Politik Hukum Pemerintahan Desa

Politik Hukum Pemerintahan Desa
©Lampung Post

Arah politik hukum yang terjadi di Indonesia dapat dipecahkan menjadi tiga bagian. Utamanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga bagian itu adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemilukada, dan undang-undang tentang desa.

Statemen di atas disampaikan oleh Yusnaini Hasjimzoem dalam E-Jurnal Fiat Justisia Volume 8, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Menurutnya, bagian tentang pemerintahan desa menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dilihat beberapa pemikiran yang terkandung tentang perubahan posisi dan pengaturan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pendapat Yusnaini bahwa menurutnya setidaknya terdapat lima definisi.

Pertama, kenegaraan yang memiliki makna bahwa Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Walau dalam artian istilah Desa akan beragam, namun sejatinya sama.

Kedua, partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat. Agar senantiasa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama warga desa.

Ketiga, otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hal asal-usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat. Tetapi harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Keempat, demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat. Itu diwujudkan dalam BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa.

Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat, yaitu bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diupayakan melalui penetapan kebijakan, program kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah sebagaimana tercermin dalam RPJMDes dan RKPDes.

Kewenangan dan Pemerintahan Desa

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan berdasar prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan adat istiadat. Sebagaimana bunyi pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan kewenangan Desa berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Hal itu sebagaimana tertulis jelas dalam pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.

Dalam analisis penulis, menurut pasal 22 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN. Dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Sementara penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

Berkaitan dengan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa tidak dapat ditemukan rumusannya secara jelas dalam UUD NKRI Tahun 1945. Yang diatur di dalam UUD NKRI Tahun 1945 justru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 18B ayat 2.

Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa pengaturan desa, dari segi pemerintahannya, mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat 7. Menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Menurut hemat penulis, berarti pengaturan tentang desa diintegrasikan ke dalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Kedudukan Kepala Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 bertugas menyelenggarakan pemerintahan. Juga melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Berkewajiban mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang pengelolaan keuangan dan aset desa, serta menetapkan peraturan desa.

Walaupun Kepala Desa telah memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangga desa, namun ia tidak bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa, melainkan pertanggungjawabannya tetap kepada pemerintah di atasnya. Sebagaimana dalam Pasal 27 bahwa kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa, tetapi bertanggung jawab kepada Bupati/walikota dengan menyampaikan laporan tahunan atau laporan akhir masa jabatan.

Walau demikian, Kepala Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tetap wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahannya setiap akhir tahun. Juga memberikan dan/atau menjabarkan informasi kepada masyarakat akan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.

Fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa. Contohnya, penataan, perancangan, kerja sama, rencana investasi yang masuk, hingga pembentukan usaha milik desa.

Hakikatnya, lembaga penyeimbang dalam rumah tangga desa diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Ini berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 4 dan pasal 56 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Moh Ariyanto Ridwan

    Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Pemimpin Redaksi Majalah Nusantara.
    Moh Ariyanto Ridwan

    Latest posts by Moh Ariyanto Ridwan (see all)