Politik Otentik

Politik Otentik
Ilustrasi: Hannah Arendt

Melawan totalitarianisme yang mencemoohkan harkat kemanusiaan serta pragmatisme politik yang menginstrumentalisasikannya, Hannah Arendt mau mengembalikan martabat dimensi politik sebagai wilayah komunikasi antarmanusia demi kemajuan bersama. Agus Sudibyo berhasil membuka akses ke pemikiran Hannah Arendt bagi pembaca Indonesia. Politik Otentik, sebuah sumbangan penting bagi pustaka filsafat politik dalam bahasa Indonesia. ~ Franz Magnis-Suseno

Apa itu politik? Di saat Pemilu, mengapa orang ramai menyeru bahwa itu tahun politik? Mestikah politik melulu identik dengan pergulatan antarpartai, politisi? Bisakah perebutan jabatan atau sumber daya publik disebut sebagai agenda politik?

Jika merujuk Thomas Hobbes, manusia sejak semula memang diperhadapkan pada kondisi yang banal. Kekerasan, konflik, serta segala tindak jahat, acap hadir di tengah sejarah pergulatannya.

Dari kondisi ini, lahirlah politik. Dicipta manusia, yang tak lain tertuju guna membendung banalitas. Politik, hemat kata, adalah alat rekonsiliasi.

Umumnya, istilah politik dikenal pertama kali dari filsuf Yunani Klasik Aristoteles. Di tangannya, politik menjelma sebagai seni atau proses meraih kuasa. Ini diupayakan, baik secara konstitusional maupun aksi jalanan, demi meraih apa yang disebut sebagai Kebahagiaan Tertinggi.

Sepeninggal Aristoteles, muncul filsuf-filsuf pelanjutnya seperti Hobbes. Sebab menilai banalitas adalah keniscayaan, maka politik dihadirkan guna meredam kondisi yang demikian: perang semua melawan semua (bellum omnium contra omnes) diredam melalui citra “Sang Leviathan”—bandingkan dengan John Locke.

Gagasan politik Hobbes di atas pun senada dengan Max Weber. Politik, baginya, adalah metode penguasaan dan kontrol terhadap orang lain. Adapun negara, berposisi sebagai lembaga monopolistik di mana penggunaan kekerasan dipandang sah.

Setelah itu, datanglah Jean-Jacques Rousseau. Masih seperti Hobbes, negara pun lahir berdasar pernjanjian antarindividu masyarakat. Agenda politiknya, terarah semata untuk mewujudkan kepentingan bersama juga kebebasan—corak semacam ini dapat kita temui dalam konsepsi masyarakat Jawa, manunggaling kawula gusti.

Politik Otentik

Hari ini, jelas patut kita bersyukur dengan hadirnya filsuf bernama Hannah Arent. Tak seperti para pendahulunya, Arent hadir guna menjernihkan kembali makna dan tujuan politik.

Melalui konsep “politik otentik”-nya, Arendt tegaskan: politik harus dipahami di luar kategori penguasaan dan pemaksaan. Kategori ini, bagi Arendt, lebih sebagai antitesa politik (apolitis).

Pembebasan

Dibandingkan dengan Hobbes, Weber, juga Rousseau, di mana mereka mengindikasikan adanya sifat koersif di tubuh politik, Arendt justru keluar dari konsepsi yang demikian. Dengan visi politiknya, yakni politik pembebasan (deliberatif), terang bahwa Arendt ingin membebaskan individu (dan masyarakat) dari segala bentuk penjajahan diri.

Apa yang diwartakan? Pembebasan dari dan oleh politik. Selainnya, politik juga harus mendobrak partisipasi publik secara aktif, kreatif, tanpa intervensi. Persis seperti Jurgen Habermas, politik termakna sebagai pekerjaan bersama-sama dalam ruang kebersamaan secara argumentatif-diskursif.

Lantas, apa yang bisa dipetik ketika berkaca pada konteks perpolitikan di Indonesia? Tak lain adalah semangat politik otentik dari Arendt. Bahwa membebaskan manusia, meniscayakan pluralitas, serta menyatukan tujuan bersama tanpa menonjolkan kepentingan pribadi atau golongan, itulah tujuan politik yang sesungguhnya. Politik otentik!

Masa depan adalah neraka apabila praktik busuk politik dewasa ini kita terima begitu saja. Buku Agus Sudibyo ini membantu kita mencegah politik semakin membusuk. Pemikiran Hannah Arendt dalam buku ini bisa terdengar fantastis. Namun, perjuangan untuk memberadabkan praktik politik memang sering membutuhkan fantasi itu. ~ B. Herry-Priyono

___________________

Artikel Terkait:
Mimin NP
Latest posts by Mimin NP (see all)