Polemik Ganti Rugi Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo

Polemik Ganti Rugi Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo
Polemik Pembangunan Bandara NYIA Kulon Progo, Yogyakarta (Ilustrasi: Aktual)

Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah menjadi masalah yang sering kali dapat menghambat pengadaan tanah. Rakyat terdampak sering tidak mendapat harga tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap terlalu rendah dan tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan lebih lanjut.

Tanah merupakan modal dasar bagi kehidupan manusia. Sebagai sebuah modal dasar, maka tanah memiliki dua fungsi, yakni fungsi produksi dan fungsi nonproduksi.

Kebutuhan akan penggunaan tanah tersebut sering berbenturan mengingat bahwa terdapatnya jumlah luas tanah yang terbatas. Pada sisi yang lain, terdapat ledakan pertumbuhan penduduk.

Negara di mana pun di dunia ini, dalam rangka melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan dengan tanah dan memerlukan tanah. Sering terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan itu berbenturan dengan tanah yang sudah ada alas haknya atau sudah dikuasai oleh orang atau badan hukum.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Semakin maju masyarakat, semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum.

Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu (pribadi) berhadapan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Namun demikian, negara harus tetap menghormati hak-hak warga negaranya kalau tidak mau dikatakan melanggar UUD dan hak-hak asasi manusia.

Persoalan pengambilan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah dan masyarakat harus sama-sama memperhatikan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut.

Apabila hal itu tidak dihiraukan, akan timbul masalah-masalah seperti yang selalu diberitakan oleh media massa. Di mana pihak pemerintah dengan “keterpaksaannya” melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Sedangkan rakyat terdampak mau tidak mau melakukan apa saja untuk menempatkan apa yang diyakininya sebagai hak yang harus dipertahankannya.

Di Yogyakarta, kebutuhan akan bandara baru sangatlah mendesak mengingat bandara lama sudah tidak mencukupi dalam menampung penumpang sepanjang tahun. Sehingga pemerintah Yogyakarta membuat kebijakan tentang pendirian bandara baru dan dengan itu maka dibutuhkanlah lahan strategis dalam pembangunannya.

Pasalnya, kondisi bandara udara menurut Divisi Teknik Angkasa Pura I yang menyatakan bahwa terminal existing saat ini hanya dapat menampung 1,2 juta pax per tahun. Sedangkan trafik 2011 sudah mencapai 4,3 juta pax per tahun. Kemudian perkiraan kebutuhan untuk tahun 2041 mencapai 20 juta penumpang. Maka dibutuhkanlah suatu pengembangan yang dapat menampung kebutuhan fasilitas tersebut.

Polemik pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat terdampak juga terjadi dalam pembebasan tanah di Kecamatan Temon, Kulon Progo, khususnya terkait dengan rencana pembangunan bandara baru. Ini terkait juga dengan besaran ganti rugi yang tidak setara dengan harga yang sebenarnya.

Hal ini dapat dilihat dalam perkumpulan Paguyuban Warga Tri Tunggal (WTT) yang terdiri dari sekitar 40-an keluarga. Badar, salah seorang anggota Paguyuban mengatakan bahwa PT Angkasa Pura I selaku pelaksana proyek pembangunan bandara Kulon Progo menawarkan ganti rugi yang tidak layak.

Meskipun pihak pembangunan bandara Kulon Progo dari PT Angkasa Pura I menyatakan siap menaikkan nilai ganti rugi lahan warga yang direlokasi asalkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Hal ini membuat warga terdampak dipersulit dengan sistem proses pengadilan yang panjang.

Belum lagi adanya unsur-unsur kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat dalam proses pembebasan lahan. Kondisi ini membuktikan, janji presiden bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh ada kekerasan terhadap warga hanya bualan kosong.

Lihat juga: Putusan LBM-NU DIY: Dilematis Publik

Pemerintah DIY melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya telah melakukan proses inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, kisaran ganti rugi kepada masyarakat mencapai 3-4 kali dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sebab tidak hanya tanahnya yang dihitung, tetapi juga bangunan dan tanaman harus diganti.

Namun demikian, ada beberapa masalah yang perlu ditelusuri, yakni ketidakcocokan antara anggaran yang dikeluarkan dengan total 4,146 triliun, sistem ganti rugi, dan fakta yang terjadi di lapangan.

Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah menjadi masalah yang sering kali dapat menghambat pengadaan tanah. Rakyat terdampak sering tidak mendapat harga tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap terlalu rendah dan tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan lebih lanjut.

Penilaian harga yang didasari dengan perhitungan NJOP terhadap tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan sangat relatif rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar. NJOP juga sebagai awal masalah dalam penetapan harga.

Dalam Pasal 1 angka 2 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 menyatakan “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pasal 1 angka 10 menegaskan lagi: “Ganti Kerugian adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

Memang indah kedengarannya apabila dilaksanakan demikian. Dalam Pasal 2 ditegaskan lebih jauh dalam asasnya. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutkan, dan keselarasan. Dari sekian banyak asas, haruslah asas keadilan yang diutamakan karena asas ini telah ditegaskan dua kali pada Ketentuan Umum angka 2 dan angka 10 undang-undang ini.

Dalam Pasal 18 UUPA tentang asas kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut. Caranya bisa dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal dalam Undang-Undang Agraria ini dapat dikatakan memberikan sebuah justifikasi terhadap makna keadilan bagi rakyat terdampak proyek pembangunan untuk kepentingan umum melalui ganti rugi. Ini artinya bahwa perhitungan jumlah harga terhadap ganti rugi harus benar-benar sesuai dengan harga yang sebenarnya. Hal ini penting karena yang diperhitungkan adalah asas kesejahteraan bagi kehidupannya yang lebih lanjut.

Tujuan Ganti Rugi

Dalam konteks hukum Islam, konsep ganti rugi sudah disebutkan dalam nash Alquran maupun hadis Nabi. Dari nash-nash tersebut, para ulama merumuskan berbagai kaidah fikih yang berhubungan dengan ganti rugi. Dalam menetapkan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada korban.

Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa, dan kerusakan yang bersifat moral. Tolok ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas, sepadan dengan kerugian yang diderita oleh korban. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.

Tujuan dari ganti rugi adalah untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita. Hal ini mencakup dua hal. Pertama, ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan nama baik seseorang.

Kedua, ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Pada prinsipnya, ganti rugi diberlakukan pada kepada siapa pun yang menyebabkan kerugian pihak lain.

Sementara itu, persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah sering kali menjadi sumber konflik antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa yang diberi hak menguasai negara adalah tidak jarang konsinyasi yang digunakan negara dalam memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk melepaskan hak-haknya.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Rohmatul Izad (see all)