Politik Nahdliyin di Pilkada 2018: Peluang Khofifah dalam Tradisi Patriarki NU

Politik Nahdliyin di Pilkada 2018: Peluang Khofifah dalam Tradisi Patriarki NU
Ilustrasi: Nusantara.news

Khofifah harus lebih banyak menggandeng kiai berpengaruh dan kiai yang mempunyai pesantren besar untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemimpin perempuan dalam NU boleh jadi pemimpin.

Jawa Timur (Jatim) sangat menarik perhatian untuk menjadi ajang pemanasan sebelum pemilu serentak 2019. Karena, salah satu alasan, Jatim adalah wilayah terluas yang mempunyai suara banyak setelah Jawa Barat. Kedua daerah ini menjadi rebutan partai besar untuk memasok suara pemilu 2019.

Selama ini, menurut sejarahnya, Jatim menjadi penentu suara untuk seorang menjadi Presiden. Sisi lain, pula yang membuat menarik Pilkada Jatim, kedua kandidat  sama-sama dari kader Nahdlatul Ulama (NU).

Secara basis massa, rakyat Jatim adalah mayoritas NU. Pertarungan dua kader dari NU menjadi kebanggaan sendiri bagi orang NU. Karena, siapa pun yang menang, pasti dari golongan NU.

Selama ini, walaupun Jatim adalah mayoritas NU, belum sekali pun Gubernur dari orang NU. Biasanya mereka dari golongan militer dan nasionalis. Mungkin sudah saatnya Jatim dipimpin orang NU. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wait and see saja.

Pertanyaannya, siapa yang akan memimpin, Saifullah Yusuf atau yang lebih familiar dengan panggilan Gus Ipul atau Khofifah Indar Parawansa? Jangan keburu-buru untuk menjawab pertanyaan itu.

Sampai saat ini, Khofifah belum mendeklarasikan diri untuk maju ke Pilgub (Pemilihan Gubernur) walaupun secara politik Khofifah memberikan sinyal besar untuk maju, bahkan dirinya sudah melapor ke Presiden. Yang jelas, jika dia mau mencalonkan, pasti banyak partai yang akan mengusung, seperti partai NasDem, Hanura, PAN, Demokrat, PPP.

Mungkin dia masih menakar secara politik sejauhmana elektabilitasnya. Munurut Direktur Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, jika Pilgub diikuti oleh dua kandidat, Gus Ipul dan Khofifah, maka Gus Ipul akan unggul 46,6 persen sementara peluang Khofifah 35,9 persen.

Sampai saat ini, Khofifah masih melakukan komunikasi politik dengan para tokoh kiai Jawa Timur, bahkan sudah membentuk tim 9 yang didaulat, kemudian diubah menjadi tim 17 yang terdiri dari kiai pengasuh Pondok Pesantren besar se-Jawa Timur.

Memang, secara kultur Nahdliyin, Khofifah mempunyai kelemahan politik. Sebab, dalam doktrin NU, yang berhak memimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Ideologi seperti itu masih mengakar kuat di golongan orang NU, bahwa perempuan tidak boleh memimpin, apalagi sebagai pimpinan publik.

Paham seperti itu ada dalam golongan NU yang disebut paham golongan NU konservatif, paham yang sangat tekstual. Mereka meyakini bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin menurut agama Islam.

Paham ini memang sangat bias gender. Umumnya, orang NU Jatim masih didominiasi pemikiran konservatif. Ini kemudian menjadi problem tersendiri bagi Khofifah untuk meraup suara di golongan NU, khusus di pedesaan yang mayoritas mempunyai pemahaman konservatif. Namun, dalam tubuh organisasi NU, tidak semua mempunyai pemahaman seperti itu.

Forum batsumasail NU sudah ada keputusan yang membolehlan perempuan menjadi pemimpin. Keputusan dihasilkan MUNAS NTB tahun 1997 dan Mukhtamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999 oleh para tokoh pembaru, seperti KH Masdar Farid Mas’udi, KH Said Aqil Siradj, KH Afifuddin Muhajir, Najihah Muhtaram, Mahrus Taufik, Dr Zaitunah Subhan, dan lain-lain.

Mereka memang termasuk golongan pembaru, yang dalam memutus hukum, tidak mengedepankan teks, melainkan pendekatan sosiologis, antropologis, historis. Namun, pemahaman yang progresif itu masih belum menyentuh di kalangan orang NU, terutama di tingkat bawah. Walhasil, praktik di lapangan, orang NU awam umum masih sulit menerima perempuan sebagai pemimpin.

Hal ini mungkin disebabkan ideologi yang sudah mengakar dalam masyarakat yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, Khofifah harus bekerja ekstra untuk meyakinkan pemilihnya bahwa dirinya layak untuk dipilih.

Solusinya, Khofifah harus lebih banyak menggandeng kiai berpengaruh dan kiai yang mempunyai pesantren besar untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemimpin perempuan dalam NU boleh jadi pemimpin.

Dalam sejarahnya, pernah ada seorang ratu Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba, yang kepemimpinannya dikenal sukses secara gemilang, negara makmur dan  damai. Yang lebih esensial lagi, memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat bahwa siapa pun boleh memimpin, baik laki-laki dan perempuan, selama memenuhi syarat pemimpin.

Bila Khofifah bisa melakukan komunikasi politik dengan para tokoh kiai Jawa Timur, otomatis peluang menang semakin terbuka. Khofifah harus lebih banyak turun ke desa yang pemahamannya masih sangat konservatif untuk mendongkrak suaranya, khusus di daerah Madura.

Selain itu, Khofifah harus menggandeng golongan NU yang muda yang mempunyai pola pikir pembaruan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat sekaligus memberikan penyadaran bahwa siapa pun boleh memimpin selama mempunyai kapasitas dan integritas.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Alan Akim (see all)