Pilkada dan Masalah Ketahanan Wilayah

Pilkada dan Masalah Ketahanan Wilayah
©Ist

Pilkada adalah sarana sirkulasi elite kepemimpinan di daerah yang berlaku secara demokratis. Namun, karena kompetisi yang begitu ketat untuk mendapat suara terbanyak sebagai syarat menang, kompetisi yang berlaku tidak jarang menimbulkan berbagai masalah yang berdampak pada soal ketahanan wilayah.

Ketahanan wilayah merupakan model mikro dari ketahanan nasional. Ini adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berdiam diri pada suatu wilayah tertentu yang berbeda administrasinya dengan wilayah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan wilayah, secara ulet dan tangguh, mampu memanfaatkan aspek kehidupan yang ada di wilayahnya. Ini dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, langsung maupun tidak langsung, demi mencapai tujuan yang ingin kita wujudkan di wilayah tersebut. Dan juga, memiliki satu rangkaian tujuan sebagaimana menjadi tujuan nasionalnya.

Tujuan dari penyelenggaraan Pilkada, yaitu untuk memberi peluang bagi rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah upaya perayaan demokrasi pada masyarakat daerah.

Pilkada juga bermaksud agar rakyat di daerah dapat memilih sendiri pemimpin yang mereka kenal dan mampu mewujudkan harapan-harapan mereka ketika pemimpin yang mereka kenal itu terpilih. Sedangkan bagi calon pemimpin, yang memiliki agenda politik dalam pembangunan, berupaya dengan maksimal—dalam kerangka elektoral—agar mampu memperoleh suara terbanyak. Pilkada selalu kita harapkan dapat berjalan secara jujur, lancar, damai, dan aman.

Namun, terkadang antara harapan dan kenyataan selalu timbul gap. Karena biaya elektoral yang cukup tinggi, membuat penggunaan money politik seperti menjadi sesuatu yang tidak dapat kita hindari.

Masalah lain yang mengikutinya dalam penyelenggaraan Pilkada adalah maraknya permainan politik identitas yang membuat renggang kohesi sosial antarmasyarakat. Ini berkaitan dengan soal mobilisasi massa.

Dalam setiap ajang elektoral, pengerahan segala macam sumber daya cenderung terkemukakan. Semua berlaku agar kandidat dapat memenangkan kompetisi.

Pilkada dan Ketahanan Wilayah

Jika ketahanan sebuah bangsa selalu berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosbud, hankam, dan mampu me-manage soal geografi, demografi, dan sumber-kekayaan alam, maka dalam pertarungan Pilkada dengan biaya tinggi dan penggunaan politik identitas, problem ketahanan wilayah dapat mengalami gangguan atau ancaman.

Ini karena politik identitas selalu berkaitan dengan upaya memecah belah kelompok masyarakat solid dan menjauhkannya dari ideologi pemersatu bangsa, Pancasila. Politik pun mengarah ke langkah-langkah pragmatis. Tidak jarang, kekacauan yang terjadi dari mobilisasi massa membuat ekonomi daerah terhenti. Nilai-nilai budaya gotong royong-pun menjauh. Yang terjadi adalah kekacauan dan pengerahan petugas keamanan.

Padahal, output dari Pilkada sendiri tidak jarang berbanding terbalik. Misalnya, maraknya kepala daerah terpilih tertangkap korupsi. Kasus yang terjerat pun beragam, mulai dari permainan proyek hingga praktik suap.

Karena kewenangan Kepala Daerah begitu kuat di daerahnya, Kepala Daerah yang terpilih selalu menjadi sasaran rente bisnis, transaksi jabatan, dan godaan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam hal ini, Pilkada sendiri sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural semata, masih jauh dari substansial.

Pilkada seharusnya menawarkan suasana bahagia bagi masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan agar pemimpin daerah terpilih mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan memasifkan pembangunan.

Sayangnya, harapan kadang tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Jika dalam kontestasi Pilkada masih marak menggunakan politik uang dan permainan politik identitas, namun berujung pada kasus korupsi yang menimpa Kepala Daerah terpilih, bisa kita pastikan, masalah ketahanan wilayah menjadi suatu tugas yang masih benar-benar sulit untuk kita wujudkan.

Baca juga:
Emir Muttaqin
Latest posts by Emir Muttaqin (see all)