Politik merupakan jembatan emas bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Jika seseorang terjun ke dunia politik harus mampu menjaga moralitas agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi atau kelompok dan melegalkan hukum ilegal. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik.
Hilangnya moralitas politik akan melahirkan sikap perlawanan dari masyarakat, atau minimal masyarakat akan menghukum si politisi atau partai politiknya pada saat pemilihan umum. Realitas kita hari ini telah melahirkan citra yang buruk tentang politik, identik dengan korupsi. Keterbukaan informasi, kecerdasan masyarakat yang meningkat, maka rakyat makin tahu perilaku elite politik negerinya
Prinsip keadilan sosial ialah basis legitimasi etis atas pertanyaan tentang alasan mengapa negara yang ada secara konkret itu harus diakui, diterima, dan berhak mendapat ketundukan dari para warganya (Ignas Kleden, 2004).
Politik Moral vs Politik Kekuasaan
Politik kekuasaan bertumpu pada cara berpolitik untuk mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Inilah yang membuat masyarakat umum selama ini memahami bahwa politik itu kotor. Sedangkan politik moral merupakan cara berpolitik yang menekankan kepentingan orang banyak. Inilah arti politik yang sesungguhnya.
Akibat rusaknya moralitas politik secara berjamah, terkadang kita saksikan bagaimana perilaku konyol para elite politik negeri ini yang kehilangan akal sehatnya. Bahkan mereka yang bergelar Profesor, Doktor, atau Magister dari berbagai disiplin ilmu. Tingkat pendidikan tidak menjamin baiknya moralitas politik seorang politisi.
Ada sesuatu yang salah dengan sistem pengaderan politik di negeri kita. Ketika partai-partai bersikukuh dengan sikap pragmatisme politiknya. Ketika kekuasaan dinilai sebagai jalan untuk meraih keuntungan atau kekayaan yang lebih besar. Maka, politik bisnis dan kekuasaan tidak pernah dapat terpisahkan.
Moralitas politik negeri ini tengah tergadaikan. Tergadaikan karena besarnya investasi pribadi atau partai ketika mengikuti pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan presiden. Tergadaikan oleh sikap pragmatisme partai yang menganggap kekuasaan sebagai sumber dana abadi bagi kelangsungan hidup partai dan para pengurusnya, dan tergadaikan juga oleh buruknya moral serta pengawasan terhadap para penyelenggara negara.
Ketika agama dan negara sudah terpisah, bahkan agama berada di bawah kendali negara, maka demikian juga dalam persoalan politik praktis. Secara lebih luas, segala pertimbangan moral, baik itu yang datang dari agama maupun tradisi, tidak boleh merecoki persoalan politik. Biarkanlah politik berjalan sesuai dengan kehendak dan tujuannya.
Hal itu terlihat pada nasihat Machiavelli kepada para pemimpin. Dia menegaskan, bahwa untuk mencapai keberhasilan, seorang pemimpin harus mengabaikan pertimbangan moral sepenuhnya dan mengandalkan segala sesuatunya atas kekuatan dan kelicikan.
Sering dikatakan bahwa pengabaian terhadap moralitas ini hanya untuk negarawan. Artinya, seorang negarawan boleh mengabaikan pertimbangan moralitas ketika dibutuhkan. Sedangkan, moralitas untuk pribadi harus tetap dipakai. Dengan pandangannya ini, Machiavelli telah membagi moralitas menjadi dua, yakni moralitas individu dan moralitas politik.
Baca juga:
Walaupun Machiavelli menganjurkan seorang politikus melakukan sesuatu dengan menghalalkan segala cara untuk kepentingan politiknya, dia tetap memberikan batasan bahwa apa yang dilakukannya itu bertujuan untuk yang benar atau demi kebaikan umum. Karena, menurut Machiavelli, seorang pemimpin membutuhkan dukungan dari rakyat.
Selain itu, dia juga memberikan nasihat: “Seorang pemimpin tidak boleh mencuri harta rakyatnya, karena manusia lebih mudah melupakan kematian ayahnya daripada kehilangan bagian warisannya.”
Tetapi, karena nasihat-nasihat politik Machiavelli yang paling menonjol adalah anjurannya kepada para pemimpin untuk menghalalkan segala cara demi keberhasilan politiknya, yaitu dengan mengabaikan segala pertimbangan moral, maka sering kali dirinya dianggap sebagai orang yang menganjurkan totalitarianisme modern. Walaupun demikian, dia juga mendapat hujan pujian karena dirinya telah mengatakan apa adanya. Sleh sebab itulah dia disebut dengan, sang realis.
Dengan memisahkan politik dan etika, Machiavelli sebenarnya telah menyodorkan metode baru dalam pemikiran politik. Tidak sebagaimana pada masa-masa sebelumnya di mana para penulis politik rata-rata menyodorkan apa “yang seharusnya ada”, bukannya “apa yang ada”. Machiavelli menyajikan “apa yang ada” dalam dunia politik.
Kendati demikian, pendekatannya agak paradoks. Di satu sisi, dia ingin memisahkan politik dari etika. Tetapi di sisi lain, sebenarnya dia memberikan penilaian etis dalam wilayah politik. Nasihat-nasihatnya kepada para penguasa dapat dianggap sebagai landasan etisnya. Karena telah menunjukkan karakter dalam dunia politik yang keras dan menghalalkan segala cara, Machiavelli sering mendapat celaan sebagai orang yang menganjurkan kelicikan, kekerasan, dan penipuan demi mencapai sebuah kekuasaan yang totaliter.
Namun demikian, dia juga mendapat pujian sebagai pahlawan Italia yang bersemangat, mengabdikan dirinya bagi kebaikan umum warganya, sebagai demokrat besar dan pemikir yang memberi sumbangsih besar pada kebebasan manusia, dan sudah membebaskan pemikiran politik dari absolutisme pemikiran masa lampau.
- Ketika Para Seniman Masuk dalam Panggung Politik - 28 Juni 2023
- Tentang si Enu dari Kutub Utara - 2 Februari 2023
- Kata Hati - 22 Januari 2023