Pilpres dalam Balutan Politik Ketakutan Khas Fasisme

Pilpres dalam Balutan Politik Ketakutan Khas FasismePilpres dalam Balutan Politik Ketakutan Khas Fasisme
Prabowo Subianto | NetralNews

Sebetulnya (di Pilpres ini), saya selalu berusaha untuk tidak mendengarkan suara-suara imajiner (kalau bukan pesimisme), baik dari petahana maupun dari penantang. Tetapi tampaknya sulit. Notifikasi di gawai sangat cerewet mengabarkan berita-berita itu. Seolah-olah saya butuh informasi tersebut. Akhirnya, saya dipaksa untuk membaca.

Sejak membaca tulisan di berita yang bunyinya “…Indonesia akan punah”, saya langsung berpikir: penantang ini sedikitnya sudah dua kali menebar ancaman. Sering menakut-nakuti, terutama jelang pilpres, yang disampaikan melalui ugkapan-ungkapan pesimisme.

Tetapi, bagi saya, ungkapan itu boleh jadi benar. Kenapa? Rasanya tidak sulit bagi elite politik untuk membuat negeri ini punah. Kalau mereka mau, tidak perlu menunggu Pilpres selesai.

Mari kita lihat nyanyian Bentham. Menurutnya, “kekuasaan dan kehendak” harus bergerak seimbang. Itu untuk mengembangkan industri agar modal produktif yang dimiliki suatu negara dapat tersalurkan dengan baik, sehingga negara juga berjalan dengan baik.

“Tidak ada yang mampu melumpuhkan industri,” kata Bentham, “selain berlangsungnya sebab di dalam negeri yang sifatnya tetap, misalnya pemerintahan tiran, legislasi yang buruk, agama yang tidak toleran, atau takhayul remeh yang membodohi mereka.”

Artinya, apabila industri di suatu negara lumpuh, maka lumpuh pula negara itu. Ketika negara lumpuh, yang akan terjadi adalah kejahatan.

Sebab-sebab yang tetap di dalam negara, sebagaimana diungkapkan Bentham, akhir-akhir ini semakin tampak. Legislasi yang buruk dan timbulnya antusiasme gerakan keagamaan tertentu yang cenderung “intoleran” memiliki tempatnya yang kuat.

Demonstrasi berjilid-jilid dengan pilihan waktu yang cantik membantu memudahkan kita untuk mengingat kembali. Bahkan, sekalipun gerakan itu dibubarkan atau tidak, tetap memiliki legalitas formalnya, tetapi pergerakannya semakin masif dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Pada titik ini negara menjadi lemah. Aparat penegak hukum kehilangan taringnya.

Keganasan negara tidak sebringas waktu pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia). Bahkan tanpa dibuktikan, orang-orang yang dianggap simpatisan PKI ditumpas.

Berbeda dengan gerakan keagamaan yang baru saja dibubarkan. Mereka tetap berkeliaran dan bahkan secara terbuka melakukan aktivitas. Tetapi seolah-olah negara kesulitan untuk menindak. Berbagai alasan terlontar yang sesungguhnya hanya didasarkan pada ketakutan yang bersifat politis.

Padahal, yang dibutuhkan dari negara—selain urusan keadilan distributif—adalah keadilan korektif. Dalam mewujudkan itu (korektif), negara dituntut (wajib) konsisten.

Apabila kepada organisasi yang dianggap melanggar (PKI) negara bisa beringas (bahkan dengan TNI-nya), maka terhadap organisasi lain yang melanggar harus ditindak sama. Jika konsistensi itu hilang, negara tidak ada bedanya dengan persepak-bolaan kita hari ini.

Alasan di atas sesungguhnya mempertaruhkan kepentingan negara secara umum. Ketika negara sudah lemah terhadap entitas tertentu, apalagi entitas tersebut tidak memiliki legalitas, maka yang pasti terjadi adalah rasa takut di antara warga negara. Tidak ada rasa aman, baik terhadap diri, harta (termasuk pekerjaan/industri), dan keluarga.

Bagi Bentham, ini adalah kejahatan. Kejahatan tersebut menyebabkan dan sekaligus disebabkan negara yang lemah.

Kekuatan gerakan keagamaan di satu sisi dan lemahnya kekuasaan negara di sisi lain akan menimbulkan dua poros. Poros pertama, mengikuti istilah Bentham, adalah “penjahat-penjahat pemalas” yang kemalasannya didukung oleh korban-korban yang mau saja ditipu. Poros kedua, adalah golongan “fanatik yang hina”, yang menganggap kejahatan negara (sebagaimana di atas) sebagai takhayul.

Para politisi yang menginginkan Indonesia punah tinggal “menitipkan sesaji” pada gerakan keagamaan yang sedang duduk pada posisi “kuat” itu. Mereka akan bersedia hidup-mati. Keinginan untuk Indonesia punah memiliki kesempatan untuk terwujud.

Di sini kita dapat melihat bagaimana wayang politik dan agama menari sekehendak dalang. Bentham memiliki bahasa yang cukup keras untuk istilah itu: perbudakan politik dan perbudakan agama.

Pendeknya, apa yang dikatakan Prabowo di atas ternyata bukan sesuatu yang naif. Bukan hal yang tidak mungkin, meski seakan-akan terdengar khayali.

Perkataan Prabowo sebagai politisi harus dianggap serius sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Ungkapan Indonesia punah tersebut patut dianggap sebagai “ancaman” (sekaligus) untuk “menciptakan ketakutan” emosional bersamaan dengan tingginya nasionalisme bangsa Indonesia.

Bagi Pramoedya, hal semacam itu (ancaman dan menakut-nakuti) merupakan cara-cara fasisme. Pantas saja jika Ihering mengatakan dengan penuh kesal melihat aksi konyol para politisi: politik (praktis) adalah muka buruk dari tujuan pendidikan dan visi kesejahteraan.

Arief Rahman
Latest posts by Arief Rahman (see all)