Pilpres 2024, Oposisi Biner, dan Dikotomi Politik yang (Telanjur) Klise

Jika boleh saya menganalogikan pada hidangan makanan, menu-menu ini adalah menu lama yang disuguhkan kembali. Desain pengadu-dombaan yang selalu dibangkitkan.

Parahnya, banyak masyarakat yang masih ingin menyantapnya dan masuk perangkap. Padahal itu hanya sesaat, dan akan berubah ketika Pemilu usai. Yang menang akan menjadi pemimpin, yang kalah akan jatuh dalam koalisi dan menjadi kawan politik. Masyarakat yang bermusuhan? Akan tetap saling bermusuhan.

Adakah Dikotomi Politik yang Dibenarkan?

Untuk menjawab subjudul terakhir ini, maka jawabannya: tentu ada. Namun, bukan lantas dengan menggunakan dikotomi serupa (agama atau SARA) yang berasaskan pada kekerasan.

Saya masih tertarik dengan pendirian partai Ummat beberapa waktu silam (meskipun saya bukan fans partai Ummat) tentang statusnya sebagai partai yang masih mengakui dan mempertahankan spektrum politik identitas.

Menurut pihaknya, identitas dalam dunia politik adalah hal yang pasti ada. Misal: PDI berasaskan nasionalis, PKS lebih agamis, dan macam-macam. Hanya saja, untuk lebih lanjut, kita yang perlu melihat perbedaan tersebut sebagai kekayaan demokrasi, sehingga polarisasi yang tercipta akan lebih berkonotasi positif.

Namun, yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini bukan itu. Melainkan, daripada selalu membahas isu agama atau identitas, sebaiknya masyarakat lebih giat membikin polarisasi atas suatu kebijakan masing-masing calon. Sehingga, yang dikritisi adalah rekam jejak masing-masing calon, bukan mempermasalahkan latar belakang agamanya.

Setiap calon punya rekam jejak buruk dan baiknya masing-masing. Anies dengan 212-nya, Ganjar dengan Wadas-nya, Prabowo dengan kegagalan food estate, dan masih banyak lagi. Nah, kebijakan itulah yang kemudian dipilih sebagai pertimbangan.

Contoh lain: Ganjar akan meneruskan proyek IKN (misalkan). Maka, yang setuju dengan kelanjutan proyek IKN ada di pihak Ganjar, yang tidak setuju ya minggat. Polarisasi demikian seharusnya yang dianggap sehat dan menyehatkan terhadap demokrasi.

Baca juga:
Aqil Husein Almanuri
Latest posts by Aqil Husein Almanuri (see all)