Politik Nahdliyin di Pilkada Jatim 2018: Dinamika Kiai dalam Menentukan Suara Pemilih

Politik Nahdliyin di Pilkada Jatim 2018: Dinamika Kiai dalam Menentukan Suara Pemilih
Gus Ipul dan Khofifah (Sindonews)

Pertarungan dua kandidat kader NU antara Gus Ipul dan Khofifah memberikan dinamika tersendiri dalam lingkungan politik Nahdliyin. Keduanya merupakan kader yang menjadi representasi dari golongan NU yang akan mencalonkan di Pilkada Jatim 2018.

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi kiai dalam menentukan pilihannya karena kedua-duanya sama-sama kader NU. Oleh karena itu, akan ada perbedaan pilihan politik Nahdliyin, terutama antara kiai satu dengan kiai yang lain.

Jika dilacak secara sejarahnya, sebenarnya bukan hal baru perbedaan politik di lingkungan kultur NU. Hal itu sudah menjadi lumrah. Prinsip politik moderat sudah menjadi makanan sehari-hari di lingkungan NU, bahkan dalam soal hukum agama pun mereka berbeda.

Disengaja atau dipelihara perbedaan politik seperti itu, saya kurang paham. Namun hal seperti itu memang sesuai dengan prinsip NU (tasamuh, tawassut, i’tidal, tawazzun), yang sekarang kita kenal sebagai ‘Politik Nahdliyin’.

Menjadi sulit lagi untuk memberikan pilihan kepada para dua kader NU. Karena secara kompetensi, keduanya juga tak jauh berbeda, sama-sama kader terbaik. Secara pengalaman organisasi, keduanya tak jauh beda, kedua-duanya sama-sama luar biasa. Tak perlu diragukan, mereka sudah penuh dengan pengalaman.

Namun, secara kultur politik Nahdliyin, Khofifah mempunyai kelemahan karena perempuan. Secara hierarkis, organisasi Khofifah lebih senior namun masih satu masa dengan Gus Ipul.

Keduanya sama-sama dapat dukungan dari golongan kiai NU, sama-sama dapat legitimasi sosial yang menjadi modal utama untuk mendapat simpati masyarakat. Namun lebih dari itu, mereka berdua harus bisa merebut simpati kiai-kiai khos (kiai sepuh atau senior yang mempunyai maqom tinggi secara keilmuan dan pengaruh) untuk memberikan restu secara simbolik.

Restu itu akan berdampak sosial politik pada para kandidat. Secara teori pemaknaan (theory meaning) restu oleh masyarakat dilihat sebagai dukungan politik terhadap para calon. Maka dari itu banyak politisi kemudian yang mendekati kiai hanya datang silaturahmi atau hanya sebatas berkunjung ke pesesantren.

Keberadaan kiai pengaruhnya sangat besar dalam masyarakat, khusus masyarakat yang ada di pedesaan. Otoritas kiai bukan lagi di persoalan agama, mereka masuk pada ruang-ruaag politik, khusus di Jatim yang basis organisasi  mayoritas masyarakat NU (Nahdlatul Ulama) yang sangat menghormati kiai sebagai panutan dalam lingkungan sosial.

Tidak tahu kenapa hubungan kiai dengan masyarakat di Jatim sangat kuat. Berbeda dengan daerah lain walaupun ada antara kiai dan masyarakat. Apa mungkin karena alasan NU lahir di Jatimsehingga punya hubungan yang historis?

Masyarakat NU sangat menghormati kiai dalam ruang apa  pun, khusus yang pernah jadi santrinya akan lebih menghormat padanya. Doktrin bahwa tidak patuh pada kiai adalah suatu aib tersendiri dan akan mendapat laknat dari Tuhan dan ilmu tidak barokah. Doktrin teologis ini membuat santri-santrinya menjadi takut untuk tidak mentaati.

Relasi santri dengan kiai menurut Prof. Dr. Nur Syam, sebuah relasi pola emosional layak feodal tapi tanpa ada struktur politik yang sofistik layak seperti galibnya tradisi serupa pemerintahan dalam kerjaaan. Secara khusus juga pula karakter santri Jatim mempunyai ciri khas sendiri dibandingankan santri di lain tempat. Ketawadu’an santri terhadap kiai bisa dibilang 100%.

Secara historical politik (sejarah politik) kemenangan Pilkada  di Jatim tidak bisa dipisahkan dengan para kiai, bagaimanapun pengaruh kiai  menentukan siapa yang akan jadi Gubernur Jatim. Lebih-lebih kiai yang mempunyai  pesantren besar , santri yang banyak, alumni yang kuat yang sudah menyebar ke mana-kemana, jejaringnya yang kuat.

Ditambah lagi biasa pondok pesantren mengeluarkan surat edaran kepada santri-santriwati dan alumninya untuk memilih calon tertentu. Hal ini menjadi beban moral bagi santri-alumni karena jika tidak memilih akan merasa bersalah-berdosa.

Secara hukum, hal seperti itu tidak masalah mungkin, karena sifat surat itu tidak mengikat. Menurut Mahfud MD, hal seperti itu bukan sebagai bentuk intervensi pesantren, namun lebih sebagai penyampain aspirasi pesantren.

Namun, bagaimanapun dalam lingkungan yang agamis seperti Jatim yang penduduk 38, 85 juta secara mayoritas  adalah NU, secara otomatis intruksi pesantren/kiai sangat berpengaruh besar dalam kemenangan calon tertentu. Dalam hal ini, santri harus bisa menempatkan diri yang lebih kritis. Bahwa tidak mengikuti instruksi pesantren dalam pilihan politik Nahdliyin bukanlah dosa agama melainkan dosa politik.

Kiai dan Politik

Keterlibatan para kiai dalam politik bukan hal baru walaupun masih ada pro-kontra. Hal itu harap maklum. Pihak kontra berargumen bahwa kiai lebih baik mengurus umat saja fokus pada kegamaannya.

Di lain pihak, yang pro beralasan kiai harus masuk politik sebagai media dakwah dengan begitu dakwahnya akan lebih luas dan kuat karena mempunyai otoritas keagamaan dan politik. Alasan lain karena kiai dilihat sebagai orang baik dan paham agama dengan begitu politik yang dibangun akan lebih humanis dan berdampak positif pada masyarakat.

Menilik sejarah keterlibatan kiai secara mencolok tahun 1970-an. Sebelum itu, kiai hanya ada pada posisi yang homogen, kiai hanya ikut dalam organisasi sosial atau institusi politik keagamaan (Islam) saja. Konsekuensinya, kiai yang tidak pada organiasi itu tidak dianggap tokoh agama.

Untuk konteks hari ini, keterlibatan kiai tidak jadi persoalan atau problem, namun sisi lain dilematis karena mempunyai dampak sosial terhadap masyarakat, khusus terhadap pesantrennya. Kiai yang tidak bisa memposisikan netral akan kehilangan citra di depan masyarakat.

Fenomena lainnya, misalnya, membuat masyarakat menjadi bingung untuk memilih. Kejadian di lapangan dampak kiai yang berafiliasi dengan partai tertentu membuat masyarakat terbelah disebabkan kecenderungan masyarakat yang lebih fanatik pada kiai. Faktor lain, pemahaman politik tingkat bawah yang masih kaku.

Perbedaan politik antara kiai satu dengan kiai lain terbawa juga pada jemaah dan santrinya. Biasa mereka tak mau mengunjungi pesantrennya karena perbedaan politik. Santrinya masih belum bisa menempati kiai secara fungsional. Bahkan tidak berhenti di situ, para santri-jemaah biasa tidak mau silaturrahmi antara satu sama lain.

Di sinilah peran kiai penting untuk memberikan pendidikan politik biar jemaah dan pengikutnya bisa lebih moderat dan saling menghormati. Walhasil, kiai harus mampu berperan ganda sebagai politisi dan sebagai kiai sehingga tercipta politik yang etis.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Alan Akim (see all)