Polemik Perda Miras di Majene: Bercanda Tidak Sekurangajar Itu, Pak!

Polemik Perda Miras di Majene: Bercanda Tidak Sekurangajar Itu, Pak!
Ilustrasi: hariankota.com

Patut diapresiasi, di antara banyak kesibukan mengurusi daerah, Bupati dan Ketua DPRD Majene masih punya ruang menghibur kita dengan Perda Miras. Paling tidak, menghibur saya yang lagi suntuk-suntuknya mengerjakan skripsi.

Seperti mahasiswa tingkat akhir pada umumnya, saya pun lagi sibuk-sibuknya mencari suasana yang bisa membangkitkan mood untuk mengerjakan skripsi. Tibalah di suatu malam, di sebuah warung kopi, saya beradu tatap dengan sepotong skripsi yang belum juga terselesaikan. Cenderung menjengkelkan memang. Setidaknya, demikian yang saya alami.

Saya rasa kita akan sepaham, untuk dapat melanjutkan kerja-kerja serius—merampungkan skripsi—setelah menemukan kebuntuan, maka butuh pencairan suasana menjadi lebih santai. Beruntunglah saya pernah menghadapi keadaan ini sehingga telah menyiapkan solusi: satu folder video stand-up comedy telah siap dieksekusi.

Sial! Rasa lucu yang saya harapkan untuk membuat lebih santai tak kunjung tiba. Tapi, percayalah, kepada semua pekerja skripsi bahwa Tuhan bersama para pejuang skripsi! Malam itu, Tuhan memberikan jalan pada saya melalui pesan di sebuah grup WhatsApp.

Awalnya saya kira berita yang meramaikan grup itu perihal LGBT atau paling jauh mengenai perdebatan benjolan Setya Novanto sebesar bakpao atau bakso. Ternyata bukan.

Penelusuran pun membawa saya pada sebuah laman media online daerah, Mandarnews. Media itu mewartakan polemik keresahan masyarakat Majene terhadap salah satu Peraturan Daerah (Perda Miras) yang baru saja disahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Tak disangka-sangka, setelah membaca beberapa berita mengenai itu, blasss saya tertawa lepas. Masalah saya dengan kesuntukan menyelesaikan skripsi terpecahkan. Sensitivitas kelucuan saya mendapat serangan dahsyat. Serangan itu mencapai klimaks saat saya membaca pernyataan dua tokoh “penting”  menanggapi polemik itu. Fahmi Massiara selaku Bupati Majene dengan Ketua DPRD Majene, Darmansyah.

Untuk memudahkan mencermati pernyataan kedua tokoh di atas, maka saya akan menarik benang merah dari awal hingga akhir cerita polemik tersebut. Begini kira-kira:

Kamis, 28 Desember 2017, Pemda mengesahkan Perda Miras. Tidak butuh waktu lama, masyarakat Majene secara massif dalam berbagai media online berlomba-lomba mengkritik berbentuk penolakan terhadap Perda tersebut dengan berbagai standar (agama, budaya, hingga image Majene sebagai Kota Pendidikan—Aaaamiiiiinnn).

Akhir cerita, akibat desakan masyarakat yang makin besar, Senin 1 Januari 2018, Pemda mengambil sikap. Pihaknya berniat untuk membatalkan Perda tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi serangan telak terhadap sensitivitas kelucuan saya. Sebelum saya jelaskan, saya ingin minta maaf kepada kedua tokoh tersebut jika dalam penyajian fakta tak sebaik yang dilakukannya.

Pertama, pernyataan Fahmi Massiara yang disajikan wartawan Mandarnews ke dalam kalimat tak langsung. Fahmi Massiara mengatakan, sebelum disahkan, Perda itu telah melalui kajian dan studi banding ke daerah lain.

Saya mengasumsikan, Fahmi Massiara ingin menegaskan pada masyarakat penolak Perda Miras tersebut bahwa kebijakan yang pemerintah ambil telah mempertimbangkan keadaan daerah (dalam artian luas). Maka, pikirnya, hasil studi banding dapat diterapkan.

Ah, ada-ada saja. Jika benar kemudian pemerintah telah melakukan kajian serius sebelum mengesahkan Perda Miras tersebut, saya yakin bahkan hakul yakin tidak akan ada penolakan semasif itu. Kalaupun kajian itu dilalui, kemungkinan tidak sepenuh hati.

Atau jangan-jangan (ini bukan tuduhan lho) saking sungguh-sungguh dan seriusnya saat melakukan studi banding, kajian yang dimaksud, hanya pengkajian “keberhasilan-keberhasilan” yang dicapai daerah pembandingnya. Maka, blasss satu konsep utuh dari daerah lain dipaksakan penerapannya di Majene.

Ceh, calana dzuadzii moaq nanialli-I, ni ukur sala-i. tallomo-lomo ingganna epai manini kapu’na. Mane bahayainnadzi. Semoga saja tidak demikian.

Kedua, pernyataan Darmansyah dalam media yang sama. Dalam waktu dekat, ia, Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dan sejumlah elemen masyarakat akan kaji Perda tersebut. Jika dinilai tidak layak, maka Perda itu tidak akan diundangkan. Lebih lanjut ia menjelaskan, ketika hasil kajiannya, hasil bedahannya, betul-betul merusak nilai moral, agama, budaya, dan adat istiadat kita, percayalah tidak mungkin disahkan dengan lembaran daerah karena Perda ini juga belum diundangkan.

Pernyataan inilah yang membuat dunia saya seakan jungkir balik. Melakukan pengkajian setelah Perda disahkan? Setelah hampir seluruh proses—yang menghabiskan uang daerah—selesai, baru dikonsultasikan dengan masyarakat? Apa maksudnya? Jelas ngawur ini.

Sependek pembacaan saya pada literatur hukum, khususnya mengenai legal drafting, konsultasi publik adalah salah satu bagian terpenting dalam proses pembuatan Perda. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan kondisi riil kedaerahan sebagai bahan pertimbangan cocok-tidaknya sebuah kebijakan diambil. Tujuan yang lain, sebagai upaya membangun legitimasi terhadap Perda tersebut.

Dan paling penting, seluruh rangkaian tersebut, mulai dari identifikasi isu dan masalah, landasan hukum, pembuatan naskah akademik dilakukan pada saat masih status Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Olehnya itu, segala pertimbangan objek dan subjek Perda mesti selesai di tahap ini. Bukannya setelah Perda tersebut disahkan.

Lihat juga: IKAMA Sulbar Dorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Parlemen

Proses itulah yang memberikan jaminan kualitas atau legitimasi terhadap suatu produk hukum sebelum diberlakukan. Pada tahap ini juga menentukan layak-tidaknya sebuah Ranperda untuk masuk dalam sidang DPRD.

Bukan apa-apa ya. Rangkaian perjalanan pembuatan Perda pake’ duit lho. Kalau kita mau pakai logika Ketua DPRD Majene, disahkan dulu, baru minta pertimbangan masyarakat, maka pemborosan uang APBD juga jadi taruhannya.

Darinya itu, saya kira wajar Perda tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditolak mentah-mentah masyarakat (tidak dapat legitimasi). Dan tidak keliru jika saya mengkategorikan bahwa pekerjaan Pemda semacam ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak berkualitas.

Pernyataan kedua di hari berikutnya: daripada menimbulkan berbagai macam polemik, ya lebih baik dibatalkan saja. Lebih lanjut ditegaskan bahwa keputusan itu lahir dari pertimbangan masukan dari berbagai pihak. Di antaranya Sekolah Tinggi Agama Islam, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), PDIP, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Ah, mulai malas saya mengomentari ini. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi, proses seperti itu mestinya selesai sebelum pengesahan. Dan jika logika pembuatan Perda ke depan tetap seperti itu, maka “selesai bola-bola”. Habis uang daerah membiayai pekerjaan sia-sia.

Sebagai kesimpulan, saya ingin berpikir positif. Mungkin pak Fahmi Massira dan Darmansyah sedang bercanda menanggapi polemik tersebut. Bisa jadi mereka ingin menghibur masyarakat Majene dengan menonjolkan sisi humorisnya. Bisa jadi lho!

Secara teori, humor adalah reaksi emosi ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Reaksi emosi itu lalu membawa kesenangan atau kebahagiaan.

Merujuk penjelasan tersebut, kesenangan yang termanifestasi dalam bentuk tawa yang saya alami—setelah membaca beberapa pernyataan Pemda dalam polemik Perda—adalah hasil ketidaksesuaian harapan saya dengan kenyataan yang terjadi. Fix, bagi saya, mereka sedang mencoba membuat sebuah lelucon.

Mungkin saja pihak pemerintah tak mau kalah dengan tokoh-tokoh komedian yang populer di kalangan masyarakat. Pemda juga ingin ambil bagian. Karena itu, sebagai terobosan baru sekaligus pembeda dari komedian lainnya, candaan mereka disajikan berbeda, lebih berkelas. Ya, salah satu unsurnya adalah candaan mereka dibiayai Negara.

Terakhir, terima kasih atas sajian hiburannya. Saya sangat terhibur. Tak terasa kesuntukan saya merampungkan skripsi jadi hilang.

Tapi tetap saja bercanda tidak sekurangajar itu, Pak! Upss… keterusan 😀

___________________

Artikel Terkait:
Riandy Aryani