo ditinggal ngopi. #HidupNellaKharisma..!!

So, kenapa saya memilih mengikuti filosofi dari judul lagu-lagu dangdut koplo mbak Nella Kharisma dalam urusan pilihan politik ini? Karena kalau perdebatan politik di media sosial dituruti, bisa-bisa waktu dan energi habis untuk hal-hal yang tidak produktif.

Apalagi kalau yang dibicarakan memang isu yang kontra-produktif dan cenderung menghasilkan sesuatu hasil yang deskruktif, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang masif serta bersifat fundamentalistik. Hemm… sungguh benar-benar tidak kreatif; sama seperti saya yang sekarang ini sok menyusun kalimat pasif dari hasil imajinatif. Ah, ngomong apa sih saya ini? Nggak menarik.

Kembali ke laptop

Dalam kompetisi pemilu, pertarungan mendapatkan dukungan untuk meraih kekuasaan dan kemudian digunakan untuk mencapai tujuan kepentingan negara tak ayal memang memberikan suasana persaingan. Bagi saya itu wajar jika memang dilakukan secara fair dan dewasa dalam menghadapi perbedaan.

Toh apa salahnya sih berbeda? Tiada yang salah dengan perbedaan dan segala yang kita punya. Yang salah hanyalah sudut pandang kita yang membuat kita terpisah. Karena tak seharusnya perbedaan menjadi jurang. Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi. Mengapa ini yang terjadi? Nah, coba deh kita belajar makna dari lirik lagu Tere tadi.

Persaingan mestinya dilakukan dalam bentuk menawarkan dan membujuk dengan gagasan dan kebijakan bukan dengan ujaran kebencian dan hoaks atau fanatisme suka dan ketidaksukaan. Ini agar kecerdasan dan kemajuan manusia bangsa kita bisa bertambah beberapa poin.

Sebagai negara yang menempati posisi peringkat ketiga terbesar berdasarkan jumlah penduduknya, kita tidak seharusnya mendapatkan noktah hitam dalam hal peringkat demokrasi.

Berdasarkan data Indeks Demokrasi yang dirilis pada 30 Januari 2018 oleh salah satu media think-tank (The Economist) asal Amerika untuk periode tahun 2017, negara kita bertengger pada posisi 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracies.

Ada lima variabel penilaian, meliputi proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik, dan kebebasan sipil. Proses elektoral dan pluralisme kita tergolong belum tinggi dengan memiliki skor 6,92. Sementara variabel keberfungsian pemerintahan Indonesia memiliki skor 7,14 yang merupakan skor tertinggi dari total lima variabel penilaian.

Jadi, dalam opini ini, saya hanya ingin usul kepada para netizen pendukung dari masing-masing kandidat yang sering dengan mudah membuat pelabelan, dikotomi, dan polarisasi dengan ungkapan cebong atau kampret yang sesungguhnya tidak berperikebinatangan terhadap sesama kita hanya karena perbedaan preferensi pilihan politik yang kita miliki.

Coba deh bayangkan betapa tidak pantas dan repotnya para tim sukses yang mungkin saja—maaf—orang yang latah dari kandidat pilpres nanti saat berusaha mengidentifikasi pilihan politik para calon pemilih untuk kebutuhan kampanye karena terlalu populernya term cebong dan kampret ini. Masa nanti saat berkunjung ke suatu rumah mesti nanya dulu, “Maaf, Pak/Bu, kami ingin berkampanye. By the way, Bapak/Ibu cebong atau kampret, ya?”

“Plak..!!! Keluar dari rumah ini! Aku jijik sama mas. Aku jijik.”

_____________

Baca juga: