Politics Is Not Bad

Politics Is Not Bad
©NYT

Di Indonesia, masih adakah yang menganggap politik itu baik? Tentunya, melelaui beberapa peristiwa perpolitikan di negara ini, hampir dapat dipastikan publik akan mengatakan bahwa politik itu kotor, kehancuran (konflik), perselisihan, dan lain-lain.

Hal itu disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah lemahnya kelembagaan politik (partai politik), terutama politisi partai politik. Dari pengamatan di masyarakat, penulis menilai bahwa faktor ini yang menyebabkan publik sering salah kaprah dengan politik.

Parpol sebagai wadah kaderisasi untuk mempersiapkan kader-kader untuk mengisi jabatan-jabatan politik tampaknya, pada proses tersebut, cenderung melahirkan para kader yang prematur. Semisalnya, dalam parpol itu ada yang namanya rekrutmen politik, pendidikan politik, sebagai artikulasi politik dan lainnya.

Acap kali kita temukan dalam beberapa kasus, ada yang bukan kader parpol sengaja menjadi representasi dari parpol tertentu untuk maju dalam perlehatan politik (Pilkada). Ada juga yang baru sehari mendaftar di salah satu parpol, dengan bermodalkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sudah percaya diri untuk memasuki gelanggang politik.

Jika dari proses awal ini saja sudah keliru, ke depan pada saat orang tersebut terpilih, dirinya mau buat apa? Sedangkan ideologi parpol mungkin saja tidak dipahami, bagaimana dirinya mau bertindak? Pun, tidak sedikit pula kader parpol yang terjerat kasus korupsi setelah dirinya menjadi pejabat publik. Kondisi ini kian mengakar dalam kelembagaan parpol di Indonesia.

Faktor yang kedua, tim sukses abal-abal dalam sebuah perhelatan politik. Tim sukses merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Keberadaan tim sukses dalam sebuah perhelatan politik sangat penting, karena melalui mereka, calon yang diusung akan lebih mudah dalam mengartikulasikan apa yang menjadi gagasan atau ide kepada masyarakat.

Bahkan, tim sukses adalah sebuah think tank bagi calon yang ingin mendapatkan kekuasaan. Namun tim sukses juga sering abai dalam menjalankan tugasnya.

Tim sukses cenderung hanya mengejar peningkatan elektabilitas salah satu calon yang diusung tanpa memberikan edukasi politik. Menghalalkan segala cara sehingga calon yang diusung menang. Cara seperti intimidasi, teror, propaganda berita palsu (hoaks), memainkan isu sara, money politics (politik transaksional) dan masih banyak lagi.

Memang pada dasarnya politik adalah bagian dari mengelolah strategi, untuk menggapai sebuah kemenangan (kekuasaan). Namun, apalah artinya jika kekuasaan itu didapatkan melalui cara-cara yang kurang etis?

Faktor ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada masa era orde baru, praktik ini kian subur dan kuat. Ditandai dengan kepemimpinan presiden bertangan besi; Soeharto, yang menjabat selama 32 tahun dan dominasi Golongan Karya serta diperkuat oleh ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), banyak kejadian yang sangat tidak mengenakkan terjadi. Kasus penembakan di mana-mana, orang hilang, pembungkaman aspirasi, korupsi, dan banyak lagi.

Namun pada tahun 1998, dengan segenap semangat juang, Soeharto dipaksa turun dari kursi kepresidenan. Peristiwa ini kita kenal dengan Reformasi.

Awal reformasi, rakyat Indonesia sedikit lega, sebab gerbang demokrasi telah dibuka secara luas. Mulai dari kebebasan pers, dapat melaksanakan pemilu yang bebas dan adil, lahirnya komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lain sebagainya.

Namun, 23 tahun reformasi bergulir, tampaknya praktik KKN kian masif. Tidak sedikit kasus korupsi yang menyeret para pejabat tinggi negara, mulai dari menteri, penegak hukum; hakim, polisi, hingga kepala daerah. Menguatnya kembali praktik KKN ini menambah keyakinan publik, bahwa politik merupakan cara kotor untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Inilah sekiranya beberapa faktor pendukung yang membuat publik salah menilai politik itu sendiri.

Mengembalikan Citra Politik

Citra secara umum adalah total persepsi terhadap suatu objek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra politik di Indonesia kian buruk, dengan beberapa faktor yang sempat penulis ulas di atas. Ini merupakan hal yang memprihatinkan.

Citra politik yang buruk akan berdampak pada sikap publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Misalnya, semua produk kebijakan pemerintah; Undang-undang, Peraturan pemerintah dan lainya itu, merupakan produk dari proses politik yang ada, sehingga jika persepsi publik terhadap politik kian memburuk, maka diyakini masyarakat selaku subjek sekaligus objek dalam menjalankan kebijakan yang ada akan berkurang tingkat partisipasinya, dan pada akhirnya yang terjadi adalah kebijakan yang dikeluarkan akan sulit mendapatkan apa yang menjadi orientasi sebelumnya.

Untung-untung jika dalam sebuah pemerintahan itu lebih banyak mendapatkan kritikan dari pelbagai stakeholder, daripada tidak sama sekali. Karena pada dasarnya kritik adalah bentuk kepedulian akan sesuatu hal yang dianggap penting dan jika ada kritik maka partisipasi itu timbul dengan secara bersamaan. Maka dari itu, perlunya kita mengambalikan citra politik. Tentu, ini bukan hal gampang diterapkan, tapi mau tidak mau harus dilakukan.

Lantas, hal apa saja yang perlu kita lakukan? Sebagai langkah awal, perlunya kita memahami dulu politik secara konseptual agar kita tidak terjebak dalam pusaran politik praktis yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (1992: 1-8). Ada lima pandangan politik yang perlu kita ketahui. Pertama, pandangan klasik, Aristoteles melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ikhwal yang menyangkut kebaikan bersama selutuh anggota masyarakat. Pada pandangan klasik, dasar moral tertinggi terdapat pada urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta.

Kedua, Pandangan Institusional atau kelembagaan melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan politik sebagai persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk memengaruhi pembagian kekuasaan atau persaingan untuk memengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antarkelompok di dalam suatu negara.

Ketiga, Pandangan kekuasaan melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan ini biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor. Hal tersebut karena di dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan digunakan juga tindakan yang ilegal dan amoral.

Keempat, pandangan fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksankan kebijakan umum. David Easton merumuskannya sebagai the authoritative allocation of values for a society, atau alokasi nilai-nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Easton kemudian menggolongkan perilaku politik berupa kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.

Sedangkan Harorld Laswell memandang proses politik sebagi masalah who gets what, when, how, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Mendapat apa artinya mendapat nilai-nilai. Kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.

Nilai yang dimaksud adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar oleh manusia dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Secara singkat, nilai-nilai tersebut ada yang bersifat ideal sepiritual maupun material jasmaniah.

Kelima, pandangan konflik memandang politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. Perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Maka dari itu politik pada dasarnya adalah konflik. Pandangan ini mendasarkan bahwa konflik adalah gejala yang serba-hadir dan gejala yang melekat dalam setiap proses politik.

Dari penjelasan secara konseptual ini, penulis mengharapkan sebuah perubahan presepsi dalam sebuah tatanan masyarakat terkait politik secara komprehensif dan tidak mudah termakan isu dari sebuah aktivitas politik amoral dan bebas nilai.

Milenial dan Politik

Dewasa ini, politik sudah menjadi trend tersendiri untuk kalangan anak muda. Anak muda dan politik hampir tak dapat lagi dipisahkan. Apalagi bagi para mahasiswa yang telah tergabung dalam berbagai organisasi ekstra kampus.

Pada prinsipnya, para mahasiswa yang telah tergabung dalam sebuah organisasi, terlebih organisasi pergerakan, mereka minimal memiliki tingkat partisipasi pada politik cenderung tinggi daripada yang tidak sama sekali masuk dalam sebuah organisasi. Hal itu dikarenakan, dalam wadah organisasi itu sendiri telah menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa yang ingin adanya sebuah perubahan.

Tidak tanggung-tanggung, di organisasi pun kita mendapatkan pendidikan yang bisa dibilang lebih dari pendidikan formal pada umumnya. Melalui diskusi, membaca buku dan sering kali melakukan agitasi dan propanda untuk memperjuangkan kepentingan umum, itu semua adalah cara-cara politik yang bernilai positif.

Milenial atau kalangan anak muda, jangan mau kalah sama politisi tua, yang notabene cara berpolitiknya kuno dan hanya mengandalkan uang dan ancaman. Milenial sudah harus berpikir nasib bangsa kedepan harus seperti apa dan bagaimana caranya.

Minimal, jika belum mampu berpikir secara nasional, tingkatan daerah sudah bagus. Karena dalam kemajuan daerah pun akan menentukan kemajuan bangsa kita kedepan. Jangan alergi dengan politik, walaupun dalam kesehariannya, banyak proses-proses politik bebas nilai yang kian dipraktekan oleh politisi tua yang pikirannya hanya kekuasaan semata.

Banyak cara untuk milenial meniti karier politiknya sejak dini. Era modern sekarang ini, dengan kehadiran teknologi dan informasi yang terbarukan, milenial sangat diuntungkan untuk melakukan anak muda berpolitik. Akses media sosial, membuka ruang-ruang diskusi hingga melakukan advokasi sederhana mulai dari lingkungan sekitar, dapat menjadikan politisi muda yang potensial untuk masa depan.

Yang terpenting, jangan alergi dengan politik. Teruslah mengasah nalar dan tetap mempertahankan idealisme.

    Renaldo Y Garedja
    Latest posts by Renaldo Y Garedja (see all)