Polemik Ganti Rugi Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo

Polemik Ganti Rugi Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo
©Aktual

Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah menjadi masalah yang sering kali dapat menghambat pengadaan tanah.

Tanah merupakan modal dasar bagi kehidupan manusia. Sebagai sebuah modal dasar, maka tanah memiliki dua fungsi, yakni fungsi produksi dan fungsi nonproduksi.

Kebutuhan akan penggunaan tanah tersebut sering berbenturan mengingat bahwa terdapatnya jumlah luas tanah yang terbatas. Pada sisi yang lain, terdapat ledakan pertumbuhan penduduk.

Negara di mana pun di dunia ini, dalam rangka melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan dengan tanah dan memerlukan tanah. Sering terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan itu berbenturan dengan tanah yang sudah ada alas haknya atau sudah jadi kekuasaan orang atau badan hukum.

Pemerintah mana pun tidak dapat mengelakkan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Makin maju masyarakat, makin banyak memerlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum.

Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu (pribadi) berhadapan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umumlah yang harus kita dahulukan. Namun demikian, negara harus tetap menghormati hak-hak warga negaranya kalau tidak mau kita katakan melanggar UUD dan hak-hak asasi manusia.

Persoalan pengambilan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus kita tempatkan secara seimbang, yaitu antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah dan masyarakat, harus sama-sama memperhatikan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut.

Apabila hal itu tidak kita hiraukan, akan timbul masalah-masalah seperti yang selalu media massa beritakan. Pihak pemerintah dengan “keterpaksaannya” melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Sedangkan rakyat terdampak mau tidak mau melakukan apa saja untuk menempatkan apa yang mereka yakini sebagai hak yang harus mereka pertahankan.

Di Yogyakarta, kebutuhan akan bandara baru sangatlah mendesak mengingat bandara lama sudah tidak mencukupi dalam menampung penumpang sepanjang tahun. Sehingga pemerintah Yogyakarta membuat kebijakan tentang pendirian bandara baru dan dengan itu maka perlu lahan strategis dalam pembangunannya.

Baca juga:

Pasalnya, kondisi bandara udara menurut Divisi Teknik Angkasa Pura I yang menyatakan bahwa terminal existing saat ini hanya dapat menampung 1,2 juta pax per tahun. Sedangkan trafik 2011 sudah mencapai 4,3 juta pax per tahun. Kemudian perkiraan kebutuhan untuk tahun 2041 mencapai 20 juta penumpang. Maka perlu suatu pengembangan yang dapat menampung kebutuhan fasilitas tersebut.

Polemik pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat terdampak juga terjadi dalam pembebasan tanah di Kecamatan Temon, Kulon Progo, khususnya terkait dengan rencana pembangunan bandara baru. Ini terkait juga dengan besaran ganti rugi yang tidak setara dengan harga yang sebenarnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam perkumpulan Paguyuban Warga Tri Tunggal (WTT) yang terdiri dari sekitar 40-an keluarga. Badar, salah seorang anggota Paguyuban mengatakan bahwa PT Angkasa Pura I selaku pelaksana proyek pembangunan bandara Kulon Progo menawarkan ganti rugi yang tidak layak.

Pihak pembangunan bandara Kulon Progo dari PT Angkasa Pura I menyatakan siap menaikkan nilai ganti rugi lahan warga yang direlokasi asalkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Hal ini membuat warga terdampak dipersulit dengan sistem proses pengadilan yang panjang.

Belum lagi adanya unsur-unsur kekerasan yang pihak aparat lakukan dalam proses pembebasan lahan. Kondisi ini membuktikan, janji presiden bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh ada kekerasan terhadap warga hanya bualan kosong.

Pemerintah DIY melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya telah melakukan proses inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, kisaran ganti rugi kepada masyarakat mencapai 3-4 kali dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sebab tidak hanya menghitung tanahnya, tetapi juga harus mengganti bangunan dan tanaman.

Namun demikian, ada beberapa masalah yang perlu kita telusuri, yakni ketidakcocokan antara anggaran yang keluar dengan total 4,146 triliun, sistem ganti rugi, dan fakta yang terjadi di lapangan.

Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah menjadi masalah yang sering kali dapat menghambat pengadaan tanah. Rakyat terdampak sering tidak mendapat harga tanah yang telah pemerintah tetapkan karena dianggap terlalu rendah dan tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan lebih lanjut.

Halaman selanjutnya >>>
    Rohmatul Izad
    Latest posts by Rohmatul Izad (see all)