Pilkades Kita yang Horor

Pilkades Kita yang Horor
©Metro Tempo

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sudah di depan hidung. Tinggal menghitung jari. Segala persiapan tentu sudah disiapkan dengan matang oleh para Cakades beserta timnya. Mulai yang bersifat konseptual hingga material.

Pilkades, meski merupakan hajatan terkecil dari beberapa hajatan demokrasi kita, tak kalah riuh dari pil-pil yang lain, meski isu yang dibangun tidak seekstrem pil-pil yang lain.

Di pilkades, tidak ada isu radikalisme, anti-NKRI, atau mengaku paling Islam dan paling nasionalis, sebagaimana dalam pilpres kemarin. Tidak ada. Isu yang dibangun dasar-dasar saja. Misalnya isu Kepala Desa yang berpoligami, bantuan beras yang tidak merata, dan atau paling santer ihwal Kepala Desa yang tidak merakyat.

Tetapi karena pemilihnya adalah masyarakat akar rumput (grassroot), maka fanatisme kelompok dan golongan muncul. Fanatisme yang mudah tersulut api emosi bak  jerami tersulut korek api. Pemilih yang tidak akrab dengan perbedaan, baik pandangan ataupun pilihan. Padahal perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bakal bisa kita tolak kehadirannya.

Bagi mereka, perbedaan adalah perpecahan. Suatu pandangan yang amat ekslusif dan murahan. Sehingga siapa pun yang berbeda adalah musuh. Inilah hulu ihwal ribut-ribut dalam pilkades kita.

Tontonan kekerasan, baik verbal ataupun fisik, menjadi sesuatu yang lazim dalam pilkades kita dari zaman nenek moyang hingga zaman modern ini. Adu bacot, saling lempar caci maki, dan saling tebar fitnah menjadi ritual setiap pilkades digelar. Carok menjadi satu-satunya solusi menyelesaikan persoalan. Sungguh horor pilkades kita.

Ironisnya, perseteruan itu tidak terjadi antara orang Jakarta dan Surabaya. Misalnya. Tetapi antara sesama tetangga, kerabat, dan sanak saudara. Hubungan persaudaraan terjual-belikan demi kepentingan politik. Entah disengaja atau tidak. Yang jelas, kepentingan politik menjadi lebih afdal daripada hubungan persaudaraan dan kekerabatan.

Politik di akar rumput itu tak seperti politik di tangan para elite di pusat kekuasaan sana. Di mana mereka memandang politik hanya soal bagi-bagi jabatan kekuasaan dan kepentingan pragmatis.

Sehingga sulit ditebak mana lawan mana kawan. Tak heran ketika masyhur anekdot “tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, karena yang abadi hanyalah kepentingan”. Pagi menjadi kawan, sore menjadi lawan.

Baca juga:

Kalau tidak percaya, coba putar ulang ingatan kita pada pilpres kemarin. Pilpres yang kembali mempertemukan dua wajah lama itu sangat menyita banyak tenaga dan pikiran serta memakan banyak tumbal. Agama dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Seakan pilpres adalah urusan surga dan neraka. Politik identitas diobral murah demi meraih kemenangan politik.

Polarisasi di antara dua kelompok pendukung begitu dahsyat. Ada yang mengeklaim paling Islam, juga ada yang mengeklaim paling NKRI. Ada yang dipanggil cebong, juga ada yang dipanggil kampret.

Terjadi berkali-kali unjuk rasa yang kemudian berujung bentrok fisik antara pengunjuk rasa dan kepolisian dan menelan banyak korban. Dan terjadi penangkapan terhadap beberapa orang yang dianggap menyebarkan hoaks dan melakukan makar. Semuanya bermuara pada perbedaan pilihan politik.

Tetapi huru-hara itu rupanya berakhir dengan bagi-bagi kekuasaan dan kursi menteri. Prabowo merapat ke bahtera pemerintahan Jokowi. Keputusan yang ditentang keras oleh pendukungnya. Mereka menginginkannya berada di luar pemerintahan. Mengkritisi dan mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Suka ataupun tidak, itulah wajah politik di pusat kekuasaan kita dewasa ini. Wajah politik yang tidak hanya hitam-putih. Benar dan salah. Tetapi berkembang dan berubah-ubah mengikuti selera politik si empunya.

Sedangkan di akar rumput, dalam konteks pilkades, politik lebih dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan stagnan. Politik bukanlah soal kepentingan dan bagi-bagi jabatan, melainkan soal harga diri.

Misalnya begini, si Fulan mengajak seorang untuk memilih si A tetapi ia menolak, maka si Fulan akan memusuhinya. Karena ia merasa tidak dihargainya.

Mereka yang berbeda pilihan politik akan bermusuhan. Bila bertemu, tak saling tegur sapa; dan tumbuh rasa saling curiga di antara sesama. Syukur-syukur tidak saling jual fitnah murahan. Dan ironisnya, permusuhan itu terus dirawat serupa mawar di halaman rumah. Permusuhan itu menahun dan mengakar kuat dalam kehidupannya dan berbuah dendam politik.

Kesopansantunan yang menjadi nilai utama hidup masayarakat di desa menjadi sirna dan tergantikan kesengkarutan adab disebabkan ketegangan-ketegangan politik. Maka menjadi pemandangan yang lumrah ketika anak dan orang tua terlibat ketegangan, suami dan istri cerai pada saat momentum pilkades. Tiada yang lebih horor daripada pilkades kita.

Pendidikan Politik

Kesilang-sengkarutan pilkades kita disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat kita terhadap politik. Masyarakat kita tidak melek politik. Sehingga pilkades yang seharusnya menjadi wahana dan instrumen mencapai kerukunan dan kesejahteraan, malah menjadi pemantik kekisruhan dan huru-hara. Kampanye Pilkades Damai hanyalah omong kosong.

Dalam pilkades, tugas kita sebenarnya adalah memilih kepala desa. Tidak lebih. Tentu dengan cara-cara yang legal dan bermoral. Bukan dengan caci-maki dan fitnah. Soal kita pilih si A atau si B, itu mutlak kebebasan diri kita, tanpa harus memaksakan kehendak kita terhadap yang lain atau sebaliknya.

Yang perlu disadari, menurut Aristoteles, tujuan politik itu untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Tujuan yang baik tentu harus dengan cara yang baik pula. Cara yang baik dapat kita gapai melalui pemahaman yang baik terhadap politik. Pemahaman yang baik tentu didapat melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik di level akar rumput tidak pernah terealisasi. Karena para elite politik di desa sejatinya tidak pernah menginginkan rakyatnya melek politik. Sengaja rakyat dibikin buta politik supaya terus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik para elite.

Bagi mereka, rakyat tak ubahnya payung, yang dibutuhkan ketika hujan. Rakyat dijadikan komoditas politik yang siap diperjualbelikan di tahun politik.

Padahal pendidikan politik itu guna mencerdaskan kehidupan politik masyarakat kita. Dengan pengetahuan politik, masyarakat kita dapat memahami tujuan politik, etika berpolitik, soal perbedaan pilihan politik, dan seterusnya. Dengan begitu, angka konflik politik dapat diminimalisasi seminimal mungkin.

    Naufal Madhure

    Alumnus Tafsir Hadist INSTIK ANNUQAYAH Sumenep, Madura | Peneliti Wisdom Institute
    Naufal Madhure

    Latest posts by Naufal Madhure (see all)