Politik Pencitraan di Tengah Pandemi

Politik Pencitraan di Tengah Pandemi
©Pixabay

Politik pencitraan merupakan tabiat politik yang buruk.

Pandemi Covid-19 merupakan petaka internasional yang telah memberikan dampak signifikan serta telah melumpuhkan roda perekonomian dunia. Dampak yang sama terjadi dalam konteks Indonesia. Aktivitas perekonomian dibatasi tanpa batasan waktu yang definitif.  Ruang gerak masyarakat dibatasi dan pemerintah Indonesia memberlakukan social/physical distancing demi meminimalisasi serta memutus rantai penyebaran Covid-19.

Tidak dapat dimungkiri jika badai Covid-19 telah membuat perekonomian negara Indonesia mengalami turbulensi yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Pandemi ini benar-benar membuat masyarakat yang pendapatannya pas-pasan menjadi kalang kabut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mesti tetap bekerja.

Namun, kebijakan-kebijakan pembatasan sosial mesti diikuti demi membatasi dan memutus rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Di sisi lain, kebutuhan pokok harus tetap dipenuhi untuk bertahan hidup. Jika tidak, maka masyarakat bisa mati karena kelaparan.

Fenomena kritis-problematis ini mendorong banyak orang melakukan aksi solidaritas sosial untuk membantu masyarakat miskin. Bantuan pun mulai bergulir dari berbagai kalangan yang terpanggil untuk membantu.

Hal menarik yang mengundang diskusi publik di balik aksi memberi bantuan adalah kehadiran para elit politik. Para politisi seakan menjadikan momen kritis-problematis ini sebagai ajang untuk mencari popularitas diri serta ajang untuk menarik perhatian masyarakat.

Berhadapan dengan situasi itu, penulis teringat kembali momentum pesta demokrasi Indonesia pada 2019 lalu. Gegap gempita pesta demokrasi pada pemilu 2019 kiranya masih segar dalam ingatan kita. Seluruh elite politik dan partai politiknya hampir pasti tidak ada yang tinggal diam. Semuanya gencar melakukan berbagai upaya dalam rangka menarik simpati rakyat yang berbuah pada kemenangan.

Di balik euforia digelarnya pesta demokrasi itu, ada satu hal yang hemat penulis tidak dapat dihindarkan oleh para elite politik, yakni politik pencitraan.

Sadar atau tidak, sebelum digelarnya pesta demokrasi pada 17 April 2019, para elite politik berlomba-lomba menarik simpati rakyat untuk mendapatkan suara terbanyak dengan suatu tujuan yang pasti, yakni menduduki kursi jabatan, baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Hemat penulis, realitas ini merupakan sebuah gejala dipraktikkannya politik pencitraan di mana para elite politik berusaha bersikap baik dan ramah di hadapan publik. Padahal di balik itu, ada motivasi politik yang ingin dicapai. Politik pencitraan merupakan tabiat politik yang buruk.

Gejala Politik Pencitraan

Pada dasarnya, politik pencitraan merupakan sebuah gaya para elite politik dalam mewujudkan cita-cita politiknya melalui pembangunan citra-citra tertentu terhadap dirinya. Citra yang dibangun merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan para elite politik sebagai strategi dalam mendulang suara rakyat (Ibnu, 2018).

Hal yang tidak bisa dihindarkan dalam praktik politik pencitraan adalah bahwa, di dalam memenangkan ajang kontestasi politik, syarat utamanya adalah dapat merebut banyak suara dari masyarakat. Untuk mencapai itu, upaya yang dilakukan para pengagum politik pencitraan adalah dengan merekayasa diri untuk mengelabui masyarakat apalagi jika tidak dibekali kreadibilitas, kapabilitas, dan integritas diri. Dalam dunia politik, pencitraan diyakini sangat efektif untuk meningkatkan atau mengangkat elektabilitas diri dan golongan.

Ketakutan terbesarnya adalah para pemimpin yang menang lewat politik pencitraan akan mengalami kesulitan dalam merekonstruksi masalah mendasar rakyat, apalagi dalam upaya menciptakan kesejahtraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Ketika sudah terpilih dan resmi memegang tampuk jabatan, ada tendensi kebingungan terhadap apa yang harus dilakukannya sebagai pemimpin. Berbagai program yang dicanangkan justru tidak diimplementasikan dengan baik. Pemimpin hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Konsekuensinya adalah mereka hanya menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki orientasi jelas dalam membangun suatu daerah atau negara. Anggaran publik justru digunakan untuk mengatasi masalah yang bukan masalah. Ketika dikritik publik, mereka berusaha mencari pembenaran-pembenaran di media di balik bau busuk hasil kepemimpinannya.

Sebagai unsur terpenting yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, maka tidak mengherankan jika politisi memanfaatkan konsep citra untuk menjembatani jarak antara perilaku pemilih yang dipahami politisi dengan apa yang sesungguhnya tersimpan di benak para pemilih.

Bangun Citra Kemanusiaan

Sejatinya, politik pencitraan dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menarik simpati publik dengan menjual hasil-hasil atau pencapaian serta janji-janji semu nan palsu. Melakukan segala tindakan yang dibuat-buat sambil mengesampingkan berbagai hal-hal yang sebenarnya lebih subtansial dan lebih penting dari pada hanya sekadar mengejar populitaritas citra semata.

Situasi demikian menjadi catatan kritis bagi para elite untuk mengembalikan citra politik pada tempatnya. Ruang politik seharusnya memberikan kepuasan publik terhadap kesejahteraan bagi seluruh realisasi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tertera dalam slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat terhadap pemenuhan cita cita bersama menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Kiranya, situasi sulit yang sedang merundung bangsa Indonesia saat ini tidak dijadikan lahan subur bagi para elite maupun kandidat politik untuk membangun geliat politik pencitraan. Melainkan dapat membangun citra politik yang jujur dan benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Citra politik yang baik akan membuat rakyat puas serta berimplikasi terhadap elite politik dalam mengambil segala kebijakan sehingga kerja kepemimpinan menjadi signifikan.

Akhirnya penulis mengajak semua orang untuk tetap melakukan aksi solidaritas di tengah pandemi Covid-19 ini. Mari kita bersama-sama membantu sesama yang kurang mampu agar mereka tetap bertahan hidup tanpa adanya motivasi-motivasi yang bertujuan untuk mencari popularitas. Perjuangan kemanusiaan merupakan hal yang utama dan citra kemanusiaan itu dapat tercapai jika kita berani untuk bekerja sama. Dan yang paling penting, kiranya gejala politik pencitraan itu tidak sampai pada taraf praktik politik pencitraan.

Febry Suryanto
Latest posts by Febry Suryanto (see all)